<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Subsidi Tiket Akan Kurangi Kriminalitas di KA Jabodetabek</title><description>Kasus kriminalitas yang terjadi di kereta listrik Jabodetabek juga harus  menjadi perhatian serius semua pihak. Pasalnya, ini menjadi preseden  buruk bahwa Jakarta menjadi tempat yang rawan kejahatan.</description><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/07/338/539031/subsidi-tiket-akan-kurangi-kriminalitas-di-ka-jabodetabek</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2011/12/07/338/539031/subsidi-tiket-akan-kurangi-kriminalitas-di-ka-jabodetabek"/><item><title>Subsidi Tiket Akan Kurangi Kriminalitas di KA Jabodetabek</title><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/07/338/539031/subsidi-tiket-akan-kurangi-kriminalitas-di-ka-jabodetabek</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2011/12/07/338/539031/subsidi-tiket-akan-kurangi-kriminalitas-di-ka-jabodetabek</guid><pubDate>Rabu 07 Desember 2011 09:35 WIB</pubDate><dc:creator>Kemas Irawan Nurrachman</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/12/07/338/539031/5KIRH1iwMP.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi Kereta listrik</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/12/07/338/539031/5KIRH1iwMP.jpg</image><title>Ilustrasi Kereta listrik</title></images><description>JAKARTA - Kasus kriminalitas yang terjadi di kereta listrik Jabodetabek juga harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pasalnya, ini menjadi preseden buruk bahwa Jakarta menjadi tempat yang rawan kejahatan.&amp;ldquo;Pemberian subsidi perlu diperhatikan pemerintah,&amp;rdquo; kata Pengamat Kereta Api asal LIPI, Taufik H, saat dihubungi okezone, Rabu (7/12/2011).Dia menganalogikan, biaya yang harus dikeluarkan seorang karyawan untuk biaya transportasi selama satu bulan bisa mencapai 25 persen dari pemasukannya.&amp;ldquo;Coba dibayangkan, naik kereta Rp7.000 untuk sekali naik, kalau pulang-pergi bisa mencapai Rp14 ribu. Kemudian dia harus mengunakan Bus TransJakarta Rp3.500 PP menjadi Rp7.000, sehingga total dalam sehari Rp21 ribu. Kalau dikalikan 20 hari masuk kerja, maka dana yang harus dikeluarkan sekira Rp420 ribu. Jika pemasukan satu bulan Rp2 juta, maka dana tersebut sudah 25 persennya,&amp;rdquo; paparnya.Dengan melihat kondisi tersebut, lanjut taufik, maka tidak salah apabila marak terjadi tindakan kriminalitas di atas kereta.Sementara itu, pemerintah yang sudah memberikan kewenangan kepada PT Kereta Api untuk mengatur kereta Jabodetabek, tidak hanya sekadar memberikan Perpres Nomor 83/2011 penyelenggaraan sarana dan prasarana Jabodetabek.&amp;ldquo;Kalau tidak diberikan dana APBD atau APBN untuk pembenahan kereta KRL, buat apa diberikan kewenangan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan pinjama dari bank, namun bunganya adalah komersil. Dampaknya tarif menjadi komersil dan masyarakat kecil yang menjadi korban,&amp;rdquo; tuturnya.&amp;ldquo;Tiket naik Rp1.000 saja penumpang sudah banyak yang marah, apalagi kalau dikomersilkan dengan jumlah yang besar. Pemerintah harus benar-benar turun tangan bukan hanya Kementerian Perhubungan saja,&amp;rdquo; tandasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Kasus kriminalitas yang terjadi di kereta listrik Jabodetabek juga harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pasalnya, ini menjadi preseden buruk bahwa Jakarta menjadi tempat yang rawan kejahatan.&amp;ldquo;Pemberian subsidi perlu diperhatikan pemerintah,&amp;rdquo; kata Pengamat Kereta Api asal LIPI, Taufik H, saat dihubungi okezone, Rabu (7/12/2011).Dia menganalogikan, biaya yang harus dikeluarkan seorang karyawan untuk biaya transportasi selama satu bulan bisa mencapai 25 persen dari pemasukannya.&amp;ldquo;Coba dibayangkan, naik kereta Rp7.000 untuk sekali naik, kalau pulang-pergi bisa mencapai Rp14 ribu. Kemudian dia harus mengunakan Bus TransJakarta Rp3.500 PP menjadi Rp7.000, sehingga total dalam sehari Rp21 ribu. Kalau dikalikan 20 hari masuk kerja, maka dana yang harus dikeluarkan sekira Rp420 ribu. Jika pemasukan satu bulan Rp2 juta, maka dana tersebut sudah 25 persennya,&amp;rdquo; paparnya.Dengan melihat kondisi tersebut, lanjut taufik, maka tidak salah apabila marak terjadi tindakan kriminalitas di atas kereta.Sementara itu, pemerintah yang sudah memberikan kewenangan kepada PT Kereta Api untuk mengatur kereta Jabodetabek, tidak hanya sekadar memberikan Perpres Nomor 83/2011 penyelenggaraan sarana dan prasarana Jabodetabek.&amp;ldquo;Kalau tidak diberikan dana APBD atau APBN untuk pembenahan kereta KRL, buat apa diberikan kewenangan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan pinjama dari bank, namun bunganya adalah komersil. Dampaknya tarif menjadi komersil dan masyarakat kecil yang menjadi korban,&amp;rdquo; tuturnya.&amp;ldquo;Tiket naik Rp1.000 saja penumpang sudah banyak yang marah, apalagi kalau dikomersilkan dengan jumlah yang besar. Pemerintah harus benar-benar turun tangan bukan hanya Kementerian Perhubungan saja,&amp;rdquo; tandasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
