Penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), pada semester IV tahun 2011 baru terelisasi di 221 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota atau sekira 44,5 persen.https://news.okezone.com/read/2011/12/28/337/548438/221-kabupaten-kota-belum-salurkan-dana-bosidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/28/337/548438/221-kabupaten-kota-belum-salurkan-dana-boshttps://news.okezone.com/read/2011/12/28/337/548438/221-kabupaten-kota-belum-salurkan-dana-bosRabu 28 Desember 2011 17:03 WIBCatur Nugroho SaputraIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/12/28/337/548438/tKQT154MMa.jpgJAKARTA - Penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), pada semester IV tahun 2011 baru terelisasi di 221 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota atau sekira 44,5 persen.   Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, saat konpres akhir tahun di Kantor Kemenkokesra, Rabu (28/12/2011).   "Realisasi dana memakai sistem BOS lama, artinya dari Menkeu, kabupaten, sekolah. Tahun depan akan diubah dari keuangan provinsi langsung ke sekolah, ini akan mempercepat," ujar Agung.   Menurutnya dari 221 itu, terbanyak terdapat di Propinsi Papua dari 28 kabupaten kota baru satu yang disalurkan, Maluku dari 11 kabupaten kota hanya satu baru menyalurkan, dan terparah di Sulawasi Barat dari lima kabupaten/kota seluruhnya belum disalurkan. "Yang sudah menyalurkan ke semua kabupaten/kota hanya DKI Jakarta," terangnya.   Selain itu, pada triwulan ketiga juga masih ada keterlambatan penyaluran dana BOS. Terbanyak di Papua yang belum menyalurkan 10 kabupaten kota dari 29 kabupaten kota dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 5 kabupaten kota yang belum menyalurkan dari 21 kabupaten kota yang ada. "Kami mengimbau pemda merealisasikan dana BOS ini," ungkap Agung.   Agung menjelaskan keterlambatan penyaluran dana BOS ditingkat kabupaten kota ini, banyak berbagai macam alasan. "Salah satunya tercampur dengan APBD," paparnya.   Keterlambatan ini, lanjut Agung, harus menjadi perhatian betul. Karena kasihan bagi sekolah yang belum mendapatkan dana BOS. “Kami minta pemda agar moralnya terpanggil," jelasnya.   Agung menambahkan kalau pihaknya sudah menegur, dan mengingatkan pemda, dan mengancam tidak akan mengeluarkan dana BOS untuk triwulan selanjutnya. "Solusinya harus kita ubah sistem, salah satunya memberikan dana BOS setahun dua kali bagi sekolah terpencil," ungkapnya.   Saat ditanya sanksi apa yang akan diberikan kepada Pemda yang belum menyalurkan dana BOS, Agung mengatakan belum diputuskan. "Kami lihat nanti, mungkin ada pidana," imbuhnya.JAKARTA - Penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), pada semester IV tahun 2011 baru terelisasi di 221 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota atau sekira 44,5 persen.   Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, saat konpres akhir tahun di Kantor Kemenkokesra, Rabu (28/12/2011).   "Realisasi dana memakai sistem BOS lama, artinya dari Menkeu, kabupaten, sekolah. Tahun depan akan diubah dari keuangan provinsi langsung ke sekolah, ini akan mempercepat," ujar Agung.   Menurutnya dari 221 itu, terbanyak terdapat di Propinsi Papua dari 28 kabupaten kota baru satu yang disalurkan, Maluku dari 11 kabupaten kota hanya satu baru menyalurkan, dan terparah di Sulawasi Barat dari lima kabupaten/kota seluruhnya belum disalurkan. "Yang sudah menyalurkan ke semua kabupaten/kota hanya DKI Jakarta," terangnya.   Selain itu, pada triwulan ketiga juga masih ada keterlambatan penyaluran dana BOS. Terbanyak di Papua yang belum menyalurkan 10 kabupaten kota dari 29 kabupaten kota dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 5 kabupaten kota yang belum menyalurkan dari 21 kabupaten kota yang ada. "Kami mengimbau pemda merealisasikan dana BOS ini," ungkap Agung.   Agung menjelaskan keterlambatan penyaluran dana BOS ditingkat kabupaten kota ini, banyak berbagai macam alasan. "Salah satunya tercampur dengan APBD," paparnya.   Keterlambatan ini, lanjut Agung, harus menjadi perhatian betul. Karena kasihan bagi sekolah yang belum mendapatkan dana BOS. “Kami minta pemda agar moralnya terpanggil," jelasnya.   Agung menambahkan kalau pihaknya sudah menegur, dan mengingatkan pemda, dan mengancam tidak akan mengeluarkan dana BOS untuk triwulan selanjutnya. "Solusinya harus kita ubah sistem, salah satunya memberikan dana BOS setahun dua kali bagi sekolah terpencil," ungkapnya.   Saat ditanya sanksi apa yang akan diberikan kepada Pemda yang belum menyalurkan dana BOS, Agung mengatakan belum diputuskan. "Kami lihat nanti, mungkin ada pidana," imbuhnya.