Ketua DPR RI Marzuki Alie, mengakui bahwa saat ini ada guru swasta yang masih menerima honor sebesar Rp200 ribu per bulan.https://news.okezone.com/read/2012/02/04/337/569545/duh-masih-ada-honor-guru-rp200-ribuidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/04/337/569545/duh-masih-ada-honor-guru-rp200-ribuhttps://news.okezone.com/read/2012/02/04/337/569545/duh-masih-ada-honor-guru-rp200-ribuSabtu 04 Februari 2012 20:03 WIBGenta WahyuDokumentasi Seputar Indonesiahttps://img.okezone.com/content/2012/02/04/337/569545/lDg9CviYev.jpgSOLO – Ketua DPR RI Marzuki Alie, mengakui bahwa saat ini ada guru swasta yang masih menerima honor sebesar Rp200 ribu per bulan.   “Sungguh aneh, ada guru swasta yang masih menerima honor Rp200-300 ribu per bulan. Aneh di Negara Republik Indonesia ini,” tandas Marzuki Ali di depan Pengurus Besar Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI) di Pendapi Gede, Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/2/2012).   Padahal upah buruh saja, lanjut Marzuki Ali yang juga Dewan Pembina PGSI, buruh yang tidak jelas pendidikannya, mungkin hanya SD, SMP ada Upah Minimum Regional (UMR).   “Kenapa guru tidak ada penghasilan minimal ? Itulah yang harus diperjuangankan oleh profesi guru,” tanyanya.   Kalau Kepala Daerah tidak memberikan santunan berupa honorarium dan sebagainya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, kata Ketua DPR RI, DPRD-lah yang harus berperan.   “Kita musti berjuang agar minimal honorarium guru ditentukan oleh pemerintah, dan itu harus diperjuangkan oleh guru swasta,” ajak Marzuki Ali.   Pada kesempatan itu, dia mengingatkan, bahwa guru adalah tenaga profesi dan bukan pekerja. Tenaga profesi musti ada tunjangan profesi. Tetapi kenyataan sejauh ini tunjangan profesi masih terabaikan, terutama pada guru-guru swasta.   “Adalah tugas organisasi guru swasta seperti PGSI bagaimana memperjuangkan percepatan tunjangan profesi agar ditegakkan,” tandas Marzuki Ali.SOLO – Ketua DPR RI Marzuki Alie, mengakui bahwa saat ini ada guru swasta yang masih menerima honor sebesar Rp200 ribu per bulan.   “Sungguh aneh, ada guru swasta yang masih menerima honor Rp200-300 ribu per bulan. Aneh di Negara Republik Indonesia ini,” tandas Marzuki Ali di depan Pengurus Besar Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI) di Pendapi Gede, Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/2/2012).   Padahal upah buruh saja, lanjut Marzuki Ali yang juga Dewan Pembina PGSI, buruh yang tidak jelas pendidikannya, mungkin hanya SD, SMP ada Upah Minimum Regional (UMR).   “Kenapa guru tidak ada penghasilan minimal ? Itulah yang harus diperjuangankan oleh profesi guru,” tanyanya.   Kalau Kepala Daerah tidak memberikan santunan berupa honorarium dan sebagainya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, kata Ketua DPR RI, DPRD-lah yang harus berperan.   “Kita musti berjuang agar minimal honorarium guru ditentukan oleh pemerintah, dan itu harus diperjuangkan oleh guru swasta,” ajak Marzuki Ali.   Pada kesempatan itu, dia mengingatkan, bahwa guru adalah tenaga profesi dan bukan pekerja. Tenaga profesi musti ada tunjangan profesi. Tetapi kenyataan sejauh ini tunjangan profesi masih terabaikan, terutama pada guru-guru swasta.   “Adalah tugas organisasi guru swasta seperti PGSI bagaimana memperjuangkan percepatan tunjangan profesi agar ditegakkan,” tandas Marzuki Ali.