Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj setuju agar pendaftaran haji dihentikan sementara atau moratorium.https://news.okezone.com/read/2012/02/27/339/583299/ketua-umum-pbnu-setuju-moratorium-pendaftaran-hajiidhttps://news.okezone.com/read/2012/02/27/339/583299/ketua-umum-pbnu-setuju-moratorium-pendaftaran-hajihttps://news.okezone.com/read/2012/02/27/339/583299/ketua-umum-pbnu-setuju-moratorium-pendaftaran-hajiSenin 27 Februari 2012 15:46 WIBFahmi Firdaus Menteri Agama Suryadharma Ali (dok.Koran SI)https://img.okezone.com/content/2012/02/27/339/583299/nHfNdAxfrN.jpgJAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj setuju agar pendaftaran haji dihentikan sementara atau moratorium. Usul ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. “Saya setuju kalau untuk menyelamatkan uang umat Islam, uang raykat. Kalau dikhawatirkan indikasi korupsi atau hal-hal yang tidak sesuai,” kata Said usai menghadiri peresmian Gedung PBNU di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Senin (27/2/2012).Menurut Said, usulan KPK tersebut tidak akan menghalangi masyarakat untuk beribadah. “Itu kebijakan teknis Kementerian Agama. Yang penting harus dijamin uang itu selamat. Kalau memang dikhawatirkan ada indikasi korupsi, ya saya dukung usulan KPK. Tapi kalau dijamin aman ya enggak apa-apa,” katanya.Usulan KPK agar pendaftaran haji dimoratorium karena dana awal yang sudah disetor masyarakat rawan diselewengkan. Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku siap menguji coba kebijakan ini, meskipun dia khawatir dampaknya akan merugikan kepentingan umat. JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj setuju agar pendaftaran haji dihentikan sementara atau moratorium. Usul ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. “Saya setuju kalau untuk menyelamatkan uang umat Islam, uang raykat. Kalau dikhawatirkan indikasi korupsi atau hal-hal yang tidak sesuai,” kata Said usai menghadiri peresmian Gedung PBNU di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Senin (27/2/2012).Menurut Said, usulan KPK tersebut tidak akan menghalangi masyarakat untuk beribadah. “Itu kebijakan teknis Kementerian Agama. Yang penting harus dijamin uang itu selamat. Kalau memang dikhawatirkan ada indikasi korupsi, ya saya dukung usulan KPK. Tapi kalau dijamin aman ya enggak apa-apa,” katanya.Usulan KPK agar pendaftaran haji dimoratorium karena dana awal yang sudah disetor masyarakat rawan diselewengkan. Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku siap menguji coba kebijakan ini, meskipun dia khawatir dampaknya akan merugikan kepentingan umat.