Komisi Informasi Pusat pun, harus  aktif menanyakan masalah ini ke Fauzi Bowo karena surat keputusan untuk Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta  sudah dibuat dan ditandatangani Gubernur Fauzi Bowo pada 26 Januari 2012 lalu.https://news.okezone.com/read/2012/03/03/339/586461/foke-harus-segera-lantik-komisi-informasi-daerah-jakartaidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/03/339/586461/foke-harus-segera-lantik-komisi-informasi-daerah-jakartahttps://news.okezone.com/read/2012/03/03/339/586461/foke-harus-segera-lantik-komisi-informasi-daerah-jakartaSabtu 03 Maret 2012 13:14 WIBIman RosidiGubernur DKI Fauzi Bowo (kanan) (foto:Yudha Wirahadikusuma/okezone)https://img.okezone.com/content/2012/03/03/339/586461/KvTM5TH4y1.jpgJAKARTA - Transparansi Internasional Indonesia (TII) mempertanyakan  belum juga dilantiknya anggota Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Komisi Informasi Pusat pun, harus  aktif menanyakan masalah ini ke Fauzi Bowo karena surat keputusan untuk Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta  sudah dibuat dan ditandatangani Gubernur Fauzi Bowo pada 26 Januari 2012 lalu."Kalau kita baca UU merupakan mandat dan tidak ada pengecualian bagi tidak dibentuknya Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta, tidak menyegerakan, seharusnya komisi informasi melakukan pendekteksian,"kata Wakil Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Luki Djani usai diskusi Polemik Sindoradio di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (3/2/2012).Komisi Informasi Pusat, lanjutnya juga harus mendesak pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk pembentukan Komisi Informasi Daerah ini."Pemerintah daerah yang belum punya, KIP harus memberikan tekanan persuasif meminta segera dibentuk KID, dengan batas waktu yang ditentukan,"tegasnya. "Apabila tidak membawa menjadi sengketa berdasarkan, Tentu bertimbangan kepentingan komisioner aktif bertanya,"tambahnya. Jika sampai sekarang Fauzi Bowo belum juga melantik Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta, Luki menilai Fauzi Bowo telah melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Foke bisa dikatakan belum menjalankan UU, kalau KIP sudah proaktif persuasif mohon segera ditindaklanjuti, kalau sudah diberikan tetap diabaikan bisa dibilang melanggar UU,"tandasnya. "Mungkin harus dicari keterlambatan apakah adakah faktor lain. Itu sifat wajib segera dibentuk di lantik,"pungkasnya.Lima calon komisioner Komisi Informasi Daerah DKI JKarta nantinya bertugas selama periode 2012-2016. Pmbentukan Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk di Indonesia, baru ada 10 provinsi yang telah memiliki lembaga tersebut.JAKARTA - Transparansi Internasional Indonesia (TII) mempertanyakan  belum juga dilantiknya anggota Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Komisi Informasi Pusat pun, harus  aktif menanyakan masalah ini ke Fauzi Bowo karena surat keputusan untuk Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta  sudah dibuat dan ditandatangani Gubernur Fauzi Bowo pada 26 Januari 2012 lalu."Kalau kita baca UU merupakan mandat dan tidak ada pengecualian bagi tidak dibentuknya Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta, tidak menyegerakan, seharusnya komisi informasi melakukan pendekteksian,"kata Wakil Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Luki Djani usai diskusi Polemik Sindoradio di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (3/2/2012).Komisi Informasi Pusat, lanjutnya juga harus mendesak pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk pembentukan Komisi Informasi Daerah ini."Pemerintah daerah yang belum punya, KIP harus memberikan tekanan persuasif meminta segera dibentuk KID, dengan batas waktu yang ditentukan,"tegasnya. "Apabila tidak membawa menjadi sengketa berdasarkan, Tentu bertimbangan kepentingan komisioner aktif bertanya,"tambahnya. Jika sampai sekarang Fauzi Bowo belum juga melantik Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta, Luki menilai Fauzi Bowo telah melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Foke bisa dikatakan belum menjalankan UU, kalau KIP sudah proaktif persuasif mohon segera ditindaklanjuti, kalau sudah diberikan tetap diabaikan bisa dibilang melanggar UU,"tandasnya. "Mungkin harus dicari keterlambatan apakah adakah faktor lain. Itu sifat wajib segera dibentuk di lantik,"pungkasnya.Lima calon komisioner Komisi Informasi Daerah DKI JKarta nantinya bertugas selama periode 2012-2016. Pmbentukan Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk di Indonesia, baru ada 10 provinsi yang telah memiliki lembaga tersebut.