Macet dan banjir masih menjadi masalah inti dalam problematika kota Jakarta. Direktur Riset Pusbangsospol Heriansyah mengatakan, 24,2 persen warga menginginkan pemimpin Jakarta harus bisa menyelesaikan masalah macet.https://news.okezone.com/read/2012/02/15/338/576508/bang-yos-jalan-layang-bukan-solusi-atasi-kemacetanidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/15/338/576508/bang-yos-jalan-layang-bukan-solusi-atasi-kemacetanhttps://news.okezone.com/read/2012/02/15/338/576508/bang-yos-jalan-layang-bukan-solusi-atasi-kemacetanRabu 15 Februari 2012 20:59 WIBTegar Arief Fadlyhttps://img.okezone.com/content/2012/02/15/338/576508/FQHZA5CZBJ.jpgJAKARTA- Macet dan banjir masih menjadi masalah inti dalam problematika kota Jakarta. Menurut Direktur Riset Pusbangsospol, Heriansyah dari hasil survei, 24,2 persen masyarakat berpendapat bahwa permasalahan yang harus ditangani oleh pemimpin Jakarta di masa mendatang adalah soal kemacetan. “Sementara 21 persen terkait masalah infrastruktur dan transportasi," ujar Heriansyah, di Jakarta Rabu (15/2/2012).Bahkan, berdasarkan penilaian masyarakat lewat survei, 82 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta saat ini, Fauzi Bowo terkait penanganan macet di Jakarta.Menanggapi hal tersebut, Sutiyoso menganggap bahwa penanganan masalah macet saat ini memang belum optimal.  "Harusnya macet diatasi dengan pengadaan layanan transportasi berbasis massa, bukan malah membuat jalan layang yang sekarang semakin banyak. Jalan layang juga akan semakin menimbulkan macet. Karena ketika kendaraan yang berasal dari jalan atas menuju bawah, sampai di bawah juga akan macet lagi pasti," tandasnya.Sementara itu, pengamat politik Tjipta Lesmana berpendapat bahwa solusi ampuh untuk mengatasi kemacetan ialah dengan membatasi impor kendaraan bermotor. "Pemerintah harus berani membatasi impor kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Karena penyakit lalu lintas Jakarta adalah para pengendara sepeda motor yang kerap nekat saat mengendarai motor dalam kondisi macet," ujarnya.Tjipta beranggapan bahwa ini bukan hanya masalah pemerintah DKI, tapi masalah yang ada di Jakarta juga merupakan masalah pemerintah pusat. "Pemerintah pusat harus berani mengontrol impor kendaraan. Bukan malah menggagas untuk pindah ibukota, karena itu rawan terjadi korupsi," tambahnya.Menurut Tjipta, biaya untuk pindah ibukota kurang lebih sebesar Rp400 triliun, dan itu sangat rawan untuk dikorupsi.JAKARTA- Macet dan banjir masih menjadi masalah inti dalam problematika kota Jakarta. Menurut Direktur Riset Pusbangsospol, Heriansyah dari hasil survei, 24,2 persen masyarakat berpendapat bahwa permasalahan yang harus ditangani oleh pemimpin Jakarta di masa mendatang adalah soal kemacetan. “Sementara 21 persen terkait masalah infrastruktur dan transportasi," ujar Heriansyah, di Jakarta Rabu (15/2/2012).Bahkan, berdasarkan penilaian masyarakat lewat survei, 82 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta saat ini, Fauzi Bowo terkait penanganan macet di Jakarta.Menanggapi hal tersebut, Sutiyoso menganggap bahwa penanganan masalah macet saat ini memang belum optimal.  "Harusnya macet diatasi dengan pengadaan layanan transportasi berbasis massa, bukan malah membuat jalan layang yang sekarang semakin banyak. Jalan layang juga akan semakin menimbulkan macet. Karena ketika kendaraan yang berasal dari jalan atas menuju bawah, sampai di bawah juga akan macet lagi pasti," tandasnya.Sementara itu, pengamat politik Tjipta Lesmana berpendapat bahwa solusi ampuh untuk mengatasi kemacetan ialah dengan membatasi impor kendaraan bermotor. "Pemerintah harus berani membatasi impor kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Karena penyakit lalu lintas Jakarta adalah para pengendara sepeda motor yang kerap nekat saat mengendarai motor dalam kondisi macet," ujarnya.Tjipta beranggapan bahwa ini bukan hanya masalah pemerintah DKI, tapi masalah yang ada di Jakarta juga merupakan masalah pemerintah pusat. "Pemerintah pusat harus berani mengontrol impor kendaraan. Bukan malah menggagas untuk pindah ibukota, karena itu rawan terjadi korupsi," tambahnya.Menurut Tjipta, biaya untuk pindah ibukota kurang lebih sebesar Rp400 triliun, dan itu sangat rawan untuk dikorupsi.