Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Usman Hamid mengatakan pemerintah harus kembali memfungsikan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakimnya di seluruh Indonesia.https://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548070/usman-hamid-minta-pemerintah-fungsikan-pengadilan-hamidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548070/usman-hamid-minta-pemerintah-fungsikan-pengadilan-hamhttps://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548070/usman-hamid-minta-pemerintah-fungsikan-pengadilan-hamRabu 28 Desember 2011 07:30 WIBCarolina ChristinaUsman Hamid (Foto: Koran SI)https://img.okezone.com/content/2011/12/28/339/548070/kdo6SlU3eY.jpgJAKARTA- Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Usman Hamid mengatakan pemerintah harus kembali memfungsikan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakimnya di seluruh Indonesia. "Untuk melihat apakah Pemerintah SBY ada pelanggaran ham atau tidak maka perlu diuji di Pengadilan Hak Asasi dan hal ini perlu perlu dihidupkan kembali pengadilan dan hakimnya," katanya saat dihubungi okezone, Rabu (28/12/2011).Menurutnya, pernyataan Menteri Hukum dan HAM AMir Syamsudin soal era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono tidak pernah melakukan pelanggaran HAM merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun demikian Usman mengaku pernyataan itu logis jika melihat posisi Amir Syamsuddin bagian dari pemerintgahan SBY dan juga secara personal merupakan bagian dari Partai Demokrat. "Jadi ya pernyataannya bernada positif ketimbang sesuai dengan fakta," katanya kembali. Selain itu lanjut Usman, mekanisme hukum dibawah pemerintahan SBY juga harus jelas. Artinya, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hak asasi atau tidak tentu saja jangan dibawa ke Pengadilan Militer melainkan dibawa ke pengadilan yang independen."Disitu bisa diuji untuk menjadi pegangan dan bisa dijadikan pijakan dan ini tugas dari Menkumham," tegasnya kembali.JAKARTA- Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Usman Hamid mengatakan pemerintah harus kembali memfungsikan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakimnya di seluruh Indonesia. "Untuk melihat apakah Pemerintah SBY ada pelanggaran ham atau tidak maka perlu diuji di Pengadilan Hak Asasi dan hal ini perlu perlu dihidupkan kembali pengadilan dan hakimnya," katanya saat dihubungi okezone, Rabu (28/12/2011).Menurutnya, pernyataan Menteri Hukum dan HAM AMir Syamsudin soal era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono tidak pernah melakukan pelanggaran HAM merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun demikian Usman mengaku pernyataan itu logis jika melihat posisi Amir Syamsuddin bagian dari pemerintgahan SBY dan juga secara personal merupakan bagian dari Partai Demokrat. "Jadi ya pernyataannya bernada positif ketimbang sesuai dengan fakta," katanya kembali. Selain itu lanjut Usman, mekanisme hukum dibawah pemerintahan SBY juga harus jelas. Artinya, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hak asasi atau tidak tentu saja jangan dibawa ke Pengadilan Militer melainkan dibawa ke pengadilan yang independen."Disitu bisa diuji untuk menjadi pegangan dan bisa dijadikan pijakan dan ini tugas dari Menkumham," tegasnya kembali.