Pimpinan KPK Baru Harus Bisa Gagalkan Niat Orang Korupsi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru telah resmi dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para punggawa KPK ini ke depan diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.https://news.okezone.com/read/2011/12/18/339/543945/pimpinan-kpk-baru-harus-bisa-gagalkan-niat-orang-korupsiidPimpinan KPK Baru Harus Bisa Gagalkan Niat Orang Korupsi https://news.okezone.com/read/2011/12/18/339/543945/pimpinan-kpk-baru-harus-bisa-gagalkan-niat-orang-korupsihttps://news.okezone.com/read/2011/12/18/339/543945/pimpinan-kpk-baru-harus-bisa-gagalkan-niat-orang-korupsiMinggu 18 Desember 2011 15:11 WIBRizka DiputraIlustrasi (Runi Sari B/Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/12/18/339/543945/cIGkIkS0sv.jpgIlustrasi (Runi Sari B/Okezone)JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru telah resmi dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para punggawa KPK ini ke depan diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.   "Tentu di KPK ada wilayah preventif. Menurut saya ada dua hal yakni preventif untuk mengatur sistem dan kedua preventif bagaimana kita mempunyai instrumen untuk membatalkan niat orang untuk korupsi," ujar pengamat politik J Kristiadi dalam diskusi publik bertema 'Rakyat dapat Apa dari Kepemimpinan Baru KPK' di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2011).   Dia menambahkan, terjadinya praktik korupsi merupakan efek negatif dari penataan sistem pemerintahan yang keliru.    "Sistem politik kita sudah maju tapi kenapa kok masih koruptif? Ini karena penataan kekuasaan belum beres. Harus ada pemikiran komprehensif dan menyeluruh," terangnya.   "Saat ini KPK sudah menunjukkan dan menciptakan suasana, koruptor yang satu menjadi ancaman koruptor yang lain. Ketika seorang koruptor tertangkap maka koruptor yang lain jadi terancam," tukasnya.  JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru telah resmi dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para punggawa KPK ini ke depan diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.   "Tentu di KPK ada wilayah preventif. Menurut saya ada dua hal yakni preventif untuk mengatur sistem dan kedua preventif bagaimana kita mempunyai instrumen untuk membatalkan niat orang untuk korupsi," ujar pengamat politik J Kristiadi dalam diskusi publik bertema 'Rakyat dapat Apa dari Kepemimpinan Baru KPK' di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2011).   Dia menambahkan, terjadinya praktik korupsi merupakan efek negatif dari penataan sistem pemerintahan yang keliru.    "Sistem politik kita sudah maju tapi kenapa kok masih koruptif? Ini karena penataan kekuasaan belum beres. Harus ada pemikiran komprehensif dan menyeluruh," terangnya.   "Saat ini KPK sudah menunjukkan dan menciptakan suasana, koruptor yang satu menjadi ancaman koruptor yang lain. Ketika seorang koruptor tertangkap maka koruptor yang lain jadi terancam," tukasnya.