Posisi Wakil Menteri (Wamen) yang terlalu gemuk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai sebagai pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang dihabiskan mencapai Rp1,2 triliun per tahun.https://news.okezone.com/read/2012/03/14/339/593182/posisi-wamen-hanya-pemborosan-uang-negaraidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/14/339/593182/posisi-wamen-hanya-pemborosan-uang-negarahttps://news.okezone.com/read/2012/03/14/339/593182/posisi-wamen-hanya-pemborosan-uang-negaraRabu 14 Maret 2012 19:10 WIBRizka Diputrailustrasi (okezone)https://img.okezone.com/content/2012/03/14/339/593182/PeXwLtKyZw.jpgJAKARTA - Posisi Wakil Menteri (Wamen) yang terlalu gemuk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai sebagai pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang dihabiskan mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Seketaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, Selain memboroskan APBN,  efek dari keberadaan Wamen di kabinet menimbulkan kekacauan birokrasi yakni ketidakjelasan antara tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab antara pejabat eselon I dan Wamen itu sendiri. “Konflik antara wakil menteri dan eselon satu ini terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian BUMN. Tentu, persoalan seperti ini juga terjadi di 18 kementerian lainnya yang perlu dicek,” ujar Iskandar dalam siaran persnya Rabu (14/3/2012). Iskandar bahkan mencontohkan sebagaimana yang ada pada Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM tertanggal 16 November 2011 Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tentang Pengetatan Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi dan Teroris yang lahir atas 'kerja sama yang baik antara Menteri dan Wamen' setelah diuji malah SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lantaran tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. “DPR sekarang sedang mempersiapkan penggunaan hak interpelasi. Luar biasa imbas dari kerja sama yang baik tersebut sampai-sampai harus mengganggu pemerintahan secara umum,” tandasnya. Sementara itu, kritik soal posisi Wamen juga datang dari mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Fahmi Idris. Menurutnya, pada praktiknya, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini juga menjadi tidak konsisten. Fahmi yang merupakan calon Wakil Menteri Kesehatan 2009 yang gagal dilantik ini juga menuturkan jelas adanya perbedaan perlakuan dalam pengangkatan posisi Wamen, meski secara kelembagaan hal itu menjadi hak prerogatif Presiden. "Mengapa di tahun 2009 untuk jadi wakil menteri harus sudah pernah menjabat eselon IA. Mengapa di tahun 2011 mendadak peraturannya berubah. Sangat manusiawi kalau saya sempat kecewa dan terkesan dizalimi,” ujar Fahmi.JAKARTA - Posisi Wakil Menteri (Wamen) yang terlalu gemuk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai sebagai pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang dihabiskan mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Seketaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, Selain memboroskan APBN,  efek dari keberadaan Wamen di kabinet menimbulkan kekacauan birokrasi yakni ketidakjelasan antara tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab antara pejabat eselon I dan Wamen itu sendiri. “Konflik antara wakil menteri dan eselon satu ini terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian BUMN. Tentu, persoalan seperti ini juga terjadi di 18 kementerian lainnya yang perlu dicek,” ujar Iskandar dalam siaran persnya Rabu (14/3/2012). Iskandar bahkan mencontohkan sebagaimana yang ada pada Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM tertanggal 16 November 2011 Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tentang Pengetatan Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi dan Teroris yang lahir atas 'kerja sama yang baik antara Menteri dan Wamen' setelah diuji malah SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lantaran tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. “DPR sekarang sedang mempersiapkan penggunaan hak interpelasi. Luar biasa imbas dari kerja sama yang baik tersebut sampai-sampai harus mengganggu pemerintahan secara umum,” tandasnya. Sementara itu, kritik soal posisi Wamen juga datang dari mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Fahmi Idris. Menurutnya, pada praktiknya, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini juga menjadi tidak konsisten. Fahmi yang merupakan calon Wakil Menteri Kesehatan 2009 yang gagal dilantik ini juga menuturkan jelas adanya perbedaan perlakuan dalam pengangkatan posisi Wamen, meski secara kelembagaan hal itu menjadi hak prerogatif Presiden. "Mengapa di tahun 2009 untuk jadi wakil menteri harus sudah pernah menjabat eselon IA. Mengapa di tahun 2011 mendadak peraturannya berubah. Sangat manusiawi kalau saya sempat kecewa dan terkesan dizalimi,” ujar Fahmi.