Proyek ruang rapat Banggar yang menelan biaya Rp20 miliar ini menjadi polemik. Badan Kehormatan (BK) DPR menilai renovasi tersebut terlalu berlebihan.https://news.okezone.com/read/2012/01/20/339/560579/tk-marzuki-alie-tak-perlu-lapor-ke-kpk-soal-proyek-rp20-midhttps://news.okezone.com/read/2012/01/20/339/560579/tk-marzuki-alie-tak-perlu-lapor-ke-kpk-soal-proyek-rp20-mhttps://news.okezone.com/read/2012/01/20/339/560579/tk-marzuki-alie-tak-perlu-lapor-ke-kpk-soal-proyek-rp20-mJum'at 20 Januari 2012 13:51 WIBRay JordanRuang Sidang Banggar DPR (Foto: Ferdinan/Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/01/20/339/560579/Ix0QUzXKjN.jpgJAKARTA - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menyarankan agar Ketua DPR Marzuki Alie tidak melaporkan proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lebih baik masalah tersebut dipercayakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."Kita ini punya BPK dan BPKP. Serahkan ke BPK dan BPKP, biarkan saja," ujar Taufik, di gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (20/1/2012).Ketua DPR Marzuki Alie sebelumnya berencana akan mendatangi KPK terkait sejumlah proyek yang dinilainya bermasalah, diantaranya proyek renovasi ruang baru Badan Anggaran (Banggar) di gedung Nusantara II DPR RI yang menelan biaya senilai Rp20 miliar."Tidak perlu ke KPK. Lebih baik percayakan pada dua lembaga itu," katanya.Proyek ruang rapat Banggar yang menelan biaya Rp20 miliar ini menjadi polemik. Badan Kehormatan (BK) DPR menilai renovasi tersebut terlalu berlebihan. Alasannya, karena penunjukan spesifikasi peralatan dan perlengkapan tertentu, biaya renovasi menjadi membengkak.Pimpinan Badan Anggaran DPR mengaku telah mengirim surat ke Sekjen meminta renovasi ruang, namun pimpinan Banggar membantah telah memilih spesifikasi fasilitas tertentu. Banggar menuding Sekjen bertanggung jawab atas proyek mewah ini. Kesetjenan DPR membantah tudingan ini. Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat mengatakan pemilihan spesifikasi langsung ditunjuk pimpinan Banggar saat konsultan proyek menawarkan pilihan perlengkapan. Atas polemik ini, BK telah memanggil Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Banggar termasuk Kesetjenan. Namun BK mengaku masih menelusuri dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan. JAKARTA - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menyarankan agar Ketua DPR Marzuki Alie tidak melaporkan proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lebih baik masalah tersebut dipercayakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."Kita ini punya BPK dan BPKP. Serahkan ke BPK dan BPKP, biarkan saja," ujar Taufik, di gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (20/1/2012).Ketua DPR Marzuki Alie sebelumnya berencana akan mendatangi KPK terkait sejumlah proyek yang dinilainya bermasalah, diantaranya proyek renovasi ruang baru Badan Anggaran (Banggar) di gedung Nusantara II DPR RI yang menelan biaya senilai Rp20 miliar."Tidak perlu ke KPK. Lebih baik percayakan pada dua lembaga itu," katanya.Proyek ruang rapat Banggar yang menelan biaya Rp20 miliar ini menjadi polemik. Badan Kehormatan (BK) DPR menilai renovasi tersebut terlalu berlebihan. Alasannya, karena penunjukan spesifikasi peralatan dan perlengkapan tertentu, biaya renovasi menjadi membengkak.Pimpinan Badan Anggaran DPR mengaku telah mengirim surat ke Sekjen meminta renovasi ruang, namun pimpinan Banggar membantah telah memilih spesifikasi fasilitas tertentu. Banggar menuding Sekjen bertanggung jawab atas proyek mewah ini. Kesetjenan DPR membantah tudingan ini. Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat mengatakan pemilihan spesifikasi langsung ditunjuk pimpinan Banggar saat konsultan proyek menawarkan pilihan perlengkapan. Atas polemik ini, BK telah memanggil Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Banggar termasuk Kesetjenan. Namun BK mengaku masih menelusuri dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan.