Sepuluh orang fungsionaris Partai Demokrat akan menjalani mediasi dengan Metro TV dan TV One yang difasilitasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).https://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/587679/hari-ini-kpi-mediasi-demokrat-dengan-metro-tv-dan-tv-oneidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/587679/hari-ini-kpi-mediasi-demokrat-dengan-metro-tv-dan-tv-onehttps://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/587679/hari-ini-kpi-mediasi-demokrat-dengan-metro-tv-dan-tv-oneSelasa 06 Maret 2012 07:00 WIBFahmi Firdaus Foto: (dok okezone)https://img.okezone.com/content/2012/03/05/339/587679/l77ckzmt2o.jpgJAKARTA - Sepuluh orang fungsionaris Partai Demokrat akan menjalani mediasi dengan Metro TV dan TV One yang difasilitasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). mediasi tersebut akan dilakukan di Kantor KPI Jakarta Pusat pada Selasa, (6/3/2012). Hal ini sesuai dengan undangan KPI yang ditujukan kepada Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, Ferry Juliantono. "Mediasi ini sebagai langkah awal, atas laporan atas dugaan adanya kesalahan penyiaran yang dilakukan oleh Metro TV dan TV One. Pihak KPI sebagai pihak yang berwenang telah menjanjikan forum mediasi, setelah diadakan rapat pleno internal," kata Ferry Juliantono melalui siaran persnya kepada okezone Senin, (5/3/2012) malam. Lebih lanjut pihaknya sudah mempersiapkan bukti-bukti TV One dan Metro TV telah melakukan pelanggaran dalam pemberitaan khususnya terkait Partai Demokrat. Tak hanya itu, bukti lain juga dipegang Ferry dari ditambah sumber berita lainnya. "Bukti-bukti yang akan diberikan adalah untuk menguatkan laporan ke KPI. Yang pertama, bukti-bukti tersebut dapat menjelaskan bahwa ada fakta yang sangat nyata, kepentingan pemiliknya,” tandasnya. Ferry berharap forum media tersebut bisa didiskusikan secara jernih oleh kedua belah pihak. Sehingga Komisi Penyiaran Indonesia bisa memberikan sanksi kepada dua stasiun televisi yang secara terang benderang sudah menunjukan keberpihakannya. “Ketidakobjektifan pemberitaan dengan melakukan penggiringan opini jelas telah melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran khususnya mengenai pasal 2 soal etika dan pasal 5 yang berbunyi memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab," paparnya. Selain itu menurutnya,  pasal 36 yang berisi kewajiban untuk menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu serta pasal 8 mengenai rasa hormat terhadap hal pribadi dan ketepatan serta kenetralan program berita. Seperti diketahui, gencarnya pemberitaan mengenai skandal suap Wisma Atlet dan kisruh internal di jajaran pengurus membuat Partai Demokrat gerah. Merasa tersudut, Demokrat pun memilih mengadukan Metro TV dan  TV One ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (sus) JAKARTA - Sepuluh orang fungsionaris Partai Demokrat akan menjalani mediasi dengan Metro TV dan TV One yang difasilitasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). mediasi tersebut akan dilakukan di Kantor KPI Jakarta Pusat pada Selasa, (6/3/2012). Hal ini sesuai dengan undangan KPI yang ditujukan kepada Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, Ferry Juliantono. "Mediasi ini sebagai langkah awal, atas laporan atas dugaan adanya kesalahan penyiaran yang dilakukan oleh Metro TV dan TV One. Pihak KPI sebagai pihak yang berwenang telah menjanjikan forum mediasi, setelah diadakan rapat pleno internal," kata Ferry Juliantono melalui siaran persnya kepada okezone Senin, (5/3/2012) malam. Lebih lanjut pihaknya sudah mempersiapkan bukti-bukti TV One dan Metro TV telah melakukan pelanggaran dalam pemberitaan khususnya terkait Partai Demokrat. Tak hanya itu, bukti lain juga dipegang Ferry dari ditambah sumber berita lainnya. "Bukti-bukti yang akan diberikan adalah untuk menguatkan laporan ke KPI. Yang pertama, bukti-bukti tersebut dapat menjelaskan bahwa ada fakta yang sangat nyata, kepentingan pemiliknya,” tandasnya. Ferry berharap forum media tersebut bisa didiskusikan secara jernih oleh kedua belah pihak. Sehingga Komisi Penyiaran Indonesia bisa memberikan sanksi kepada dua stasiun televisi yang secara terang benderang sudah menunjukan keberpihakannya. “Ketidakobjektifan pemberitaan dengan melakukan penggiringan opini jelas telah melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran khususnya mengenai pasal 2 soal etika dan pasal 5 yang berbunyi memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab," paparnya. Selain itu menurutnya,  pasal 36 yang berisi kewajiban untuk menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu serta pasal 8 mengenai rasa hormat terhadap hal pribadi dan ketepatan serta kenetralan program berita. Seperti diketahui, gencarnya pemberitaan mengenai skandal suap Wisma Atlet dan kisruh internal di jajaran pengurus membuat Partai Demokrat gerah. Merasa tersudut, Demokrat pun memilih mengadukan Metro TV dan  TV One ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (sus)