"Bagaimana bisa anggota koalisi berbeda langkah dengan pemerintahan yang didukungnya. Dalam teori politik manapun itu tidak dikenal," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/3/2012).https://news.okezone.com/read/2012/03/22/435/598276/tolak-bbm-naik-pks-dongkrak-citraidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/22/435/598276/tolak-bbm-naik-pks-dongkrak-citrahttps://news.okezone.com/read/2012/03/22/435/598276/tolak-bbm-naik-pks-dongkrak-citraKamis 22 Maret 2012 17:48 WIBFefy Dwi Haryanto (Koran Sindo)Ilustrasi (dok:Istimewa)https://img.okezone.com/content/2012/03/22/435/598276/XvJ8XzvqyN.jpgSindonews.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan tidak mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) demi penyelamatan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ekonomi nasional, dipandang sebagai bentuk politik pencitraan yang vulgar. PKS dianggap ambigu terkait kebijakan pemerintah.Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi Zaenal A Budiyono merasa heran dengan sikap PKS. "Bagaimana bisa anggota koalisi berbeda langkah dengan pemerintahan yang didukungnya. Dalam teori politik manapun itu tidak dikenal," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/3/2012).Menurut dia, jika memang PKS ngotot untuk tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, seharusnya keluar dari gerbong koalisi. "Tapi nyatanya itu tidak pernah dilakukan. Bahkan saat menterinya dikurangi satu oleh Presiden SBY pada reshuffle lalu, PKS tetap 'keukeuh' di dalam pemerintahan. Ini pelajaran apa bagi rakyat?" cetusnya.Zaenal menambahkan, harus dipahami bahwa dalam politik, kekuasaan bukan segala-galanya. Lebih penting dari itu adalah, etika politik dan pentingnya menjaga kepercayaan. "Pada konteks tersebut, PKS tidak mencontohkan satunya kata dan perbuatan," kata dia. Bahkan, PKS bukan kali ini saja melakukan politik ambigu terkait kebijakan pemerintah. "Jelas ini politik pencitraan PKS, dengan mengesankan partainya membela kepentingan rakyat," pungkasnya. (san)Sindonews.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan tidak mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) demi penyelamatan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ekonomi nasional, dipandang sebagai bentuk politik pencitraan yang vulgar. PKS dianggap ambigu terkait kebijakan pemerintah.Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi Zaenal A Budiyono merasa heran dengan sikap PKS. "Bagaimana bisa anggota koalisi berbeda langkah dengan pemerintahan yang didukungnya. Dalam teori politik manapun itu tidak dikenal," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/3/2012).Menurut dia, jika memang PKS ngotot untuk tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, seharusnya keluar dari gerbong koalisi. "Tapi nyatanya itu tidak pernah dilakukan. Bahkan saat menterinya dikurangi satu oleh Presiden SBY pada reshuffle lalu, PKS tetap 'keukeuh' di dalam pemerintahan. Ini pelajaran apa bagi rakyat?" cetusnya.Zaenal menambahkan, harus dipahami bahwa dalam politik, kekuasaan bukan segala-galanya. Lebih penting dari itu adalah, etika politik dan pentingnya menjaga kepercayaan. "Pada konteks tersebut, PKS tidak mencontohkan satunya kata dan perbuatan," kata dia. Bahkan, PKS bukan kali ini saja melakukan politik ambigu terkait kebijakan pemerintah. "Jelas ini politik pencitraan PKS, dengan mengesankan partainya membela kepentingan rakyat," pungkasnya. (san)