<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Tamatan SD di Indonesia Masih Tinggi </title><description>Saparini mengklaim program pemerintah dengan wajib belajar selama sembilan tahun belum membuahkan hasil.</description><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/02/337/536934/tamatan-sd-di-indonesia-masih-tinggi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2011/12/02/337/536934/tamatan-sd-di-indonesia-masih-tinggi"/><item><title>Tamatan SD di Indonesia Masih Tinggi </title><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/02/337/536934/tamatan-sd-di-indonesia-masih-tinggi</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2011/12/02/337/536934/tamatan-sd-di-indonesia-masih-tinggi</guid><pubDate>Jum'at 02 Desember 2011 05:01 WIB</pubDate><dc:creator>Amril Amarullah</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/12/02/337/536934/CB9xS2K8Z5.jpg" expression="full" type="image/jpeg">ilustrasi </media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/12/02/337/536934/CB9xS2K8Z5.jpg</image><title>ilustrasi </title></images><description>JAKARTA - Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia belum mengimbangi melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA). Dari data yang ada, SDA di Indonesia masih didominasi tamatan sekolah Dasar (SD).Managing Director ECONIT, Hendri Saparini menjelaskan SDA dengan tamatan SD sekira 52 persen. Disusul tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 19 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) 22 persen dan jebolan Diploma atau Universitas 7 persen.&quot;Kenyataan ini yang membuat SDM kita tidak mampu mengimbangi melimpahnya SDA. Akibatnya, banyak pula masyarakat yang kesejahteraannya masih di bawah rata-rata,&quot; kata Saparini dalam acara Editor Meeting BKKBN bertema 'Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagai Upaya Optimalisasi Human Capital Investment'di Jakarta, Kamis (1/12/2011).Saparini mengklaim program pemerintah dengan wajib belajar selama sembilan tahun belum membuahkan hasil. Maklum, wajib belajar sembilan tahun terkesan keharusan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan pelaksanaannya.&quot;Wajib belajar merupakan program yang sangat baik. Hanya saja tidak dijalankan dengan baik. Pemerintah tidak mengimbangi program tersebut dengan kebijakan komprehensif,&quot; paparnya.Dia mencontohkan, pemerintah di beberapa negara melayangkan teguran kepada orang tua bila anaknya belum didaftarkan untuk sekolah. Sehingga ada kesadaran dari masyarakat di negara itu tentang pentingnya wajib belajar.&quot;Kebijakan komprehensif yang dilakukan pemerintah sangat diperlukan untuk menyuseskan program wajib belajar sembilan tahun. Tidak ada alasan bagi orang tua tidak mendaftarkan anaknya untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun,&quot; papar Saptarini.Dengan pendidikan yang lebih baik, Indonesia akan memiliki SDM yang banyak. Pendidikan pula yang menjadi salah satu faktor seseorang bisa mencapai kesejahteraan.</description><content:encoded>JAKARTA - Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia belum mengimbangi melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA). Dari data yang ada, SDA di Indonesia masih didominasi tamatan sekolah Dasar (SD).Managing Director ECONIT, Hendri Saparini menjelaskan SDA dengan tamatan SD sekira 52 persen. Disusul tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 19 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) 22 persen dan jebolan Diploma atau Universitas 7 persen.&quot;Kenyataan ini yang membuat SDM kita tidak mampu mengimbangi melimpahnya SDA. Akibatnya, banyak pula masyarakat yang kesejahteraannya masih di bawah rata-rata,&quot; kata Saparini dalam acara Editor Meeting BKKBN bertema 'Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagai Upaya Optimalisasi Human Capital Investment'di Jakarta, Kamis (1/12/2011).Saparini mengklaim program pemerintah dengan wajib belajar selama sembilan tahun belum membuahkan hasil. Maklum, wajib belajar sembilan tahun terkesan keharusan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan pelaksanaannya.&quot;Wajib belajar merupakan program yang sangat baik. Hanya saja tidak dijalankan dengan baik. Pemerintah tidak mengimbangi program tersebut dengan kebijakan komprehensif,&quot; paparnya.Dia mencontohkan, pemerintah di beberapa negara melayangkan teguran kepada orang tua bila anaknya belum didaftarkan untuk sekolah. Sehingga ada kesadaran dari masyarakat di negara itu tentang pentingnya wajib belajar.&quot;Kebijakan komprehensif yang dilakukan pemerintah sangat diperlukan untuk menyuseskan program wajib belajar sembilan tahun. Tidak ada alasan bagi orang tua tidak mendaftarkan anaknya untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun,&quot; papar Saptarini.Dengan pendidikan yang lebih baik, Indonesia akan memiliki SDM yang banyak. Pendidikan pula yang menjadi salah satu faktor seseorang bisa mencapai kesejahteraan.</content:encoded></item></channel></rss>
