Data dilansir Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sekira 91 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah telah pecah kongsi sebelum masa jabatanya berakhir.https://news.okezone.com/read/2011/11/30/340/536256/mayoritas-duet-kepala-daerah-dan-wakilnya-tak-langgengidhttps://news.okezone.com/read/2011/11/30/340/536256/mayoritas-duet-kepala-daerah-dan-wakilnya-tak-langgenghttps://news.okezone.com/read/2011/11/30/340/536256/mayoritas-duet-kepala-daerah-dan-wakilnya-tak-langgengRabu 30 November 2011 16:17 WIBRohmatdepdagri.go.idhttps://img.okezone.com/content/2011/11/30/340/536256/KUw7pgR1Vs.jpgDENPASAR - Kepemimpinan yang dipilih langsung di era otonomi saat ini, justru lebih banyak diwarnai pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya. Data dilansir Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sekira 91 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah telah pecah kongsi sebelum masa jabatanya berakhir."Hanya ada sembilan persen saja yang kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang langgeng sampai akhir jabatannya," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di sela seminar Desiminasi Produk Perencanaan Bappenas, Denpasar, Rabu (30/11/2011).Fenomena pecah kongsi yang hampir melanda semua daerah, jelas akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Padahal duet kepemimpinan itu mestinya tetap akur dalam mengelola pemerintahan sampai berakhir masa jabatannya.Dia menilai kondisi tersebut disebabkan karena proses pemilihan gubernur, bupati atau walikota secara langsung tidak melahirkan kepemimpinan efektif.Pilkada langsung justru melahirkan praktek politik uang yang makin marak dan menelan anggaran yang tidak sedikit. "Pecah kongsi antara pemimpin daerah juga tak lepas dari tidak matangnya partai politik maupun elitnya," bebernya. Bahkan, pilkada langsung tidak hanya berimplikasi pada banyak retaknya kepala daerah dan wakilnya, namun juga memakan korban para pegawai yang terseret isu pilkada.Karena itulah harus dibuat aturan yang lebih baik dan ketat lagi, sehingga tidak ada lagi kepemimpinan daerah pecah kongsi di tengah jalan.Banyaknya duet kepemimpinan yang rontok di tengah jalan itu menjadi pendidikan demokrasi yang buruk bagi rakyat. Padahal demokrasi adalah pendidikan rakyat.Kini, RUU Pemerintahan Daerah baru sudah di tangan Presiden dan segera diajukan ke DPR. "Tahun depan segera dibahas, dan kalau prosesnya lancar, 2013 bisa diterapkan Gubernur dipilih oleh DPRD," tegasnya.Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih dalam satu paket, sehingga nantinya mereka harus bekerjasama membangun daerah. "Wakil Gubernur atau Wakil Bupati nanti harus dari PNS yakni pejabat dengan kepangkatan tinggi dan pengalaman banyak, sehingga bisa membantu mengawal gubernur atau bupati, dan tidak boleh ada rivalitas lagi, " tutupnya.DENPASAR - Kepemimpinan yang dipilih langsung di era otonomi saat ini, justru lebih banyak diwarnai pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya. Data dilansir Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sekira 91 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah telah pecah kongsi sebelum masa jabatanya berakhir."Hanya ada sembilan persen saja yang kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang langgeng sampai akhir jabatannya," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di sela seminar Desiminasi Produk Perencanaan Bappenas, Denpasar, Rabu (30/11/2011).Fenomena pecah kongsi yang hampir melanda semua daerah, jelas akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Padahal duet kepemimpinan itu mestinya tetap akur dalam mengelola pemerintahan sampai berakhir masa jabatannya.Dia menilai kondisi tersebut disebabkan karena proses pemilihan gubernur, bupati atau walikota secara langsung tidak melahirkan kepemimpinan efektif.Pilkada langsung justru melahirkan praktek politik uang yang makin marak dan menelan anggaran yang tidak sedikit. "Pecah kongsi antara pemimpin daerah juga tak lepas dari tidak matangnya partai politik maupun elitnya," bebernya. Bahkan, pilkada langsung tidak hanya berimplikasi pada banyak retaknya kepala daerah dan wakilnya, namun juga memakan korban para pegawai yang terseret isu pilkada.Karena itulah harus dibuat aturan yang lebih baik dan ketat lagi, sehingga tidak ada lagi kepemimpinan daerah pecah kongsi di tengah jalan.Banyaknya duet kepemimpinan yang rontok di tengah jalan itu menjadi pendidikan demokrasi yang buruk bagi rakyat. Padahal demokrasi adalah pendidikan rakyat.Kini, RUU Pemerintahan Daerah baru sudah di tangan Presiden dan segera diajukan ke DPR. "Tahun depan segera dibahas, dan kalau prosesnya lancar, 2013 bisa diterapkan Gubernur dipilih oleh DPRD," tegasnya.Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih dalam satu paket, sehingga nantinya mereka harus bekerjasama membangun daerah. "Wakil Gubernur atau Wakil Bupati nanti harus dari PNS yakni pejabat dengan kepangkatan tinggi dan pengalaman banyak, sehingga bisa membantu mengawal gubernur atau bupati, dan tidak boleh ada rivalitas lagi, " tutupnya.