Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyesalkan rencana kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri yang tidak dipublikasikan melalui media massa.https://news.okezone.com/read/2011/12/06/339/538651/pimpinan-sesalkan-dpr-plesir-diam-diam-ke-luar-negeriidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/06/339/538651/pimpinan-sesalkan-dpr-plesir-diam-diam-ke-luar-negerihttps://news.okezone.com/read/2011/12/06/339/538651/pimpinan-sesalkan-dpr-plesir-diam-diam-ke-luar-negeriSelasa 06 Desember 2011 13:56 WIBFerdinanDokumentasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2011/12/06/339/538651/M9d0LJ9HlC.jpgJAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyesalkan rencana kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri yang tidak dipublikasikan melalui media massa.   "Seharusnya informasi (kunker) terbuka, itu persyaratan. Komisi atau Pansus harus menyampaikan terbuka tentang maksud tujuan ke luar negeri, yang kita inginkan itu disampaikan ke publik sebelum berangkat," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2011).   Menurutnya, pimpinan DPR hanya memberi izin ke luar negeri komisi yang tengah menyusun Undang-Undang. Izin ke luar negeri juga diberikan kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR termasuk Komisi I yang membidangi urusan luar negeri.   "Terhadap di luar komisi dan badan itu hanya kami izinkan kalau komisi-komisi atau Pansus lagi membahas RUU. Diluar itu dengan permohonan maaf pimpinan dewan membatasi," jelas Priyo.   Priyo menambahkan, setiap Pansus atau Komisi yang hendak ke luar negeri harus memberikan proposal mengenai maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja ataupun studi banding.   "Tapi tolong beri ruang juga, jangan smua dikurung seperti katak begitu, dan ini sudah pembatasan. Denga ada pembatasan tadi hanya sepertiga yang kami setujui," pungkasnya.   Seperti diketahui, Komisi IV lebih dulu bertolak ke empat negara yakni Amerika Serikat, Jepang, India dan China terkait RUU Pangan dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.   Komisi IX pergi ke Korea Selatan untuk mencari masukan terkait revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.   Sementara Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) bertolak ke India Swedia. Fokus diskusi RUU PKS adalah kelembagaan menyangkut soluusi alternatif perselisihan, asas-asas dalam penanganan konflik.   Akhir pekan ini rencananya sebelas anggota Komisi IX akan berkunjung ke Maroko dan Brasil terkait RUU Keperawatan.  JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyesalkan rencana kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri yang tidak dipublikasikan melalui media massa.   "Seharusnya informasi (kunker) terbuka, itu persyaratan. Komisi atau Pansus harus menyampaikan terbuka tentang maksud tujuan ke luar negeri, yang kita inginkan itu disampaikan ke publik sebelum berangkat," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2011).   Menurutnya, pimpinan DPR hanya memberi izin ke luar negeri komisi yang tengah menyusun Undang-Undang. Izin ke luar negeri juga diberikan kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR termasuk Komisi I yang membidangi urusan luar negeri.   "Terhadap di luar komisi dan badan itu hanya kami izinkan kalau komisi-komisi atau Pansus lagi membahas RUU. Diluar itu dengan permohonan maaf pimpinan dewan membatasi," jelas Priyo.   Priyo menambahkan, setiap Pansus atau Komisi yang hendak ke luar negeri harus memberikan proposal mengenai maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja ataupun studi banding.   "Tapi tolong beri ruang juga, jangan smua dikurung seperti katak begitu, dan ini sudah pembatasan. Denga ada pembatasan tadi hanya sepertiga yang kami setujui," pungkasnya.   Seperti diketahui, Komisi IV lebih dulu bertolak ke empat negara yakni Amerika Serikat, Jepang, India dan China terkait RUU Pangan dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.   Komisi IX pergi ke Korea Selatan untuk mencari masukan terkait revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.   Sementara Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) bertolak ke India Swedia. Fokus diskusi RUU PKS adalah kelembagaan menyangkut soluusi alternatif perselisihan, asas-asas dalam penanganan konflik.   Akhir pekan ini rencananya sebelas anggota Komisi IX akan berkunjung ke Maroko dan Brasil terkait RUU Keperawatan.