<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>2011 Tahun Terburuk bagi Jaminan Kebebasan Beragama</title><description>Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran, kata Rumadi, dikarenakan  pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama kepada  ormas pro kekerasan.</description><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/29/337/549009/2011-tahun-terburuk-bagi-jaminan-kebebasan-beragama</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2011/12/29/337/549009/2011-tahun-terburuk-bagi-jaminan-kebebasan-beragama"/><item><title>2011 Tahun Terburuk bagi Jaminan Kebebasan Beragama</title><link>https://news.okezone.com/read/2011/12/29/337/549009/2011-tahun-terburuk-bagi-jaminan-kebebasan-beragama</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2011/12/29/337/549009/2011-tahun-terburuk-bagi-jaminan-kebebasan-beragama</guid><pubDate>Kamis 29 Desember 2011 17:19 WIB</pubDate><dc:creator></dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/12/29/337/549009/zbCpXj1ujc.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/12/29/337/549009/zbCpXj1ujc.jpg</image><title>Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)</title></images><description>JAKARTA - The Wahid Institute menganalisis, 2011 adalah tahun terburuk jaminan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kasus pelanggaran dan intoleransi.
&amp;nbsp;
&quot;Secara kualitas, pelanggaran kebebasan beragama dan tindak intoleransi tahun ini termasuk sangat berat karena mengakibatkan tiga warga Ahmadiyah meninggal dan melukai belasan orang lain akibat tindak kekerasan atas nama agama,&quot; ucap Koordinator Program The Wahid Institue, Rumadi di Kantor The Hawid Institute, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (29/12/2011).
&amp;nbsp;
Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran, kata Rumadi, dikarenakan pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama kepada ormas pro kekerasan.
&amp;nbsp;
&quot;Alih-alih melakukan penegakan hukum, aparat keamanan justru melakukan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran disatu sisi dan melakukan pembiaran terhadap pelaku kekerasan,&quot; tambahnya.
&amp;nbsp;
Kata Rumadi, peningkatan ini juga terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang komitmen terhadap hukum. &quot;Pemerintah tidak berani bersikap tegas terhadap para pelaku intoleransi agama karena tidak ingin dianggap melawan kelompok mainstream agama tertentu,&quot; lanjutnya.
&amp;nbsp;
Pemerintah, kata Rumadi, bahkan tidak berani menindak Ormas yang secara terang-terangan mengancam akan menggulingkan pemerintahan SBY meskipun muncul desakan berbagai kalangan untuk membubarkan ormas tersebut karena terbukti banyak melakukan tindakan kekerasan dan ancaman makar.</description><content:encoded>JAKARTA - The Wahid Institute menganalisis, 2011 adalah tahun terburuk jaminan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kasus pelanggaran dan intoleransi.
&amp;nbsp;
&quot;Secara kualitas, pelanggaran kebebasan beragama dan tindak intoleransi tahun ini termasuk sangat berat karena mengakibatkan tiga warga Ahmadiyah meninggal dan melukai belasan orang lain akibat tindak kekerasan atas nama agama,&quot; ucap Koordinator Program The Wahid Institue, Rumadi di Kantor The Hawid Institute, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (29/12/2011).
&amp;nbsp;
Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran, kata Rumadi, dikarenakan pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama kepada ormas pro kekerasan.
&amp;nbsp;
&quot;Alih-alih melakukan penegakan hukum, aparat keamanan justru melakukan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran disatu sisi dan melakukan pembiaran terhadap pelaku kekerasan,&quot; tambahnya.
&amp;nbsp;
Kata Rumadi, peningkatan ini juga terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang komitmen terhadap hukum. &quot;Pemerintah tidak berani bersikap tegas terhadap para pelaku intoleransi agama karena tidak ingin dianggap melawan kelompok mainstream agama tertentu,&quot; lanjutnya.
&amp;nbsp;
Pemerintah, kata Rumadi, bahkan tidak berani menindak Ormas yang secara terang-terangan mengancam akan menggulingkan pemerintahan SBY meskipun muncul desakan berbagai kalangan untuk membubarkan ormas tersebut karena terbukti banyak melakukan tindakan kekerasan dan ancaman makar.</content:encoded></item></channel></rss>
