Menurutnya akan lebih baik kesejahteraan para pelaku media didapat dari pemilik perusahaan, bukan dari pemberian orang lain yang bisa mempengaruhi isi berita. https://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573042/aji-wartawan-perlu-dirikan-serikat-pekerjaidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573042/aji-wartawan-perlu-dirikan-serikat-pekerjahttps://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573042/aji-wartawan-perlu-dirikan-serikat-pekerjaJum'at 10 Februari 2012 08:34 WIBReka Agni Maharanihttps://img.okezone.com/content/2012/02/10/337/573042/aChSDdUIDA.jpgJAKARTA - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi mengatakan wartawan perlu mendirikan organisasi serikat pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keamanan dalam melakukan tugas."Jangan hanya memberitakan serikat pekerja untuk buruh saja padahal wartawan pun perlu sejahtera," kata Eko Maryadi saat dihubungi oleh okezone, Jumat (10/2/2012).Menurutnya akan lebih baik kesejahteraan para pelaku media didapat dari pemilik perusahaan, bukan dari pemberian orang lain yang bisa mempengaruhi isi berita. "Kesejahteraan terhadap wartawan jangan dilihat dari adanya 'amplop', wartawan seharusnya bisa disejahterakan oleh pemilik media," tegasnya.Setiap tahun, lanjut Eko, AJI melakukan survei pendapatan layak minimum untuk mengukur kebutuhan wartawan yang tersebar di 16 propinsi di seluruh Indonesia.Pendapatan ini diukur dari Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Propinsi (UMP). "Dari kedua itu kita bisa melihat berapa seharusnya pendapatan yang layak untuk para wartawan dan di tiap daerahnya berbeda-beda sesuai dengan UMP yang berlaku," tandasnya. (tri)JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi mengatakan wartawan perlu mendirikan organisasi serikat pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keamanan dalam melakukan tugas."Jangan hanya memberitakan serikat pekerja untuk buruh saja padahal wartawan pun perlu sejahtera," kata Eko Maryadi saat dihubungi oleh okezone, Jumat (10/2/2012).Menurutnya akan lebih baik kesejahteraan para pelaku media didapat dari pemilik perusahaan, bukan dari pemberian orang lain yang bisa mempengaruhi isi berita. "Kesejahteraan terhadap wartawan jangan dilihat dari adanya 'amplop', wartawan seharusnya bisa disejahterakan oleh pemilik media," tegasnya.Setiap tahun, lanjut Eko, AJI melakukan survei pendapatan layak minimum untuk mengukur kebutuhan wartawan yang tersebar di 16 propinsi di seluruh Indonesia.Pendapatan ini diukur dari Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Propinsi (UMP). "Dari kedua itu kita bisa melihat berapa seharusnya pendapatan yang layak untuk para wartawan dan di tiap daerahnya berbeda-beda sesuai dengan UMP yang berlaku," tandasnya. (tri)