Menurut Haris, perhelatan Pemilukada di Papua sangat kental dengan nuansa mobilisasi massa.https://news.okezone.com/read/2012/03/02/339/586096/kontras-laporkan-parpol-terlibat-kekerasan-di-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/02/339/586096/kontras-laporkan-parpol-terlibat-kekerasan-di-papuahttps://news.okezone.com/read/2012/03/02/339/586096/kontras-laporkan-parpol-terlibat-kekerasan-di-papuaJum'at 02 Maret 2012 16:25 WIBK. Yudha WirakusumaHaris Azhar (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/03/02/339/586096/mBMCD5OtcY.jpgJAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) hari ini beraudiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan sejumlah parpol yang terlibat aksi kekerasan di Pemilukada Papua.   "Kami lihat praktek kekerasan di Pemilukada makin mengkhawatirkan," kata Koordinator KontraS Haris Azhar di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2012).   Ia menambahkan bahwa kekerasan ini memperburuk situasi Papua, sebab ada masalah sumber daya alam yang belum selesai. "Kok Pemilukada juga begitu," singkatnya.   Haris menambahkan bahwa dalam Pemilukada kental nuansa mobilisasi massanya. Sayang dia tidak menyebut secara gamblang partai mana yang terlibat dalam aksi anarki di Papua. "Ini minta pertanggungjawaban parpol, jangan memperburuk kondisi Papua," tuturnya.   Akibat kekerasan yang dipicu perhelatan Pemilukada, kata Haris, telah jatuh korban dalam jumlah besar. “Ada ratusan korban, sebagian mereka meninggal dan ratusan luka. Bawaslu harus bertindak," tukasnya.   Dalam kaitan ini KontraS berharap agar Bawaslu dapat berperan aktif menyelesaikan kekerasan di Papua akibat Pemilukada. "Kami paham betul ada keterbatasan Bawaslu merespons fakta di Papua, kami datang mengajak mengambil terobosan baru. Mereka (Parpol) dominan bermain di sana," singkatnya.   Sementara itu Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo membantah jika lembaga yang dipimpinnya tidak bertindak apa-apa terkait beberapa insiden di Papua yang menyebabkan korban jiwa dan luka.   "Tentu kami melakukan informasi kepada pihak bertanggungjawab yaitu kepolisian, soal dugaan pelanggaran kekerasan yang terjadi, itu bukan dimensi pemilu," kata Bambang.   Dia menambahkan pihaknya juga telah menerjunkan Bawaslu dipusat untuk mengetahui secara jelas duduk persoalan di Papua. "Ya seperti kita sampaikan, ada tiga pemicu konflik, yaitu regulasi yang tidak singkron, tidak konek kemudian penyelenggara, dan peserta," terangnya.   Sisi penyelenggara kapasitas penyelenggara adalah bagian dari problem di Papua. Penyelenggara juga sulit menjaga netralitas karena ancaman intimidasi dan suap. "Tidak mudah menghubungkan peristiwa ini dengan partai, belum tentu keterlibatan parpol, peserta pemilu," tutupnya.JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) hari ini beraudiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan sejumlah parpol yang terlibat aksi kekerasan di Pemilukada Papua.   "Kami lihat praktek kekerasan di Pemilukada makin mengkhawatirkan," kata Koordinator KontraS Haris Azhar di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2012).   Ia menambahkan bahwa kekerasan ini memperburuk situasi Papua, sebab ada masalah sumber daya alam yang belum selesai. "Kok Pemilukada juga begitu," singkatnya.   Haris menambahkan bahwa dalam Pemilukada kental nuansa mobilisasi massanya. Sayang dia tidak menyebut secara gamblang partai mana yang terlibat dalam aksi anarki di Papua. "Ini minta pertanggungjawaban parpol, jangan memperburuk kondisi Papua," tuturnya.   Akibat kekerasan yang dipicu perhelatan Pemilukada, kata Haris, telah jatuh korban dalam jumlah besar. “Ada ratusan korban, sebagian mereka meninggal dan ratusan luka. Bawaslu harus bertindak," tukasnya.   Dalam kaitan ini KontraS berharap agar Bawaslu dapat berperan aktif menyelesaikan kekerasan di Papua akibat Pemilukada. "Kami paham betul ada keterbatasan Bawaslu merespons fakta di Papua, kami datang mengajak mengambil terobosan baru. Mereka (Parpol) dominan bermain di sana," singkatnya.   Sementara itu Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo membantah jika lembaga yang dipimpinnya tidak bertindak apa-apa terkait beberapa insiden di Papua yang menyebabkan korban jiwa dan luka.   "Tentu kami melakukan informasi kepada pihak bertanggungjawab yaitu kepolisian, soal dugaan pelanggaran kekerasan yang terjadi, itu bukan dimensi pemilu," kata Bambang.   Dia menambahkan pihaknya juga telah menerjunkan Bawaslu dipusat untuk mengetahui secara jelas duduk persoalan di Papua. "Ya seperti kita sampaikan, ada tiga pemicu konflik, yaitu regulasi yang tidak singkron, tidak konek kemudian penyelenggara, dan peserta," terangnya.   Sisi penyelenggara kapasitas penyelenggara adalah bagian dari problem di Papua. Penyelenggara juga sulit menjaga netralitas karena ancaman intimidasi dan suap. "Tidak mudah menghubungkan peristiwa ini dengan partai, belum tentu keterlibatan parpol, peserta pemilu," tutupnya.