Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi mengatakan alasan pemerintah membeli pesawat kepresidenan terlalu dibuat-buat dan tanpa memikirkan kondisi perekonomian terkini.https://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573027/pesawat-kepresidenan-tidak-membuat-indonesia-lebih-baikidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573027/pesawat-kepresidenan-tidak-membuat-indonesia-lebih-baikhttps://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573027/pesawat-kepresidenan-tidak-membuat-indonesia-lebih-baikJum'at 10 Februari 2012 07:08 WIBTri KurniawanPesawat Kepresidenan (Foto; Repro Susi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/02/10/337/573027/VeO048jbuf.jpgJAKARTA - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tetap menolak pembelian pesawat kepresidenan apapun alasannya.Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi mengatakan alasan pemerintah membeli pesawat kepresidenan terlalu dibuat-buat dan tanpa memikirkan kondisi perekonomian terkini."Enggak ada alasan apapun itu harus ditinjau ulang, Enggak ada jaminan Indonesia akan lebih baik kalau presiden punya pesawat sendiri," kata Ucok saat berbincang dengan okezone, Jumat (10/2/2012).Kata dia, TNI Angkatan Darat (AD) juga punya pesawat VVIP yang juga bisa digunakan presiden. Jika alasannya kunjungan bisa terganggu karena presiden menggunakan pesawat carter juga tidak masuk diakal, karena kunjungan presiden selalu terjadwal.Kalau dilihat dari sisi kemanan, tambahnya, Indonesia punya intelejen yang bertugas memantau keamanan. "Jadi apalagi alasannya," tegasnya.Tambahnya, pembelian ini bisa saja dibatalkan jika memang pemerintah tidak ingin menyesatkan masyarakat meski sudah terlanjur dibayar. "Ini sangat menyesatkan. Banyak yang miskin pemerintah malah beli pesawat," sesalnya.Menurutnya, perbandingan penghematan biaya sekira USD388 yang dihitung Kementrian Sekretariat Negara juga tidak masuk akal. Karena, tambahnya, angka penghematan tersebut keluar jika presiden melancong tiap hari."Itu logika yang salah ketika mereka membandingkan sewa dengan beli, seharusnya mereka juga membandingkan merek," ujarnya.Meski sudah dibantah oleh pemerintah, Ucok tetap yakin jika uang yang digunakan untuk membeli pesawat jenis 737-800 Boeing Business Jet 2 seharga USD91.209.560 atau Rp910 miliar adalah hasil hutang.Ucok menuding, pemerintah tidak melihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2010. Kata Ucok, dirinya bicara bukan tanpa data yang kuat."Memang benar dari APBN dan disetujui DPR, tapi asal dananya tetap dari hutang," pungkasnya. (tri)JAKARTA - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tetap menolak pembelian pesawat kepresidenan apapun alasannya.Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi mengatakan alasan pemerintah membeli pesawat kepresidenan terlalu dibuat-buat dan tanpa memikirkan kondisi perekonomian terkini."Enggak ada alasan apapun itu harus ditinjau ulang, Enggak ada jaminan Indonesia akan lebih baik kalau presiden punya pesawat sendiri," kata Ucok saat berbincang dengan okezone, Jumat (10/2/2012).Kata dia, TNI Angkatan Darat (AD) juga punya pesawat VVIP yang juga bisa digunakan presiden. Jika alasannya kunjungan bisa terganggu karena presiden menggunakan pesawat carter juga tidak masuk diakal, karena kunjungan presiden selalu terjadwal.Kalau dilihat dari sisi kemanan, tambahnya, Indonesia punya intelejen yang bertugas memantau keamanan. "Jadi apalagi alasannya," tegasnya.Tambahnya, pembelian ini bisa saja dibatalkan jika memang pemerintah tidak ingin menyesatkan masyarakat meski sudah terlanjur dibayar. "Ini sangat menyesatkan. Banyak yang miskin pemerintah malah beli pesawat," sesalnya.Menurutnya, perbandingan penghematan biaya sekira USD388 yang dihitung Kementrian Sekretariat Negara juga tidak masuk akal. Karena, tambahnya, angka penghematan tersebut keluar jika presiden melancong tiap hari."Itu logika yang salah ketika mereka membandingkan sewa dengan beli, seharusnya mereka juga membandingkan merek," ujarnya.Meski sudah dibantah oleh pemerintah, Ucok tetap yakin jika uang yang digunakan untuk membeli pesawat jenis 737-800 Boeing Business Jet 2 seharga USD91.209.560 atau Rp910 miliar adalah hasil hutang.Ucok menuding, pemerintah tidak melihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2010. Kata Ucok, dirinya bicara bukan tanpa data yang kuat."Memang benar dari APBN dan disetujui DPR, tapi asal dananya tetap dari hutang," pungkasnya. (tri)