Permintaan audit ini diajukan karena Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tidak transparan dalam merencanakan proyek ruang Banggar.https://news.okezone.com/read/2012/01/13/339/556836/telepon-bpkp-marzuki-minta-proyek-ruang-banggar-diauditidhttps://news.okezone.com/read/2012/01/13/339/556836/telepon-bpkp-marzuki-minta-proyek-ruang-banggar-diaudithttps://news.okezone.com/read/2012/01/13/339/556836/telepon-bpkp-marzuki-minta-proyek-ruang-banggar-diauditJum'at 13 Januari 2012 17:14 WIBFerdinanIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/01/13/339/556836/nq5YrHOFdw.jpgJAKARTA - Ketua DPR, Marzuki Alie, mengaku telah menghubungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Marzuki meminta BPKP melakukan audit proyek renovasi total ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp20 miliar.   "Saya sudah telepon BPKP. Tak harus menunggu permintaan (audit) karena sudah ada tanda tangan, saya bikin MoU dengan BPKP," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/1/2012).   Permintaan audit ini diajukan karena Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tidak transparan dalam merencanakan proyek ruang Banggar. "Enggak ada dokumen tender rahasia," tegasnya.   Dan jika audit BPKP ditemukan penyimpangan dalam proyek tersebut, dia irinya akan menyerahkan hasil audit ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya serahkan ke KPK. Kalau prosedural betul semua, kita lihatlah nanti," sebutnya.   Hari ini pimpinan DPR resmi memberikan surat peringatan tertulis kepada Sekjen DPR. Ini dilakukan karena Sekjen dianggap tidak profesional mengerjakan tugas.JAKARTA - Ketua DPR, Marzuki Alie, mengaku telah menghubungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Marzuki meminta BPKP melakukan audit proyek renovasi total ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp20 miliar.   "Saya sudah telepon BPKP. Tak harus menunggu permintaan (audit) karena sudah ada tanda tangan, saya bikin MoU dengan BPKP," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/1/2012).   Permintaan audit ini diajukan karena Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tidak transparan dalam merencanakan proyek ruang Banggar. "Enggak ada dokumen tender rahasia," tegasnya.   Dan jika audit BPKP ditemukan penyimpangan dalam proyek tersebut, dia irinya akan menyerahkan hasil audit ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya serahkan ke KPK. Kalau prosedural betul semua, kita lihatlah nanti," sebutnya.   Hari ini pimpinan DPR resmi memberikan surat peringatan tertulis kepada Sekjen DPR. Ini dilakukan karena Sekjen dianggap tidak profesional mengerjakan tugas.