Rencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang mendiami bantaran kali Ciliwung dari Kampung Melayu hingga Mangarai didasari keinginan untuk menekan angka kemiskinan.https://news.okezone.com/read/2012/02/09/338/572701/tekan-kemiskinan-pemerintah-gusur-orang-miskinidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/09/338/572701/tekan-kemiskinan-pemerintah-gusur-orang-miskinhttps://news.okezone.com/read/2012/02/09/338/572701/tekan-kemiskinan-pemerintah-gusur-orang-miskinKamis 09 Februari 2012 15:29 WIBRay Jordanhttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Rencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang mendiami bantaran kali Ciliwung dari Kampung Melayu hingga Mangarai didasari keinginan untuk menekan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.   “Pemindahan dari Kampung Melayu dan Manngarai adalah bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan,” ujar Agung usai rapat bersama Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (9/2/2012).   Agung mengatakan, ada sekira 1.185 bangunan di bantaran Sungai Ciliwung sepanjang Kampung Melayu-Manggarai. Penghuni bangunan tersebut, yang diperkirakan mencapai angka 10 ribu jiwa, akan dipindahkan ke daerah Berlan, Matraman, Jakarta Pusat.   Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, citra kali Ciliwung sudah melakat sebagai kawasan kumuh di Ibu Kota harus segera dibenahi. Oleh karena itu, dia menyambut baik niat baik pemerintah pusat untuk bersama-sama menuntaskan masalah tersebut.   Foke mengatakan, sebelum merelokasi penduduk, pemerintah akan mendata secara rinci, tidak hanya jumlah bangunan dan penduduk, tetapi juga pendukung sosial lainnya seperti mata pencaharian warga, fasilitas sosial dan fasilitas umum.   “Semua itu memerlukan waktu, kami akan lakukan secepatnya,” jelasnya.   Dia menambahkan, pendataan akan dilakukan dalam batas waktu tertentu. Orang yang baru mendaftar sebagai warga Ciliwung sesudah batas waktu yang ditetapkan pemerintah berakhir, tidak akan bisa mengikuti program relokasi tersebut.   “Untuk pendataan kita sepakati adanya timeline yang akan menentukan orang masuk kedalam timeline setelah batas lewat, maka mereka dianggap bukan warga,” jelasnya.   Foke mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemprov DKI untuk mensejahterakan warganya.   “Saya rasa tidak ada pemerintah daerah yang ingin menyengsarakan penduduknya dan tidak ada yang tidak ingin menata daerahnya,” jelasnya.JAKARTA - Rencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang mendiami bantaran kali Ciliwung dari Kampung Melayu hingga Mangarai didasari keinginan untuk menekan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.   “Pemindahan dari Kampung Melayu dan Manngarai adalah bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan,” ujar Agung usai rapat bersama Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (9/2/2012).   Agung mengatakan, ada sekira 1.185 bangunan di bantaran Sungai Ciliwung sepanjang Kampung Melayu-Manggarai. Penghuni bangunan tersebut, yang diperkirakan mencapai angka 10 ribu jiwa, akan dipindahkan ke daerah Berlan, Matraman, Jakarta Pusat.   Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, citra kali Ciliwung sudah melakat sebagai kawasan kumuh di Ibu Kota harus segera dibenahi. Oleh karena itu, dia menyambut baik niat baik pemerintah pusat untuk bersama-sama menuntaskan masalah tersebut.   Foke mengatakan, sebelum merelokasi penduduk, pemerintah akan mendata secara rinci, tidak hanya jumlah bangunan dan penduduk, tetapi juga pendukung sosial lainnya seperti mata pencaharian warga, fasilitas sosial dan fasilitas umum.   “Semua itu memerlukan waktu, kami akan lakukan secepatnya,” jelasnya.   Dia menambahkan, pendataan akan dilakukan dalam batas waktu tertentu. Orang yang baru mendaftar sebagai warga Ciliwung sesudah batas waktu yang ditetapkan pemerintah berakhir, tidak akan bisa mengikuti program relokasi tersebut.   “Untuk pendataan kita sepakati adanya timeline yang akan menentukan orang masuk kedalam timeline setelah batas lewat, maka mereka dianggap bukan warga,” jelasnya.   Foke mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemprov DKI untuk mensejahterakan warganya.   “Saya rasa tidak ada pemerintah daerah yang ingin menyengsarakan penduduknya dan tidak ada yang tidak ingin menata daerahnya,” jelasnya.