Banyak pihak menyayangkan keputusan pemerintah membeli pesawat khusus kepresidenan jenis 737-800 Boeing Business Jet 2. Alasannya, biaya yang dibutuhkan akan semakin besar dibanding menyewa pesawat carter.https://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573194/beli-pesawat-kepresidenan-lebih-mahal-dibanding-carteridhttps://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573194/beli-pesawat-kepresidenan-lebih-mahal-dibanding-carterhttps://news.okezone.com/read/2012/02/10/337/573194/beli-pesawat-kepresidenan-lebih-mahal-dibanding-carterJum'at 10 Februari 2012 11:18 WIBSusi FatimahPesawat Kepresidenan (Foto: Repro Susi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/02/10/337/573194/0kjoTJ6KOH.jpgJAKARTA - Banyak pihak menyayangkan keputusan pemerintah membeli pesawat khusus kepresidenan jenis 737-800 Boeing Business Jet 2. Alasannya, biaya yang dibutuhkan akan semakin besar dibanding menyewa pesawat carter."Kenapa mesti beli, sewa jatuhnya lebih murah. Kita tidak perlu pusing-pusing mikirin perawatan yang mahal," ujar pengamat penerbangan Dudi Sudibyo kepada okezone, Jumat (10/2/2012). Selain itu, kata dia, Presiden dan Wakil Presiden juga dipastikan tidak menggunakan pesawat tersebut setiap hari.Padahal, layaknya mobil maupun sepeda motor, pesawat memerlukan perawatan ekstra untuk dapat beroperasi maksimal. Dudi mengatakan, biaya perawatan untuk sebuah pesawat memang sangat mahal.Belum lagi, suku cadang yang harganya mencapai jutaan dollar diyakini akan menjadi persoalan tersendiri. “Mobil saja kalau didiamkan rusak, pesawat juga gitu. Memanasi pesawat aja mahal, belum parkirnya bayar lagi. Belum lagi pilot nanti kalau tidak terbang mau kemana," tuturnya.Seharusnya, sambung Dudi, pemerintah bisa memprioritaskan anggaran tersebut untuk hal lain yang lebih penting dan tidak memaksakan diri memiliki pesawat khusus kepresidenan. “Lebih baik untuk mendirikan sekolah-sekolah atau perumahan untuk rakyat," paparnya.Terlebih, lanjut Dudi, pesawat yang dibeli pemerintah itu merupakan pesawat yang sama dengan pesawat Garuda Indonesia yang selama ini di carter. "Bedanya kalau yang dicarter untuk penumpang komersial, yang dibeli ini khusus bisnis," katanya.Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementrian Sekretariat Negara memutuskan membeli pesawat khusus kepresidenan seharga USD91,2 atau Rp910 miliar. Pembayaran untuk Green Aircraft (pesawat kosong tanpa interior dan sistem keamanan) sudah lunas dilakukan oleh pemerintah kepada pihak Boeing Company.JAKARTA - Banyak pihak menyayangkan keputusan pemerintah membeli pesawat khusus kepresidenan jenis 737-800 Boeing Business Jet 2. Alasannya, biaya yang dibutuhkan akan semakin besar dibanding menyewa pesawat carter."Kenapa mesti beli, sewa jatuhnya lebih murah. Kita tidak perlu pusing-pusing mikirin perawatan yang mahal," ujar pengamat penerbangan Dudi Sudibyo kepada okezone, Jumat (10/2/2012). Selain itu, kata dia, Presiden dan Wakil Presiden juga dipastikan tidak menggunakan pesawat tersebut setiap hari.Padahal, layaknya mobil maupun sepeda motor, pesawat memerlukan perawatan ekstra untuk dapat beroperasi maksimal. Dudi mengatakan, biaya perawatan untuk sebuah pesawat memang sangat mahal.Belum lagi, suku cadang yang harganya mencapai jutaan dollar diyakini akan menjadi persoalan tersendiri. “Mobil saja kalau didiamkan rusak, pesawat juga gitu. Memanasi pesawat aja mahal, belum parkirnya bayar lagi. Belum lagi pilot nanti kalau tidak terbang mau kemana," tuturnya.Seharusnya, sambung Dudi, pemerintah bisa memprioritaskan anggaran tersebut untuk hal lain yang lebih penting dan tidak memaksakan diri memiliki pesawat khusus kepresidenan. “Lebih baik untuk mendirikan sekolah-sekolah atau perumahan untuk rakyat," paparnya.Terlebih, lanjut Dudi, pesawat yang dibeli pemerintah itu merupakan pesawat yang sama dengan pesawat Garuda Indonesia yang selama ini di carter. "Bedanya kalau yang dicarter untuk penumpang komersial, yang dibeli ini khusus bisnis," katanya.Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementrian Sekretariat Negara memutuskan membeli pesawat khusus kepresidenan seharga USD91,2 atau Rp910 miliar. Pembayaran untuk Green Aircraft (pesawat kosong tanpa interior dan sistem keamanan) sudah lunas dilakukan oleh pemerintah kepada pihak Boeing Company.