Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah adanya rencana pemasangan alat antisadap di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pramono menyebut pimpinan Banggar sebelumnya hanya mengusulkan pemasangan alat pengacak sinyal handphone (jammer).https://news.okezone.com/read/2012/02/02/339/568081/pramono-bantah-ruang-banggar-dipasangi-alat-anti-sadapidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/02/339/568081/pramono-bantah-ruang-banggar-dipasangi-alat-anti-sadaphttps://news.okezone.com/read/2012/02/02/339/568081/pramono-bantah-ruang-banggar-dipasangi-alat-anti-sadapKamis 02 Februari 2012 11:20 WIBFerdinanRuang Banggar senilai Rp20 miliar (Foto: Runi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/02/02/339/568081/NVi0GYoGuQ.jpgJAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah adanya rencana pemasangan alat antisadap di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pramono menyebut pimpinan Banggar sebelumnya hanya mengusulkan pemasangan alat pengacak sinyal handphone (jammer)."Untuk permintaan alat antisadap itu bukan untuk menyadap dari luar tapi jangan ada komunikasi yang terjadi dari dalam. Sehingga kalau mereka sedang dalam proses pembahasan di Banggar maka konsentrasi sepenuhnya," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/2/2012).Menurut Pramono mulanya rencana pemasangan Jammer agar pimpinan dan anggota Banggar tidak sibuk berkomunikasi pribadi, melainkan fokus membahas anggaran. "Itu sebenarnya alat jammer ya, supaya orang tidak bisa ber-BB ria, ber-SMS dan sebagainya," tegasnya.Sebelumnya Ketua BK DPR M Prakosa mengakui adanya usulan pemasangan alat antisadap untuk ruang Banggar. Usulan itu datang dari Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat dan konsultan perencana proyek PT Gubah Laras.Semula dengan usulan alat ini, nilai proyek mencapai Rp24 miliar. Namun turun menjadi Rp20 miliar karena alat anti sadap tidak jadi dipasang. "Tapi dalam pengerjaan tidak dilaksanakan. Alat itu memang enggak ada," ujar Prakosa.Seperti diketahui, peralatan dan perlengkapan ruang Banggar rata-rata merupakan barang impor di antaranya karpet buatan Amerika Serikat Rp900 juta, kursi buatan Jerman Rp24 juta per unit, video wall Rp3 miliar dan lampu impor dari Belanda senilai Rp3 miliar. Seluruh aksesoris ini nilainya mencapai Rp14 miliar dari nilai total proyek Rp20 miliar.BK kemudian memutuskan mengganti sejumlah barang di antaranya kursi impor. Setjen dan konsultan proyek diminta menyediakan kursi lokal seharga Rp2 juta untuk mengganti kursi buatan Jerman.JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah adanya rencana pemasangan alat antisadap di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pramono menyebut pimpinan Banggar sebelumnya hanya mengusulkan pemasangan alat pengacak sinyal handphone (jammer)."Untuk permintaan alat antisadap itu bukan untuk menyadap dari luar tapi jangan ada komunikasi yang terjadi dari dalam. Sehingga kalau mereka sedang dalam proses pembahasan di Banggar maka konsentrasi sepenuhnya," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/2/2012).Menurut Pramono mulanya rencana pemasangan Jammer agar pimpinan dan anggota Banggar tidak sibuk berkomunikasi pribadi, melainkan fokus membahas anggaran. "Itu sebenarnya alat jammer ya, supaya orang tidak bisa ber-BB ria, ber-SMS dan sebagainya," tegasnya.Sebelumnya Ketua BK DPR M Prakosa mengakui adanya usulan pemasangan alat antisadap untuk ruang Banggar. Usulan itu datang dari Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat dan konsultan perencana proyek PT Gubah Laras.Semula dengan usulan alat ini, nilai proyek mencapai Rp24 miliar. Namun turun menjadi Rp20 miliar karena alat anti sadap tidak jadi dipasang. "Tapi dalam pengerjaan tidak dilaksanakan. Alat itu memang enggak ada," ujar Prakosa.Seperti diketahui, peralatan dan perlengkapan ruang Banggar rata-rata merupakan barang impor di antaranya karpet buatan Amerika Serikat Rp900 juta, kursi buatan Jerman Rp24 juta per unit, video wall Rp3 miliar dan lampu impor dari Belanda senilai Rp3 miliar. Seluruh aksesoris ini nilainya mencapai Rp14 miliar dari nilai total proyek Rp20 miliar.BK kemudian memutuskan mengganti sejumlah barang di antaranya kursi impor. Setjen dan konsultan proyek diminta menyediakan kursi lokal seharga Rp2 juta untuk mengganti kursi buatan Jerman.