Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi Hukum DPR Aboe Bakar Al Habsy menganggap aneh apabila BPK masih mendapatkan kendala untuk mengakses data.https://news.okezone.com/read/2011/12/26/339/547182/aneh-bpk-alami-5-hambatan-audit-bailout-centuryidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/26/339/547182/aneh-bpk-alami-5-hambatan-audit-bailout-centuryhttps://news.okezone.com/read/2011/12/26/339/547182/aneh-bpk-alami-5-hambatan-audit-bailout-centurySenin 26 Desember 2011 10:24 WIBMisbahol MunirLogo BPKhttps://img.okezone.com/content/2011/12/26/339/547182/CzZcNRwXsl.jpgJAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi Hukum DPR Aboe Bakar Al Habsy menganggap aneh apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mendapatkan kendala untuk mengakses data."Saya jadi teringat logika Pak Busryo Muqoddas, jangan-jangan ada kekuatan besar di balik Century ini. Sebagai lembaga supreme auditor negara seharusnya BPK bisa menembus akses data secara maksimal, sehingga tak seharusnya ada lima hambatan yang muncul," ujarnya kepada okezone, Senin (26/12/2011).Seharusnya, kata Aboe, audit BPK tersebut bisa berjalan lancar karena permintaan audit tersebut telah berdasarkan penugasan DPR sesuai temuan adanya aliran dana dari kebijakan bailout Century."Apalagi penugasan audit itu berasal dari DPR untuk permasalahan yang bersifat sangat khusus yaitu aliran dana bailout Bank Century," kata dia."Kalau BPK sebagai supreme auditor, negara tidak bisa menembus  hambatan tersebut maka hasil audit tersebut dapat dipastikan sangat dangkal," jelasnya.Dugaan BPK bermain aman dengan permintaan audit bail out Century oleh DPR. Sebab kata Aboe, Hadi Purnomo yang menjabat sebagai Ketua BPK saat ini tengah tersandera dengan kasus yang didera semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak."Dengan kondisi ini sulit menepis adanya spekulasi bahwa BPK bermain aman, karena sangat kuat dugaan bahwa ketua BPK tersandera dengan kasus yang dimiliki selama menjadi Dirjen Pajak. Kasus SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang saat ini ditangani oleh Jampidsus, telah ada dua orang pegawai pajak yang ditahan dikhawatirkan akan merembet kepada Dirjen Pajak saat itu yang sekarang menjadi ketua BPK," tegasnya.Maka itu pihaknya berharap DPR kembali memanggil Ketua BPK untuk menanyakan cara kerja audit tersebut. Serta membuka dugaan lima hambatan yang ditemui BPK lantaran kasus Ketuanya sendiri."Untuk mendudukkan persoalan ini, saya kira DPR dalam hal ini Timwas Century harus memanggil kembali BPK untuk menjelaskan Term Of Reference audit forensik dan membuka Kertas Kerja Audit mereka apakah benar bahwa lima hambatan yang mereka sebutkan tersebut benar adanya," pungkasnya. (nto)JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi Hukum DPR Aboe Bakar Al Habsy menganggap aneh apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mendapatkan kendala untuk mengakses data."Saya jadi teringat logika Pak Busryo Muqoddas, jangan-jangan ada kekuatan besar di balik Century ini. Sebagai lembaga supreme auditor negara seharusnya BPK bisa menembus akses data secara maksimal, sehingga tak seharusnya ada lima hambatan yang muncul," ujarnya kepada okezone, Senin (26/12/2011).Seharusnya, kata Aboe, audit BPK tersebut bisa berjalan lancar karena permintaan audit tersebut telah berdasarkan penugasan DPR sesuai temuan adanya aliran dana dari kebijakan bailout Century."Apalagi penugasan audit itu berasal dari DPR untuk permasalahan yang bersifat sangat khusus yaitu aliran dana bailout Bank Century," kata dia."Kalau BPK sebagai supreme auditor, negara tidak bisa menembus  hambatan tersebut maka hasil audit tersebut dapat dipastikan sangat dangkal," jelasnya.Dugaan BPK bermain aman dengan permintaan audit bail out Century oleh DPR. Sebab kata Aboe, Hadi Purnomo yang menjabat sebagai Ketua BPK saat ini tengah tersandera dengan kasus yang didera semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak."Dengan kondisi ini sulit menepis adanya spekulasi bahwa BPK bermain aman, karena sangat kuat dugaan bahwa ketua BPK tersandera dengan kasus yang dimiliki selama menjadi Dirjen Pajak. Kasus SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang saat ini ditangani oleh Jampidsus, telah ada dua orang pegawai pajak yang ditahan dikhawatirkan akan merembet kepada Dirjen Pajak saat itu yang sekarang menjadi ketua BPK," tegasnya.Maka itu pihaknya berharap DPR kembali memanggil Ketua BPK untuk menanyakan cara kerja audit tersebut. Serta membuka dugaan lima hambatan yang ditemui BPK lantaran kasus Ketuanya sendiri."Untuk mendudukkan persoalan ini, saya kira DPR dalam hal ini Timwas Century harus memanggil kembali BPK untuk menjelaskan Term Of Reference audit forensik dan membuka Kertas Kerja Audit mereka apakah benar bahwa lima hambatan yang mereka sebutkan tersebut benar adanya," pungkasnya. (nto)