Menurut Bambang, stagnannya penegakan hukum seperti sulitnya terbongkarnya kasus korupsi besar lantaran tarik menarik kepentingan para elit.https://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548196/bambang-soesatyo-2011-tahun-kelam-kemanusiaanidhttps://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548196/bambang-soesatyo-2011-tahun-kelam-kemanusiaanhttps://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548196/bambang-soesatyo-2011-tahun-kelam-kemanusiaanRabu 28 Desember 2011 11:24 WIBMisbahol MunirBambang Soesatyo (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/12/28/339/548196/akzXy0e3ZW.jpgJAKARTA - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, tahun 2011 merupakan tahun kelam kemanusiaan dan tahun penjungkir-balikan hukum untuk kepentingan kelompok tertentu.   "Memasuki 2012 pun menurut saya tidak akan membawa perubahan yang berarti. Hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi hukum yang kondusif. Imbas politik sandera yang terjadi selama pemerintahan SBY-Boediono sejak 2009 akan terus mewarnai hingga tahun depan," ujar Bambang kepada okezone, Jakarta, Rabu (28/12/2011).   Menurut Bambang, stagnannya penegakan hukum seperti sulitnya terbongkarnya kasus korupsi besar lantaran tarik menarik kepentingan para elit. "Tarik menarik kepentingan elit akan terus meningkat yanng berakibat mandegnya penegakan hukum. Kasus korupsi besar yang terjadi tidak akan terselesaikan dengan baik," kata dia.   Bahkan kata dia, sikap pemerintah yang hanya nyaring suaranya dalam penegakan hukum tapi minim aksi akan terus berlanjut. "Sikap ambigu dari pemerintah yang selalu mengembor-gemborkan penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya tidak memposisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi, akan terus terjadi. Dinamika hukum yang terkesan saling sandera akan tetap dibiarkan," terangnya.   Tak aneh, lanjutnya bila kemudian kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di 2011 akan terus menjadi batu sandungan pemerintahan SBY di 2012. "Menurut saya, kasus Century di 2012 akan ‘meledak’ menjadi lebih besar. Kekecewaan penanganan kasus Century dan hasil audit forensik BPK yang jauh panggang dari api, akan berujung pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dan bila itu terjadi, kegaduhan politik akan mengiringi pergantian pemerintahan SBY dengan pemerintahan baru," paparnya.   Namun, anggota Komisi Hukum DPR itu berharap pada gebrakan Abraham Samad Cs untuk menuntaskan kasus-kasus mega korupsi yang diduga juga melibatkan para penguasa.   "Di tahun 2012 kita berharap pimpinan KPK yang baru bisa menunjukkan keberanian melawan segala bentuk tekanan dan intervensi. Sebab, kecenderungan yang terjadi saat ini, ada kekuatan besar yang terus berupaya menghalangi penuntasan kasus-kasus besar yang melibatkan jantung kekuasaan," tambahnya.   Di samping itu kata Wakil Bendahara Umum DPP Golkar itu, presiden SBY juga harus benar-benar menunjukan kemauan politik untuk tidak diskriminatif lagi dalam penegakan hukum.   "Diskriminasi perlakuan kasus hukum yang dimulai dari atas akan dicontoh oknum penegak hukum di lapangan. Kalau perilaku pimpinan 'sontoloyo', maka agenda penegakan hukum pasti akan tetap karut marut. Dan, tekad presiden dalam perang melawan korupsi, tetap dibaca publik sebagai perang-perangan melawan korupsi," pungkasnya.JAKARTA - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, tahun 2011 merupakan tahun kelam kemanusiaan dan tahun penjungkir-balikan hukum untuk kepentingan kelompok tertentu.   "Memasuki 2012 pun menurut saya tidak akan membawa perubahan yang berarti. Hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi hukum yang kondusif. Imbas politik sandera yang terjadi selama pemerintahan SBY-Boediono sejak 2009 akan terus mewarnai hingga tahun depan," ujar Bambang kepada okezone, Jakarta, Rabu (28/12/2011).   Menurut Bambang, stagnannya penegakan hukum seperti sulitnya terbongkarnya kasus korupsi besar lantaran tarik menarik kepentingan para elit. "Tarik menarik kepentingan elit akan terus meningkat yanng berakibat mandegnya penegakan hukum. Kasus korupsi besar yang terjadi tidak akan terselesaikan dengan baik," kata dia.   Bahkan kata dia, sikap pemerintah yang hanya nyaring suaranya dalam penegakan hukum tapi minim aksi akan terus berlanjut. "Sikap ambigu dari pemerintah yang selalu mengembor-gemborkan penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya tidak memposisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi, akan terus terjadi. Dinamika hukum yang terkesan saling sandera akan tetap dibiarkan," terangnya.   Tak aneh, lanjutnya bila kemudian kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di 2011 akan terus menjadi batu sandungan pemerintahan SBY di 2012. "Menurut saya, kasus Century di 2012 akan ‘meledak’ menjadi lebih besar. Kekecewaan penanganan kasus Century dan hasil audit forensik BPK yang jauh panggang dari api, akan berujung pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dan bila itu terjadi, kegaduhan politik akan mengiringi pergantian pemerintahan SBY dengan pemerintahan baru," paparnya.   Namun, anggota Komisi Hukum DPR itu berharap pada gebrakan Abraham Samad Cs untuk menuntaskan kasus-kasus mega korupsi yang diduga juga melibatkan para penguasa.   "Di tahun 2012 kita berharap pimpinan KPK yang baru bisa menunjukkan keberanian melawan segala bentuk tekanan dan intervensi. Sebab, kecenderungan yang terjadi saat ini, ada kekuatan besar yang terus berupaya menghalangi penuntasan kasus-kasus besar yang melibatkan jantung kekuasaan," tambahnya.   Di samping itu kata Wakil Bendahara Umum DPP Golkar itu, presiden SBY juga harus benar-benar menunjukan kemauan politik untuk tidak diskriminatif lagi dalam penegakan hukum.   "Diskriminasi perlakuan kasus hukum yang dimulai dari atas akan dicontoh oknum penegak hukum di lapangan. Kalau perilaku pimpinan 'sontoloyo', maka agenda penegakan hukum pasti akan tetap karut marut. Dan, tekad presiden dalam perang melawan korupsi, tetap dibaca publik sebagai perang-perangan melawan korupsi," pungkasnya.