Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis data bahwa telah terjadi penyimpangan perjalanan dinas yang luar biasa selama tahun 2011.https://news.okezone.com/read/2011/12/27/339/547744/kementerian-selewengkan-dana-perjalanan-dinas-rp89-5-midhttps://news.okezone.com/read/2011/12/27/339/547744/kementerian-selewengkan-dana-perjalanan-dinas-rp89-5-mhttps://news.okezone.com/read/2011/12/27/339/547744/kementerian-selewengkan-dana-perjalanan-dinas-rp89-5-mSelasa 27 Desember 2011 13:30 WIBRay JordanIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/12/27/339/547744/RrrdhQTmCC.jpgJAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis data bahwa telah terjadi penyimpangan perjalanan dinas yang luar biasa selama tahun 2011.   Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan mengatakan, pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2010 ditemukan penyimpangan senilai Rp73,5 miliar dalam belanja perjalanan dinas di 35 kementerian atau lembaga. Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp89,5 miliar di 44 kementerian atau lembaga pemerintahan.   "Untuk perjalanan dinas, terjadi penyimpangan senilai Rp89,5 miliar di hampir semua kementerian pada 2011 semester pertama," ujar Yuna Farhan di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (27/12/2011).   Menurut Yuna, hal ini terjadi karena Istana tidak mampu menjadi lokomotif penghematan anggaran. "Padahal hampir setiap tahun Presiden SBY selalu menginstruksikan jajaran birokrasinya untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas dan selektif," terangnya.   Berdasarkan data yang diolah oleh FITRA dari hasil audit BPK pada 2010, kementerian yang menduduki peringkat 1 dalam penyimpangan belanja perjalanan yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, senilai Rp14 miliar. "Kemudian Kemenbudpar Rp12 miliar dan Kemensos senilai Rp10 miliar," ungkapnya.   Yuna menyebutkan, salah satu modus penyimpangan belanja perjalanan yaitu membuat tiket perjalanan fiktif. “Modusnya vulgar sekali, seperti tiket fiktif. Kemudian, satu orang melakukan perjalanan ke dua tempat yang berbeda. Ini aneh sekali dan ini meningkat setiap tahun, termasuk di daerah," jelasnya.   Selain itu, contoh lainnya disebutkan Yuna, berdasarkan hasil audit BPK, pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, untuk fasilitas kendaraannya saja memakan anggaran hingga Rp278 miliar.   Di antaranya, 79 unit kendaraan pejabat negara yaitu, Toyota Crown Royal Saloon. Sembilan unit kendaraan VVIP kepresidenan, yaitu Mercedes Benz S-600. 32 unit kendaraan VVIP kepresidenan Mercedes Benz G-500. Delapan unit kendaraan ajudan RI 1 dan RI 2 Toyota Innova dan delapan unit kendaraan ajudan Ibu RI 1 dan RI 2 Toyota Avanza.JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis data bahwa telah terjadi penyimpangan perjalanan dinas yang luar biasa selama tahun 2011.   Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan mengatakan, pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2010 ditemukan penyimpangan senilai Rp73,5 miliar dalam belanja perjalanan dinas di 35 kementerian atau lembaga. Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp89,5 miliar di 44 kementerian atau lembaga pemerintahan.   "Untuk perjalanan dinas, terjadi penyimpangan senilai Rp89,5 miliar di hampir semua kementerian pada 2011 semester pertama," ujar Yuna Farhan di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (27/12/2011).   Menurut Yuna, hal ini terjadi karena Istana tidak mampu menjadi lokomotif penghematan anggaran. "Padahal hampir setiap tahun Presiden SBY selalu menginstruksikan jajaran birokrasinya untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas dan selektif," terangnya.   Berdasarkan data yang diolah oleh FITRA dari hasil audit BPK pada 2010, kementerian yang menduduki peringkat 1 dalam penyimpangan belanja perjalanan yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, senilai Rp14 miliar. "Kemudian Kemenbudpar Rp12 miliar dan Kemensos senilai Rp10 miliar," ungkapnya.   Yuna menyebutkan, salah satu modus penyimpangan belanja perjalanan yaitu membuat tiket perjalanan fiktif. “Modusnya vulgar sekali, seperti tiket fiktif. Kemudian, satu orang melakukan perjalanan ke dua tempat yang berbeda. Ini aneh sekali dan ini meningkat setiap tahun, termasuk di daerah," jelasnya.   Selain itu, contoh lainnya disebutkan Yuna, berdasarkan hasil audit BPK, pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, untuk fasilitas kendaraannya saja memakan anggaran hingga Rp278 miliar.   Di antaranya, 79 unit kendaraan pejabat negara yaitu, Toyota Crown Royal Saloon. Sembilan unit kendaraan VVIP kepresidenan, yaitu Mercedes Benz S-600. 32 unit kendaraan VVIP kepresidenan Mercedes Benz G-500. Delapan unit kendaraan ajudan RI 1 dan RI 2 Toyota Innova dan delapan unit kendaraan ajudan Ibu RI 1 dan RI 2 Toyota Avanza.