Kuntoro mengatakan UKP4 sedang menunggu kapan presiden menggelar rapat untuk membahas survei tersebut.https://news.okezone.com/read/2012/03/05/339/587626/survei-praktek-suap-3-kementerian-diserahkan-ke-sbyidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/05/339/587626/survei-praktek-suap-3-kementerian-diserahkan-ke-sbyhttps://news.okezone.com/read/2012/03/05/339/587626/survei-praktek-suap-3-kementerian-diserahkan-ke-sbySenin 05 Maret 2012 20:24 WIBMustholihIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/03/05/339/587626/kRS1iCbJnO.jpgJAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menyerahkan hasil survei KPK soal dugaan transaksi suap di sejumlah Kementerian Kabinet Bersatu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   Kuntoro mengatakan UKP4 sedang menunggu kapan presiden menggelar rapat untuk membahas survei tersebut. "Minggu lalu sudah kami naikkan ke presiden," ujar dia usai menjadi pembicara di kantor KPK, Jakarta, Senin (5/3/2012).   Berdasarkan survei KPK, terdapat  tiga kementerian yang dianggap belum berubah memberantas transaksi suap. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah.   Pada Kementerian Tenaga Kerja, dugaan praktek suap terjadi di layanan izin menggunakan tenaga kerja asing. Di Kementerian Agama terjadi pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji dan pendaftaran maupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sedangkan di Kementerian Koperasi terjadi pada pelayanan data akses pasar domestik.   Namun, menurut Kuntoro, kerja-kerja Kementerian Kabinet Bersatu saat ini sudah jauh meningkat. Dia mengklaim sebelum KPK merilis survei, lembaganya melakukan evaluasi ke masing-masing kementerian tersebut.JAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menyerahkan hasil survei KPK soal dugaan transaksi suap di sejumlah Kementerian Kabinet Bersatu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   Kuntoro mengatakan UKP4 sedang menunggu kapan presiden menggelar rapat untuk membahas survei tersebut. "Minggu lalu sudah kami naikkan ke presiden," ujar dia usai menjadi pembicara di kantor KPK, Jakarta, Senin (5/3/2012).   Berdasarkan survei KPK, terdapat  tiga kementerian yang dianggap belum berubah memberantas transaksi suap. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah.   Pada Kementerian Tenaga Kerja, dugaan praktek suap terjadi di layanan izin menggunakan tenaga kerja asing. Di Kementerian Agama terjadi pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji dan pendaftaran maupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sedangkan di Kementerian Koperasi terjadi pada pelayanan data akses pasar domestik.   Namun, menurut Kuntoro, kerja-kerja Kementerian Kabinet Bersatu saat ini sudah jauh meningkat. Dia mengklaim sebelum KPK merilis survei, lembaganya melakukan evaluasi ke masing-masing kementerian tersebut.