<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Politikus PD Akui Bantu Pengusaha Ajukan Proposal PPID</title><description>Politikus Partai Demokrat Andi Rachmat mengakui pernah diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR terkait kasus calo anggaran. </description><link>https://news.okezone.com/read/2012/02/27/339/583400/politikus-pd-akui-bantu-pengusaha-ajukan-proposal-ppid</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2012/02/27/339/583400/politikus-pd-akui-bantu-pengusaha-ajukan-proposal-ppid"/><item><title>Politikus PD Akui Bantu Pengusaha Ajukan Proposal PPID</title><link>https://news.okezone.com/read/2012/02/27/339/583400/politikus-pd-akui-bantu-pengusaha-ajukan-proposal-ppid</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2012/02/27/339/583400/politikus-pd-akui-bantu-pengusaha-ajukan-proposal-ppid</guid><pubDate>Senin 27 Februari 2012 17:08 WIB</pubDate><dc:creator>Ferdinan</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2012/02/27/339/583400/gbTHjXyMR7.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2012/02/27/339/583400/gbTHjXyMR7.jpg</image><title>Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Andi Rachmat mengakui pernah diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR terkait kasus calo anggaran.
&amp;nbsp;
Saat diperiksa BK DPR, Andi Rachmat membeberkan keterangan mengenai proposal alokasi pembahasan dana Percepatan Pembangunan Infrasruktur Daerah (PPID). Proposal ini diajukan Pemprov Sulawesi Tenggara (Sulteng) termasuk pengusaha bernama Zulfakar Nasir.
&amp;nbsp;
&quot;Saya hanya menyampaikan surat atau proposal permohonan alokasi dana PPID untuk Provinsi Sulteng. Surat proposal tersebut saya sampaikan ke Menkeu, Bappenas, Sekjen DPR dan termasuk Ibu Wa Ode Nurhayati,&quot; ujar Andi Rachmat kepada okezone, Senin (27/2/2012).
&amp;nbsp;
Namun, Andi Rachmat membantah ikut menjadi perantara duit pelicin yang diduga diberikan pengusaha ke Wa Ode. Duit itu diduga diberikan agar daerah di Sulsel masuk dalam alokasi pemberian dana PPID.
&amp;nbsp;
&quot;Saya enggak pernah terima uang. Kebetulan ada kawan saya yang minta tolong dibantu kawannya. Sebagai kawan, saya katakan akan bantu cari info mekanismenya. Dapatlah info bahwa surat permohonan disampaikan kepada Menkeu, Bappenas dan DPR,&quot; jelasnya.
&amp;nbsp;
Setelah itu, Andi Rachmat kembali diminta bantuan untuk menyampaian proposal pengajuan daftar daerah penerima PPID ke DPR. &quot;Setelah surat masuk selesailah bantuan urusan dari saya. Alasannya karena urusan kawan. Itu saja,&quot; tegasnya.
&amp;nbsp;
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini mengakui kawan yang meminta bantuan kepada dirinya adalah Zulfakar. &quot;Iya, Zulfakar,&quot; jawabnya.
&amp;nbsp;
Zulfakar merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Aspekindo), Zulfakar. Dia juga menjabat Wakil Ketua I DPD Demokrat Sulawesi Tengah periode 2011-2016.
&amp;nbsp;
Sebelumnya Ketua BK DPR Muhammad Prakosa mengatakan, Andi Rachmat pernah dimintai keterangan sebagai saksi untuk Wa Ode Nurhayati terkait aduan praktik mafia anggaran yang diterima BK DPR. Wa Ode sendiri kini menjadi tersangka dalam suap pembahasan anggaran PPID untuk alokasi tiga kabupaten wilayah Nangroe Aceh Darussalam.</description><content:encoded>JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Andi Rachmat mengakui pernah diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPR terkait kasus calo anggaran.
&amp;nbsp;
Saat diperiksa BK DPR, Andi Rachmat membeberkan keterangan mengenai proposal alokasi pembahasan dana Percepatan Pembangunan Infrasruktur Daerah (PPID). Proposal ini diajukan Pemprov Sulawesi Tenggara (Sulteng) termasuk pengusaha bernama Zulfakar Nasir.
&amp;nbsp;
&quot;Saya hanya menyampaikan surat atau proposal permohonan alokasi dana PPID untuk Provinsi Sulteng. Surat proposal tersebut saya sampaikan ke Menkeu, Bappenas, Sekjen DPR dan termasuk Ibu Wa Ode Nurhayati,&quot; ujar Andi Rachmat kepada okezone, Senin (27/2/2012).
&amp;nbsp;
Namun, Andi Rachmat membantah ikut menjadi perantara duit pelicin yang diduga diberikan pengusaha ke Wa Ode. Duit itu diduga diberikan agar daerah di Sulsel masuk dalam alokasi pemberian dana PPID.
&amp;nbsp;
&quot;Saya enggak pernah terima uang. Kebetulan ada kawan saya yang minta tolong dibantu kawannya. Sebagai kawan, saya katakan akan bantu cari info mekanismenya. Dapatlah info bahwa surat permohonan disampaikan kepada Menkeu, Bappenas dan DPR,&quot; jelasnya.
&amp;nbsp;
Setelah itu, Andi Rachmat kembali diminta bantuan untuk menyampaian proposal pengajuan daftar daerah penerima PPID ke DPR. &quot;Setelah surat masuk selesailah bantuan urusan dari saya. Alasannya karena urusan kawan. Itu saja,&quot; tegasnya.
&amp;nbsp;
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini mengakui kawan yang meminta bantuan kepada dirinya adalah Zulfakar. &quot;Iya, Zulfakar,&quot; jawabnya.
&amp;nbsp;
Zulfakar merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Aspekindo), Zulfakar. Dia juga menjabat Wakil Ketua I DPD Demokrat Sulawesi Tengah periode 2011-2016.
&amp;nbsp;
Sebelumnya Ketua BK DPR Muhammad Prakosa mengatakan, Andi Rachmat pernah dimintai keterangan sebagai saksi untuk Wa Ode Nurhayati terkait aduan praktik mafia anggaran yang diterima BK DPR. Wa Ode sendiri kini menjadi tersangka dalam suap pembahasan anggaran PPID untuk alokasi tiga kabupaten wilayah Nangroe Aceh Darussalam.</content:encoded></item></channel></rss>
