<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>PKS Minta KPK Telusuri Transaksi Fiktif HEW</title><description>Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam buku catatan mengenai  kas valas di Bank Century tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas  valas.</description><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548352/pks-minta-kpk-telusuri-transaksi-fiktif-hew</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548352/pks-minta-kpk-telusuri-transaksi-fiktif-hew"/><item><title>PKS Minta KPK Telusuri Transaksi Fiktif HEW</title><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548352/pks-minta-kpk-telusuri-transaksi-fiktif-hew</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2011/12/28/339/548352/pks-minta-kpk-telusuri-transaksi-fiktif-hew</guid><pubDate>Rabu 28 Desember 2011 15:27 WIB</pubDate><dc:creator>Ferdinan</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/12/28/339/548352/ShTiK55QPk.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Dok: Daylife)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/12/28/339/548352/ShTiK55QPk.jpg</image><title>Ilustrasi (Dok: Daylife)</title></images><description>JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti 13 temuan dan dua informasi tambahan yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil audit investigasi lanjutan perkara Bank Century.&quot;Audit forensik BPK itu bukan akhir dari kasus Century. Kita mendesak KPK menindaklanjuti hasil audit terutama nama-nama baru dua informasi tambahan itu, ini bisa jadi pintu masuk KPK melakukan penyelidikan,&quot; kata Wakil Ketua Fraksi PKS Sohibul Iman dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS di FX Plaza, Jakarta, Rabu (28/12/2011).Menurut Sohibul, Fraksi PKS bersikukuh meminta penyelesaian kasus Century secara hukum utamanya menyangkut dugaan korupsi dan aliran dana tidak wajar yang menggunakan dana talangan yang diberikan pemerintah.&quot;Jangan dianggap kalau kita mendorong proses hukum maka kita melanggar kesepakatan koalisi. Kasus ini harus tuntas sebgaimana pesan Presiden SBY,&quot; pungkasnya.Dalam laporan audit forensik Century, BPK menyertakan dua informasi tambahan. Informasi pertama mengenai aliran dana ke PT Media Nusa Pradana (MNP). Laporan audit menyebutkan hasil penelusuran BPK atas aliran dana Bank Century, ditemukan fakta selama periode 2006-2009 terdapat aliran dana dari SS dan SL melalui PT IMA dan PT SMS ke PT MNP sebesar Rp100,95 miliar. Namun BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus Bank Century.Informasi kedua yakni adanya transaksi penukaran valas dan hasil penukaran kas valas atas nama HEW dan SKS, nasabah Bank Century. BPK menemukan adanya penyetoran tunai oleh SKS yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW sebesar&amp;nbsp; Rp453juta, tanggal 30 Juli 2007 Rp368juta dan tanggal 22 November 2007 Rp469juta.Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam buku catatan mengenai kas valas di Bank Century tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas. Namun BPK menyebut belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus Bank Century. Berdasarkan informasi yang diperoleh HEW adalah inisial dari Hartanto Edhie Wibowo, politikus Partai Demokrat yang duduk di Komisi VII DPR. Sementara SKS adalah singkatan dari Satya Kumala Sari, istri Hartanto. Namun mengenai kepastian ini, tidak satupun petinggi Demokrat memberi konfirmasi. Kebanyakan mereka mengelak menjawab tidak tahu mengenai siapa orang berinisial HEW.</description><content:encoded>JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti 13 temuan dan dua informasi tambahan yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil audit investigasi lanjutan perkara Bank Century.&quot;Audit forensik BPK itu bukan akhir dari kasus Century. Kita mendesak KPK menindaklanjuti hasil audit terutama nama-nama baru dua informasi tambahan itu, ini bisa jadi pintu masuk KPK melakukan penyelidikan,&quot; kata Wakil Ketua Fraksi PKS Sohibul Iman dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS di FX Plaza, Jakarta, Rabu (28/12/2011).Menurut Sohibul, Fraksi PKS bersikukuh meminta penyelesaian kasus Century secara hukum utamanya menyangkut dugaan korupsi dan aliran dana tidak wajar yang menggunakan dana talangan yang diberikan pemerintah.&quot;Jangan dianggap kalau kita mendorong proses hukum maka kita melanggar kesepakatan koalisi. Kasus ini harus tuntas sebgaimana pesan Presiden SBY,&quot; pungkasnya.Dalam laporan audit forensik Century, BPK menyertakan dua informasi tambahan. Informasi pertama mengenai aliran dana ke PT Media Nusa Pradana (MNP). Laporan audit menyebutkan hasil penelusuran BPK atas aliran dana Bank Century, ditemukan fakta selama periode 2006-2009 terdapat aliran dana dari SS dan SL melalui PT IMA dan PT SMS ke PT MNP sebesar Rp100,95 miliar. Namun BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus Bank Century.Informasi kedua yakni adanya transaksi penukaran valas dan hasil penukaran kas valas atas nama HEW dan SKS, nasabah Bank Century. BPK menemukan adanya penyetoran tunai oleh SKS yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW sebesar&amp;nbsp; Rp453juta, tanggal 30 Juli 2007 Rp368juta dan tanggal 22 November 2007 Rp469juta.Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam buku catatan mengenai kas valas di Bank Century tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas. Namun BPK menyebut belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus Bank Century. Berdasarkan informasi yang diperoleh HEW adalah inisial dari Hartanto Edhie Wibowo, politikus Partai Demokrat yang duduk di Komisi VII DPR. Sementara SKS adalah singkatan dari Satya Kumala Sari, istri Hartanto. Namun mengenai kepastian ini, tidak satupun petinggi Demokrat memberi konfirmasi. Kebanyakan mereka mengelak menjawab tidak tahu mengenai siapa orang berinisial HEW.</content:encoded></item></channel></rss>
