Pengadilan menilai Sanjaya terbukti terlibat perkara korupsi pada pengadaan Solar Home System (SHS) tahun 2008.https://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/588007/ridwan-sanjaya-divonis-enam-tahun-penjaraidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/588007/ridwan-sanjaya-divonis-enam-tahun-penjarahttps://news.okezone.com/read/2012/03/06/339/588007/ridwan-sanjaya-divonis-enam-tahun-penjaraSelasa 06 Maret 2012 13:42 WIBMustholihIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/03/06/339/588007/wpDZyT5ykI.jpgJAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis pegawai Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kementerian ESDM, Ridwan Sanjaya, dengan hukuman enam tahun penjara.   Pengadilan menilai Sanjaya terbukti terlibat perkara korupsi pada pengadaan Solar Home System (SHS) tahun 2008. "Terdakwa terbukti bersalah," kata ketua Majelis Hakim Gusrizal dalam amar keputusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2012).   Selain itu, pengadilan menghukum Sanjaya denda Rp13.180.499.200 yang harus dibayar dalam tempo satu bulan. "Jika dalam watu satu bulan tidak dibayar, harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," kata Gusrizal.   Gusrizal menegaskan apabila uang pengganti tidak mencukupi, hukuman diganti dengan satu tahun penjara. "Jika harta terdakwa tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun,” jelas Gusrizal.   Vonis ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan Jaksa yang menuntut Ridwan dengan hukuman 8 tahun penjara. Ridwan terbukti memberikan tender kepada 28 perusahaan sebagai rekanan proyek SHS. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tidak layak mengerjakan proyek karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.   Perbuatan tersebut dilakukan Sanjaya bersama-sama dengan Dirjen Jacob. Di proyek SHS senilai Rp526 miliar, Ridwan dinilai terbukti menerima imbalan dari para rekanan proyek sebanyak Rp14,6 miliar.   Perbuatan Ridwan menimbulkan kerugian keuangan negara Rp131, 2 miliar. Jaksa yang diketuai oleh KMS Roni, menyatakan Ridwan terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis pegawai Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kementerian ESDM, Ridwan Sanjaya, dengan hukuman enam tahun penjara.   Pengadilan menilai Sanjaya terbukti terlibat perkara korupsi pada pengadaan Solar Home System (SHS) tahun 2008. "Terdakwa terbukti bersalah," kata ketua Majelis Hakim Gusrizal dalam amar keputusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2012).   Selain itu, pengadilan menghukum Sanjaya denda Rp13.180.499.200 yang harus dibayar dalam tempo satu bulan. "Jika dalam watu satu bulan tidak dibayar, harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," kata Gusrizal.   Gusrizal menegaskan apabila uang pengganti tidak mencukupi, hukuman diganti dengan satu tahun penjara. "Jika harta terdakwa tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun,” jelas Gusrizal.   Vonis ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan Jaksa yang menuntut Ridwan dengan hukuman 8 tahun penjara. Ridwan terbukti memberikan tender kepada 28 perusahaan sebagai rekanan proyek SHS. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tidak layak mengerjakan proyek karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.   Perbuatan tersebut dilakukan Sanjaya bersama-sama dengan Dirjen Jacob. Di proyek SHS senilai Rp526 miliar, Ridwan dinilai terbukti menerima imbalan dari para rekanan proyek sebanyak Rp14,6 miliar.   Perbuatan Ridwan menimbulkan kerugian keuangan negara Rp131, 2 miliar. Jaksa yang diketuai oleh KMS Roni, menyatakan Ridwan terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.