Marzuki meminta publik bersabar menunggu proses penyelidikan yang juga akan didukung hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).https://news.okezone.com/read/2012/02/08/339/572158/marzuki-dukung-kpk-selidiki-proyek-ruang-banggaridhttps://news.okezone.com/read/2012/02/08/339/572158/marzuki-dukung-kpk-selidiki-proyek-ruang-banggarhttps://news.okezone.com/read/2012/02/08/339/572158/marzuki-dukung-kpk-selidiki-proyek-ruang-banggarRabu 08 Februari 2012 19:18 WIBFerdinanIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/02/08/339/572158/XFUAFtOQfe.jpgJAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai menyelidiki proyek ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR.   Marzuki meminta publik bersabar menunggu proses penyelidikan yang juga akan didukung hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).   "Kalau ada kesalahan dan pelanggaran kita tunggu saja proses audit prosedur yang sedang dilakukan oleh BPKP. Kalau ada unsur tindak pidananya maka itu menjadi wilayah KPK untuk menindaklanjutinya," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2012).   Hasil audit atas proyek senilai Rp20,3 miliar ditambah penyelidikan tim KPK, lanjut dia dapat menyingkap dugaan penyimpangan perencanaan dan pengerjaan proyek. "Jadi jelas semuanya, tidak lagi saling lempar tanggung jawab. Dari audit itu kan nanti kelihatan kok, sabar saja," tegasnya.   Terkait kesimpulan BK yang menyebut Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bertanggungjawab atas ketidakpatutan proyek ruang Banggar, Marzuki meminta BK memberikan bukti.   Menurutnya UU MD3 tidak menyebutkan pimpinan BURT bertanggung jawab atas setiap proyek pelaksanaan di Senayan. ”Saya minta BK tunjukan pasalnya, di mana pimpinan BURT yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek. BURT itu memutuskan sesuatu secara kelembagaan. Keputusan dibuat bersama dan tidak dibuat oleh pimpinan saja," pungkasnya.JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai menyelidiki proyek ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR.   Marzuki meminta publik bersabar menunggu proses penyelidikan yang juga akan didukung hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).   "Kalau ada kesalahan dan pelanggaran kita tunggu saja proses audit prosedur yang sedang dilakukan oleh BPKP. Kalau ada unsur tindak pidananya maka itu menjadi wilayah KPK untuk menindaklanjutinya," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2012).   Hasil audit atas proyek senilai Rp20,3 miliar ditambah penyelidikan tim KPK, lanjut dia dapat menyingkap dugaan penyimpangan perencanaan dan pengerjaan proyek. "Jadi jelas semuanya, tidak lagi saling lempar tanggung jawab. Dari audit itu kan nanti kelihatan kok, sabar saja," tegasnya.   Terkait kesimpulan BK yang menyebut Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bertanggungjawab atas ketidakpatutan proyek ruang Banggar, Marzuki meminta BK memberikan bukti.   Menurutnya UU MD3 tidak menyebutkan pimpinan BURT bertanggung jawab atas setiap proyek pelaksanaan di Senayan. ”Saya minta BK tunjukan pasalnya, di mana pimpinan BURT yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek. BURT itu memutuskan sesuatu secara kelembagaan. Keputusan dibuat bersama dan tidak dibuat oleh pimpinan saja," pungkasnya.