26 Agustus 2011 Naoto Kan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri Jepang karena merasa gagal dalam mengembalikan ekonomi Jepang setelah dilanda bencana.https://news.okezone.com/read/2012/02/02/59/568257/belajar-seppuku-dari-jepangidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/02/59/568257/belajar-seppuku-dari-jepanghttps://news.okezone.com/read/2012/02/02/59/568257/belajar-seppuku-dari-jepangKamis 02 Februari 2012 14:28 WIBSyukri Rahmatullahhttps://img.okezone.com/content/2012/02/02/59/568257/d8R447XkP6.jpg26 AGUSTUS 2011 Naoto Kan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri Jepang karena merasa gagal dalam mengembalikan ekonomi Jepang setelah dilanda bencana. Sebulan kemudian, Menteri Pedagangan kabinet  baru yang dipimpin Perdana Menteri Hoshihiko Noda, Yoshia Hachiro, hanya karena ucapannya yang menyinggung warga sekitar tempat nuklir di Fukushima. Pejabat Jepang mengundurkan diri bukanlah hal yang biasa. Karena sudah terdapat beberapa pejabat sebelumnya, dari menteri hingga perdana menteri mengundurkan diri. Bukan karena dilengserkan, tapi karena menilai dirinya sendiri telah gagal dan memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil alih keadaan.Masyarakat Jepang memang memiliki rasa malu yang cukup tinggi. Hal ini bukan merupakan hal baru. Bahkan, sudah sering terjadi di era Kerajaan masih berkuasa di Jepang. Di era Samurai, ada istilah yang cukup terkenal di Jepang, yaitu Seppuku atau di luar Jepang dikenal dengan hara-kiri. Bunuh diri dengan merobek perut mereka untuk memulihkan nama baik atas kegagalan mereka dalam menjalankan tugas.Saat restorasi Meiji, tepatnya tahun 1873, budaya seppuku telah dilarang. Tapi kebanyakan masyarakat masih banyak yang mempercayai dan melakukan budaya tersebut. Buktinya di era modern, sejumlah pejabat melakukan bunuh diri karena tidak kuat menahan malu gagal dalam tugas atau ketahuan melakukan korupsi. Tindakan bunuh diri itu dilakukan The Deputy Major of Kobe, karena dianggap gagal dalam memulihkan Kota Kobe dari gempa bumi tahun 1995. Tahun 2007 lalu, Menteri Pertanian Jepang mengundurkan diri karena ketahuan melakukan korupsi.Lalu bagaimana dengan Indonesia? Entah ada perbedaan budaya yang cukup besar, tampaknya belum ada presiden Indonesia yang mengundurkan diri dengan ikhlas karena tengah tersangkut masalah. Hanya Presiden Soeharto yang pernah mundur, itu pun setelah mahasiswa dan masyarakat tewas dalam demontrasi dan kerusuhan.Saat ini, sejumlah pejabat sering kali disebut dalam kasus korupsi.  Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi sebagai menteri atau pemimpin partai penguasa cukup berpengaruh dalam berbagai hal, termasuk dalam penegakan hukum. Karena sejumlah pengamat hukum di Tanah Air masih sepakat bahwa politik masih menjadi panglima dalam penegakan hukum.Karena itu, alangkah baiknya jika dalam hal ini para elit di Tanah Air mencontoh budaya Jepang. Mempertahankan nama baik dengan cara mengundurkan diri atau paling tidak nonaktif sementara dari posisinya saat ini hingga kasus yang membelitnya itu selesai diperkarakan. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pejabat yang tersangkut masalah hukum harus mundur atau nonaktif. Jika budaya menjaga kehormatan ini ditiru, bukan tidak mungkin pejabat di tingkat bawah lainnya juga akan meniru. Tidak heran, jika ada yang mengatakan korupsi sudah mengakar, karena memang tidak ada tauladan dari elit politik bangsa ini agar masyarakat menjadi lebih baik.Tidak perlu bunuh diri, karena memang itu sangat bertentangan dengan budaya Indonesia, terutama ajaran agama. Cukup melakukan “seppuku” dengan cara lain, yaitu nonaktif dan biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya.26 AGUSTUS 2011 Naoto Kan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri Jepang karena merasa gagal dalam mengembalikan ekonomi Jepang setelah dilanda bencana. Sebulan kemudian, Menteri Pedagangan kabinet  baru yang dipimpin Perdana Menteri Hoshihiko Noda, Yoshia Hachiro, hanya karena ucapannya yang menyinggung warga sekitar tempat nuklir di Fukushima. Pejabat Jepang mengundurkan diri bukanlah hal yang biasa. Karena sudah terdapat beberapa pejabat sebelumnya, dari menteri hingga perdana menteri mengundurkan diri. Bukan karena dilengserkan, tapi karena menilai dirinya sendiri telah gagal dan memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil alih keadaan.Masyarakat Jepang memang memiliki rasa malu yang cukup tinggi. Hal ini bukan merupakan hal baru. Bahkan, sudah sering terjadi di era Kerajaan masih berkuasa di Jepang. Di era Samurai, ada istilah yang cukup terkenal di Jepang, yaitu Seppuku atau di luar Jepang dikenal dengan hara-kiri. Bunuh diri dengan merobek perut mereka untuk memulihkan nama baik atas kegagalan mereka dalam menjalankan tugas.Saat restorasi Meiji, tepatnya tahun 1873, budaya seppuku telah dilarang. Tapi kebanyakan masyarakat masih banyak yang mempercayai dan melakukan budaya tersebut. Buktinya di era modern, sejumlah pejabat melakukan bunuh diri karena tidak kuat menahan malu gagal dalam tugas atau ketahuan melakukan korupsi. Tindakan bunuh diri itu dilakukan The Deputy Major of Kobe, karena dianggap gagal dalam memulihkan Kota Kobe dari gempa bumi tahun 1995. Tahun 2007 lalu, Menteri Pertanian Jepang mengundurkan diri karena ketahuan melakukan korupsi.Lalu bagaimana dengan Indonesia? Entah ada perbedaan budaya yang cukup besar, tampaknya belum ada presiden Indonesia yang mengundurkan diri dengan ikhlas karena tengah tersangkut masalah. Hanya Presiden Soeharto yang pernah mundur, itu pun setelah mahasiswa dan masyarakat tewas dalam demontrasi dan kerusuhan.Saat ini, sejumlah pejabat sering kali disebut dalam kasus korupsi.  Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi sebagai menteri atau pemimpin partai penguasa cukup berpengaruh dalam berbagai hal, termasuk dalam penegakan hukum. Karena sejumlah pengamat hukum di Tanah Air masih sepakat bahwa politik masih menjadi panglima dalam penegakan hukum.Karena itu, alangkah baiknya jika dalam hal ini para elit di Tanah Air mencontoh budaya Jepang. Mempertahankan nama baik dengan cara mengundurkan diri atau paling tidak nonaktif sementara dari posisinya saat ini hingga kasus yang membelitnya itu selesai diperkarakan. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pejabat yang tersangkut masalah hukum harus mundur atau nonaktif. Jika budaya menjaga kehormatan ini ditiru, bukan tidak mungkin pejabat di tingkat bawah lainnya juga akan meniru. Tidak heran, jika ada yang mengatakan korupsi sudah mengakar, karena memang tidak ada tauladan dari elit politik bangsa ini agar masyarakat menjadi lebih baik.Tidak perlu bunuh diri, karena memang itu sangat bertentangan dengan budaya Indonesia, terutama ajaran agama. Cukup melakukan “seppuku” dengan cara lain, yaitu nonaktif dan biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya.