Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak minimalis dalam menyikapi konflik berdarah yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. SBY harus meminimalisir konflik berdarah antarwarga maupun warga versus aparat keamanan.https://news.okezone.com/read/2011/12/25/337/546957/sby-diminta-jangan-santai-sikapi-papua-mesuji-bimaidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/25/337/546957/sby-diminta-jangan-santai-sikapi-papua-mesuji-bimahttps://news.okezone.com/read/2011/12/25/337/546957/sby-diminta-jangan-santai-sikapi-papua-mesuji-bimaMinggu 25 Desember 2011 12:06 WIBMisbahol Munirreutershttps://img.okezone.com/content/2011/12/25/337/546957/K07Mkxc3ET.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak minimalis dalam menyikapi konflik berdarah yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. SBY harus meminimalisir konflik berdarah antarwarga maupun warga versus aparat keamanan.   Hal tersebut dikatakan oleh politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam rilisnya yang diterima okezone, Minggu (25/12/2011).   Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, berbagai kalangan prihatin karena intensitas tindak kekerasan berdarah yang muncul dalam konflik antarwarga maupun warga versus aparat cenderung meningkat. Setelah kekerasan berdarah di Papua, masyarakat dikejutkan oleh tragedi pembantaian di Mesuji.   Ketika tim pencari fakta masih mendalami kasus Mesuji, konflik berdarah yang melibatkan warga versus aparat terjadi lagi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 24 Desember kemarin. Konflik di Bima menyebabkan dua korban tewas.   "Inti keprihatinannya adalah selalu saja ada korban tewas, baik karena tindak kekerasan antarwarga, maupun karena bentrok warga dengan aparat sebagaimana yang terjadi di Bima maupun di Mesuji," kata Bambang.   Baginya, ketika kekerasan terjadi kenapa harus selalu nyawa yang dikorban?   "Kalau sudah ada korban jiwa yang tewas, persoalan siapa salah siapa benar bukan lagi yang utama. Persoalan utamanya adalah mengapa nyawa manusia harus dikorbankan, sementara setiap permasalahan bisa diselesaikan melalui dialog, musyawarah atau proses hukum," sesalnya.   Lanjut Bambang, jika peristiwa tak segera diselesaikan bisa jadi peristiwa semacam ini menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan.   “Kalau kecenderungan ini tidak segera dikendalikan, saya khawatir akan menjadi preseden. Dalam arti kelompok-kelompok masyarakat menghalalkan tindak kekerasan, termasuk membunuh, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang mengemuka di ruang publik," kata dia.   Bagi dia, kecenderungan ini sangat berbahaya. Karena itu, Presiden SBY harus menunjukan kepeduliannya. Rentang waktu antara kekerasan di Papua, Mesuji dan Bima terbilang pendek. Tidak bijaksana jika SBY minimalis. Sebab, rangkaian peristiwa kekerasan berdarah itu barangkali akan menggejala di mana-mana.   "Presiden tidak boleh lepas tangan karena alasan otonomi daerah. Presiden harus proaktif berkomunikasi dengan kepala daerah yang menjadi lokasi peristiwa berdarah itu," pungkasnya.JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak minimalis dalam menyikapi konflik berdarah yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. SBY harus meminimalisir konflik berdarah antarwarga maupun warga versus aparat keamanan.   Hal tersebut dikatakan oleh politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam rilisnya yang diterima okezone, Minggu (25/12/2011).   Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, berbagai kalangan prihatin karena intensitas tindak kekerasan berdarah yang muncul dalam konflik antarwarga maupun warga versus aparat cenderung meningkat. Setelah kekerasan berdarah di Papua, masyarakat dikejutkan oleh tragedi pembantaian di Mesuji.   Ketika tim pencari fakta masih mendalami kasus Mesuji, konflik berdarah yang melibatkan warga versus aparat terjadi lagi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 24 Desember kemarin. Konflik di Bima menyebabkan dua korban tewas.   "Inti keprihatinannya adalah selalu saja ada korban tewas, baik karena tindak kekerasan antarwarga, maupun karena bentrok warga dengan aparat sebagaimana yang terjadi di Bima maupun di Mesuji," kata Bambang.   Baginya, ketika kekerasan terjadi kenapa harus selalu nyawa yang dikorban?   "Kalau sudah ada korban jiwa yang tewas, persoalan siapa salah siapa benar bukan lagi yang utama. Persoalan utamanya adalah mengapa nyawa manusia harus dikorbankan, sementara setiap permasalahan bisa diselesaikan melalui dialog, musyawarah atau proses hukum," sesalnya.   Lanjut Bambang, jika peristiwa tak segera diselesaikan bisa jadi peristiwa semacam ini menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan.   “Kalau kecenderungan ini tidak segera dikendalikan, saya khawatir akan menjadi preseden. Dalam arti kelompok-kelompok masyarakat menghalalkan tindak kekerasan, termasuk membunuh, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang mengemuka di ruang publik," kata dia.   Bagi dia, kecenderungan ini sangat berbahaya. Karena itu, Presiden SBY harus menunjukan kepeduliannya. Rentang waktu antara kekerasan di Papua, Mesuji dan Bima terbilang pendek. Tidak bijaksana jika SBY minimalis. Sebab, rangkaian peristiwa kekerasan berdarah itu barangkali akan menggejala di mana-mana.   "Presiden tidak boleh lepas tangan karena alasan otonomi daerah. Presiden harus proaktif berkomunikasi dengan kepala daerah yang menjadi lokasi peristiwa berdarah itu," pungkasnya.