PDNA merupakan perpaduan antara metode penilaian kerusakan dan kerugian akbiat bencana (DaLa), serta pengkajian pemulihan manusia (HRNA).https://news.okezone.com/read/2011/12/13/337/541886/indonesia-negara-pertama-yang-punya-panduan-paska-bencanaidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/13/337/541886/indonesia-negara-pertama-yang-punya-panduan-paska-bencanahttps://news.okezone.com/read/2011/12/13/337/541886/indonesia-negara-pertama-yang-punya-panduan-paska-bencanaSelasa 13 Desember 2011 17:44 WIBTri KurniawanIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/12/13/337/541886/2NRDEU6gSj.jpgJAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasa sama dengan badan PBB untuk pembangunan (UNDP) meluncurkan panduan nasional kajian kebutuhahan paska bencana atau Post Desaster Needs Assessment (PDNA).   PDNA merupakan perpaduan antara metode penilaian kerusakan dan kerugian akbiat bencana (DaLa), serta pengkajian pemulihan manusia (HRNA). “PDNA akan menjadi panduan utama pemerintah dalam mengatasi situasi pasca bencana dan Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki panduan tersebut. Oleh karena itulah, BNPB menamakannya Ina-PDNA (Indonesia PDNA),” ujar Syamsul Maarif, Kepala BPNB, dalam keterangan resminya, Selasa (13/12/2011).   Dengan panduan ini, diharapkan proses tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan paska bencana akan berjalan lancar dan menyeluruh. Dokumen Ina-PDNA berisi petunjuk tentang bagaimana melakukan pengkajian keadaan setelah bencana dan mengidentifikasi keperluan kemanusiaan yang diperlukan korban bencana.   I-PDNA pernah diterapkan saat terjadi gempa di Sumatera Barat (2009), banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai, erupsi Merapi pada 2010 dan bencana lainnya. "PDNA ini merupakan dasar pijak bagi para seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan pemulihan," papar Syamsul.   Dia menambahkan, PDNA akan menjadi panduan utama bagi proses analisa dan kajian terhadap akibat, dampak, dan kebutuhan yang meliputi semua aspek terdampak termasuk aspek kemanusiaan  sesuai dengan prinsip pembangunan lebih baik (build back better) dan pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction).   Sementara itu, Kepala UNDP Indonesia, Beate Trankmann, mengatakan PDNA ini merupakan salah satu bentuk nyata dari dukungan UNDP terhadap pemerintah Indonesia dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana. Pedoman Ina-PDNA ini akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB sehingga bisa digunakan BNPB, BPBD dan stakeholder lainnya. (fdy)JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasa sama dengan badan PBB untuk pembangunan (UNDP) meluncurkan panduan nasional kajian kebutuhahan paska bencana atau Post Desaster Needs Assessment (PDNA).   PDNA merupakan perpaduan antara metode penilaian kerusakan dan kerugian akbiat bencana (DaLa), serta pengkajian pemulihan manusia (HRNA). “PDNA akan menjadi panduan utama pemerintah dalam mengatasi situasi pasca bencana dan Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki panduan tersebut. Oleh karena itulah, BNPB menamakannya Ina-PDNA (Indonesia PDNA),” ujar Syamsul Maarif, Kepala BPNB, dalam keterangan resminya, Selasa (13/12/2011).   Dengan panduan ini, diharapkan proses tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan paska bencana akan berjalan lancar dan menyeluruh. Dokumen Ina-PDNA berisi petunjuk tentang bagaimana melakukan pengkajian keadaan setelah bencana dan mengidentifikasi keperluan kemanusiaan yang diperlukan korban bencana.   I-PDNA pernah diterapkan saat terjadi gempa di Sumatera Barat (2009), banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai, erupsi Merapi pada 2010 dan bencana lainnya. "PDNA ini merupakan dasar pijak bagi para seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan pemulihan," papar Syamsul.   Dia menambahkan, PDNA akan menjadi panduan utama bagi proses analisa dan kajian terhadap akibat, dampak, dan kebutuhan yang meliputi semua aspek terdampak termasuk aspek kemanusiaan  sesuai dengan prinsip pembangunan lebih baik (build back better) dan pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction).   Sementara itu, Kepala UNDP Indonesia, Beate Trankmann, mengatakan PDNA ini merupakan salah satu bentuk nyata dari dukungan UNDP terhadap pemerintah Indonesia dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana. Pedoman Ina-PDNA ini akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB sehingga bisa digunakan BNPB, BPBD dan stakeholder lainnya. (fdy)