Petinggi Partai Demokrat terus disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Aroma perpecahan pun muncul setelah beberapa elite partai ini meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mundur dari jabatannya.https://news.okezone.com/read/2012/01/26/339/563646/gonjang-ganjing-di-tubuh-pd-untuk-uji-ketegasan-sbyidhttps://news.okezone.com/read/2012/01/26/339/563646/gonjang-ganjing-di-tubuh-pd-untuk-uji-ketegasan-sbyhttps://news.okezone.com/read/2012/01/26/339/563646/gonjang-ganjing-di-tubuh-pd-untuk-uji-ketegasan-sbyKamis 26 Januari 2012 09:42 WIBTri KurniawanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/01/26/339/563646/DQBvIHp9zQ.jpgJAKARTA- Petinggi Partai Demokrat terus disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Aroma perpecahan pun muncul setelah beberapa elite partai ini meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mundur dari jabatannya.Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan gonjang-ganjing di internal Partai Demokrat adalah untuk menguji ketegasan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina."SBY kan patronnya. Ketegasan SBY sangat ditunggu-tunggu. Dia harus bisa memayungi semua internal partai," kata dia saat berbincang dengan okezone, Kamis (26/1/2012).Selain itu, internal partai pendukung pemerintah ini juga harus membenahi diri dengan memfokuskan energi untuk melihat keadaan di dalam. Dewan Penasehat dan pengurus inti partai harus melakukan evaluasi apa yang terjadi dalam satu tahun terakhir.Menurut Siti, internal Partai Demokrat harus solid untuk mementahkan pandangan miring adanya perpecahan di antara petinggi partai. Persoalan yang mengaitkan elit partai, kata dia, harus diselesaikan dengan cara terbuka dan elegan bukan dengan saling menohok masing-masing."Dibuat jangan sampai ada dusta di antara masing-masing," ungkapnya.Jika saling menusuk satu sama lain, nama partai tetntu akan dipertaruhkan. Karena setiap ancaman yang datang selalu berimbas pada nama baik partai. "Kalau nama Anas buruk, tentu nama Demokrat juga ikut buruk. Anas juga ikut membesarkan Demokrat," ujarnya.Dan menjadi sesuatu yang wajar jika di sebuah organisasi terdapat kelompok atau faksi-faksi. Namun, sebisa mungkin sampai kelompok tersebut tidak lantas memecah kesolidan internal partai. "Kalau sudah berkaitan dengan hukum dan akan menodai partai harus dicarikan jalan keluar seperti yang sudah diatur dalam AD/ART," tutupnya.JAKARTA- Petinggi Partai Demokrat terus disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Aroma perpecahan pun muncul setelah beberapa elite partai ini meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mundur dari jabatannya.Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan gonjang-ganjing di internal Partai Demokrat adalah untuk menguji ketegasan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina."SBY kan patronnya. Ketegasan SBY sangat ditunggu-tunggu. Dia harus bisa memayungi semua internal partai," kata dia saat berbincang dengan okezone, Kamis (26/1/2012).Selain itu, internal partai pendukung pemerintah ini juga harus membenahi diri dengan memfokuskan energi untuk melihat keadaan di dalam. Dewan Penasehat dan pengurus inti partai harus melakukan evaluasi apa yang terjadi dalam satu tahun terakhir.Menurut Siti, internal Partai Demokrat harus solid untuk mementahkan pandangan miring adanya perpecahan di antara petinggi partai. Persoalan yang mengaitkan elit partai, kata dia, harus diselesaikan dengan cara terbuka dan elegan bukan dengan saling menohok masing-masing."Dibuat jangan sampai ada dusta di antara masing-masing," ungkapnya.Jika saling menusuk satu sama lain, nama partai tetntu akan dipertaruhkan. Karena setiap ancaman yang datang selalu berimbas pada nama baik partai. "Kalau nama Anas buruk, tentu nama Demokrat juga ikut buruk. Anas juga ikut membesarkan Demokrat," ujarnya.Dan menjadi sesuatu yang wajar jika di sebuah organisasi terdapat kelompok atau faksi-faksi. Namun, sebisa mungkin sampai kelompok tersebut tidak lantas memecah kesolidan internal partai. "Kalau sudah berkaitan dengan hukum dan akan menodai partai harus dicarikan jalan keluar seperti yang sudah diatur dalam AD/ART," tutupnya.