Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan agar pejabat pemerintah bidang politik, hukum dan keamanan melakukan kunjungan ke Papua untuk mengetahui kondisi terkini.https://news.okezone.com/read/2011/12/22/339/545640/gerindra-pejabat-polhukam-harus-tinjau-langsung-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/22/339/545640/gerindra-pejabat-polhukam-harus-tinjau-langsung-papuahttps://news.okezone.com/read/2011/12/22/339/545640/gerindra-pejabat-polhukam-harus-tinjau-langsung-papuaKamis 22 Desember 2011 01:37 WIBFerdinanIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2011/12/22/339/545640/vGBrcGjh4u.jpgJAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan agar pejabat pemerintah bidang politik, hukum dan keamanan melakukan kunjungan ke Papua untuk mengetahui kondisi terkini.   "Pejabat seperti Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri harus sering turun  untuk meninjau langsung kondisi dan situasi di Papua. Kalau perlu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Muzani kepada okezone,Rabu (21/12/2011).   Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini menduga laporan mengenai situasi keamanan termasuk kondisi masyarakat tidak disampaikan secara utuh ke pemerintah pusat. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat menangani keadaan yang sebenarnya.   "Apa yang terjadi di Papua tidak sampai laporannya ke pusat. Karena seringkali laporan yang ke Jakarta tidak menggambarkan keadaan aktual. Bahkan basi. Sehingga keputusan yang diambil kurang pas," kata Muzani yang juga melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi I DPR lainnya.   Selain itu, dia mengusulkan pemerintah membuat kebijakan menyangkut pola penanganan keamanan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.   "Pemerintah harus mengubah pola penangan keamanan Papua. Nyata, dengan pola yang sekarang yakni dengan mengedepankan Polri dan TNI memback-up operasi keamanan di Papua masih rawan. Penembakan liar masih saja terjadi. Untuk menangkap penembaknya pun masih belum bisa,"sambungnya.   Kebijakan khusus menangani persoalan keamanan Papua diyakini akan mampu menangani situasi yang cepat berubah.   "Pola penangan yang dilakukan Polri sampai sekarang gagal mencegah penembakan liar, bahkan untuk menangkap pelakunya pun belum bisa.  Sementara TNI tidak bisa berbuat lebih maksimal," tandasnya.JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan agar pejabat pemerintah bidang politik, hukum dan keamanan melakukan kunjungan ke Papua untuk mengetahui kondisi terkini.   "Pejabat seperti Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri harus sering turun  untuk meninjau langsung kondisi dan situasi di Papua. Kalau perlu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Muzani kepada okezone,Rabu (21/12/2011).   Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini menduga laporan mengenai situasi keamanan termasuk kondisi masyarakat tidak disampaikan secara utuh ke pemerintah pusat. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat menangani keadaan yang sebenarnya.   "Apa yang terjadi di Papua tidak sampai laporannya ke pusat. Karena seringkali laporan yang ke Jakarta tidak menggambarkan keadaan aktual. Bahkan basi. Sehingga keputusan yang diambil kurang pas," kata Muzani yang juga melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi I DPR lainnya.   Selain itu, dia mengusulkan pemerintah membuat kebijakan menyangkut pola penanganan keamanan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.   "Pemerintah harus mengubah pola penangan keamanan Papua. Nyata, dengan pola yang sekarang yakni dengan mengedepankan Polri dan TNI memback-up operasi keamanan di Papua masih rawan. Penembakan liar masih saja terjadi. Untuk menangkap penembaknya pun masih belum bisa,"sambungnya.   Kebijakan khusus menangani persoalan keamanan Papua diyakini akan mampu menangani situasi yang cepat berubah.   "Pola penangan yang dilakukan Polri sampai sekarang gagal mencegah penembakan liar, bahkan untuk menangkap pelakunya pun belum bisa.  Sementara TNI tidak bisa berbuat lebih maksimal," tandasnya.