Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menilai desakan pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) oleh banyak kalangan tidak memiliki landasan yang kuat.https://news.okezone.com/read/2011/12/09/339/540012/tak-ada-alasan-bubarkan-satgas-pmhidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/09/339/540012/tak-ada-alasan-bubarkan-satgas-pmhhttps://news.okezone.com/read/2011/12/09/339/540012/tak-ada-alasan-bubarkan-satgas-pmhJum'at 09 Desember 2011 08:47 WIBMisbahol MunirDok. okeoznehttps://img.okezone.com/content/2011/12/09/339/540012/FcSYeouL2d.jpgJAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menilai desakan pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) oleh banyak kalangan tidak memiliki landasan yang kuat.   “Belum ada alasan yang mendasar untuk membubarkan Satgas PMH,” ujar Saan kepada okezone, Jumat (9/12/2011).   Sementara menurut anggota Satgas PMH, Yunus Husein, lembaga tersebut telah memperjuangkan berbagai pengaduan masyarakat.   “Satgas PMH menerima pengaduan masyarakat yang jadi korban mafia hukum dan perbaikan sistem” kata Yunus.   Mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) itu mengaku heran pihaknya sudah memperjuangkan pengaduan masyarakat, namun wakil rakyat di parlemen keberatan dengan keberadaan lembaga bentukan presiden itu.   “Rakyat yang mereka wakili kita bela, mengapa mereka keberatan? Mereka berpihak pada rakyat atau mafia?,” tanyanya.   Yunus mengakui harus ada perbaikan sistem dalam melakukan pemberantasan korupsi.   “Memang aturannya harus diperbaiki dulu sehingga ada dasar hukum yang kuat dan berlaku untuk semua,” pungkasnya.JAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menilai desakan pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) oleh banyak kalangan tidak memiliki landasan yang kuat.   “Belum ada alasan yang mendasar untuk membubarkan Satgas PMH,” ujar Saan kepada okezone, Jumat (9/12/2011).   Sementara menurut anggota Satgas PMH, Yunus Husein, lembaga tersebut telah memperjuangkan berbagai pengaduan masyarakat.   “Satgas PMH menerima pengaduan masyarakat yang jadi korban mafia hukum dan perbaikan sistem” kata Yunus.   Mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) itu mengaku heran pihaknya sudah memperjuangkan pengaduan masyarakat, namun wakil rakyat di parlemen keberatan dengan keberadaan lembaga bentukan presiden itu.   “Rakyat yang mereka wakili kita bela, mengapa mereka keberatan? Mereka berpihak pada rakyat atau mafia?,” tanyanya.   Yunus mengakui harus ada perbaikan sistem dalam melakukan pemberantasan korupsi.   “Memang aturannya harus diperbaiki dulu sehingga ada dasar hukum yang kuat dan berlaku untuk semua,” pungkasnya.