Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintruksikan agar aparat kepolisian tetap bertindak tegas atas gangguan keamanan yang tengah terjadi di Papua dan Aceh.https://news.okezone.com/read/2012/01/17/337/558573/disorot-asing-soal-papua-sby-parnoidhttps://news.okezone.com/read/2012/01/17/337/558573/disorot-asing-soal-papua-sby-parnohttps://news.okezone.com/read/2012/01/17/337/558573/disorot-asing-soal-papua-sby-parnoSelasa 17 Januari 2012 14:49 WIBMisbahol MunirPresiden SBY (Foto: daylife)https://img.okezone.com/content/2012/01/17/337/558573/w0DVu9HOk0.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintruksikan agar aparat kepolisian tetap bertindak tegas atas gangguan keamanan yang tengah terjadi di Papua dan Aceh.   "Ini perhatian dunia, saya sudah sampaikan kebijakan dasar Indonesia tentang Papua dan Aceh kepada dunia, kepada PBB dan para world leaders yang sering bertemu saya, tentang soal Papua dan Aceh," ujar Presiden SBY saat memberikan pengarahan terhadap Panglima Tinggi (Pati) Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2012).   Bagi SBY, di manapun kekakacauan itu, selama masih berada dalam NKRI maka harus ditegakkan. "Papua bagaimana pun, kedaulatan NKRI harus ditegakkan, termasuk Papua," kata dia.   Dia juga yakin bahwa negara-negara di dunia tidak begitu saja mau melepaskan bagian negaranya. Oleh sebab itu, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijalankan di Indonesia juga berlaku universal.   "Tidak ada di dunia ini, diperbolehkan baginya melepaskan semau-maunya. AS, saya tidak yakin Hawai dan Texas melepaskan diri. Hukum dan kamtibmas ditegakkan. Ini universal, tidak hanya Indonesia," jelasnya.   SBY juga tak sepakat dengan penilaian banyak pihak yang mengganggap Polri telah berlebihan menangani keamanan di Papua. Baginya, tindakan yang dilakukan polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua terhadap pihak-pihak yang mencoba maker, sudah sesuai standarisasi Kamtibmas. Menurut SBY, hal serupa juga pernah dilakukan di negara-negara Eropa dalam menangani kerusuhan oleh masyarakat.   Kata SBY, pendekatan terhadap Papua harus dengan pendekatan keamanan, namun yang lebih penting pendekatan yang harus dilakukan adalah dari sisi kesejahteraan agar cita-cita pembangunan di Papua tercapai.   "Pesan saya, hukum dan keamanan mesti dijaga. Tapi cegah yang eksesif, melebihi kepatutan, berpotensi melanggar hukum dan HAM. Saya katakan berkali-kali, isunya bisa ke tingkat dunia. Kalau anggota Polri TNI langgar hukum, tegakkan hukum. kalau perlu pengadilan lapangan. Supaya dunia tahu," pungkasnya.JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintruksikan agar aparat kepolisian tetap bertindak tegas atas gangguan keamanan yang tengah terjadi di Papua dan Aceh.   "Ini perhatian dunia, saya sudah sampaikan kebijakan dasar Indonesia tentang Papua dan Aceh kepada dunia, kepada PBB dan para world leaders yang sering bertemu saya, tentang soal Papua dan Aceh," ujar Presiden SBY saat memberikan pengarahan terhadap Panglima Tinggi (Pati) Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2012).   Bagi SBY, di manapun kekakacauan itu, selama masih berada dalam NKRI maka harus ditegakkan. "Papua bagaimana pun, kedaulatan NKRI harus ditegakkan, termasuk Papua," kata dia.   Dia juga yakin bahwa negara-negara di dunia tidak begitu saja mau melepaskan bagian negaranya. Oleh sebab itu, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijalankan di Indonesia juga berlaku universal.   "Tidak ada di dunia ini, diperbolehkan baginya melepaskan semau-maunya. AS, saya tidak yakin Hawai dan Texas melepaskan diri. Hukum dan kamtibmas ditegakkan. Ini universal, tidak hanya Indonesia," jelasnya.   SBY juga tak sepakat dengan penilaian banyak pihak yang mengganggap Polri telah berlebihan menangani keamanan di Papua. Baginya, tindakan yang dilakukan polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua terhadap pihak-pihak yang mencoba maker, sudah sesuai standarisasi Kamtibmas. Menurut SBY, hal serupa juga pernah dilakukan di negara-negara Eropa dalam menangani kerusuhan oleh masyarakat.   Kata SBY, pendekatan terhadap Papua harus dengan pendekatan keamanan, namun yang lebih penting pendekatan yang harus dilakukan adalah dari sisi kesejahteraan agar cita-cita pembangunan di Papua tercapai.   "Pesan saya, hukum dan keamanan mesti dijaga. Tapi cegah yang eksesif, melebihi kepatutan, berpotensi melanggar hukum dan HAM. Saya katakan berkali-kali, isunya bisa ke tingkat dunia. Kalau anggota Polri TNI langgar hukum, tegakkan hukum. kalau perlu pengadilan lapangan. Supaya dunia tahu," pungkasnya.