Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai hal itu merupakan bagian dari birokrasi yang busuk.https://news.okezone.com/read/2011/12/08/339/539835/rekening-gendut-pns-muda-bagian-dari-birokrasi-busukidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/08/339/539835/rekening-gendut-pns-muda-bagian-dari-birokrasi-busukhttps://news.okezone.com/read/2011/12/08/339/539835/rekening-gendut-pns-muda-bagian-dari-birokrasi-busukKamis 08 Desember 2011 16:50 WIBMarieska Harya VirdhaniMahfud MDhttps://img.okezone.com/content/2011/12/08/339/539835/cfXDf9lqOF.jpgDEPOK - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap adanya rekening miliaran rupiah milik sepuluh pegawai negeri sipil muda. Rekening tersebut umumnya dimiliki oleh para pegawai golongan IIIB sampai IV.   Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai hal itu merupakan bagian dari birokrasi yang busuk. Oleh karenanya, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan.   “Itulah bagian dari busuknya birokrasi di situ, makanya itu harus diungkap,” ujarnya di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) usai menandatangani Deklarasi Indonesia Birokrasi Bersih, Kamis (08/12/11).   Mahfud menambahkan, setiap laporan yang mencurigakan harus segera dilaporkan ke pihak lembaga hukum. Mahfud pun enggan menduga adanya keterlibatan atasan PNS.   “Cara mengungkapnya tidak sulit menurut saya, itu tinggal diberi tugas untuk melaporkan yang mencurigakan ke yang berwajib, ke Kejaksaan, KPK, polisi. Atasan bermain enggak tahu saya, makanya harus diselidiki,” jelasnya.  DEPOK - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap adanya rekening miliaran rupiah milik sepuluh pegawai negeri sipil muda. Rekening tersebut umumnya dimiliki oleh para pegawai golongan IIIB sampai IV.   Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai hal itu merupakan bagian dari birokrasi yang busuk. Oleh karenanya, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan.   “Itulah bagian dari busuknya birokrasi di situ, makanya itu harus diungkap,” ujarnya di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) usai menandatangani Deklarasi Indonesia Birokrasi Bersih, Kamis (08/12/11).   Mahfud menambahkan, setiap laporan yang mencurigakan harus segera dilaporkan ke pihak lembaga hukum. Mahfud pun enggan menduga adanya keterlibatan atasan PNS.   “Cara mengungkapnya tidak sulit menurut saya, itu tinggal diberi tugas untuk melaporkan yang mencurigakan ke yang berwajib, ke Kejaksaan, KPK, polisi. Atasan bermain enggak tahu saya, makanya harus diselidiki,” jelasnya.