Rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dikhawatirkan akan memunculkan konflik di tengah masyarakat apabila pembagiannya tidak merata. https://news.okezone.com/read/2012/03/26/337/599955/pemberian-blsm-perlu-libatkan-tokoh-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/26/337/599955/pemberian-blsm-perlu-libatkan-tokoh-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2012/03/26/337/599955/pemberian-blsm-perlu-libatkan-tokoh-masyarakatSenin 26 Maret 2012 19:12 WIBBagus Santosailustrasihttps://img.okezone.com/content/2012/03/26/337/599955/HNxbQnXMKC.jpgJAKARTA - Rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dikhawatirkan akan memunculkan konflik di tengah masyarakat apabila pembagiannya tidak merata. Oleh karenanya, perlu bantuan tokoh masyarakat dalam melakukan pendataan terhadap yang berhak mendapatkan BLSM. "Jika pemberian BLSM atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu tidak merata kepada masyarakat miskin maka potensi konflik sosial akan terjadi, karena nantinya akan muncul kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan dana tersebut," terang  Koordinator Gerakan Pemuda untuk Perubahan Kota Bekasi, Achmad Edwin Sholihin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/3/2012). Ditambahkanya, pemerintah harus bisa melakukan proses pendataan secara tepat agar proses pemberian BLSM betul-betul diterima masyarakat miskin yang membutuhkan. "Harus secara benar mendata jumlah orang miskin yang ada di Indonesia, dimana alamatnya dan siapa orangnya, agar betul-betul sampai kepada yang membutuhkan tersebut," tegasnya. Selain itu, lanjutnya, dalam pembagian BLSM nantinya juga harus melibatkan tokoh masyarakat. Hal itu perlu agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. "RT/RW itu harus juga terjun langsung, karena mereka yang tahu mana masyarakat miskin yang membutuhkan mana masyarakat yang tidak membutuhkan dana BLSM itu," tuturnya. Sehingga lanjut Achmad, pihaknya berencana mengadakan pertemuan dengan warga Kampung Pondok Ungu, Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi, agar masyarakat miskin dikawasan itu dapat mengetahui proses pemberian BLSM dan ikut mengawasi pemberiannya, sehingga mereka yang dinilai sebagai masyarakat kurang mampu tersebut bisa mendapatkan haknya.JAKARTA - Rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dikhawatirkan akan memunculkan konflik di tengah masyarakat apabila pembagiannya tidak merata. Oleh karenanya, perlu bantuan tokoh masyarakat dalam melakukan pendataan terhadap yang berhak mendapatkan BLSM. "Jika pemberian BLSM atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu tidak merata kepada masyarakat miskin maka potensi konflik sosial akan terjadi, karena nantinya akan muncul kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan dana tersebut," terang  Koordinator Gerakan Pemuda untuk Perubahan Kota Bekasi, Achmad Edwin Sholihin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/3/2012). Ditambahkanya, pemerintah harus bisa melakukan proses pendataan secara tepat agar proses pemberian BLSM betul-betul diterima masyarakat miskin yang membutuhkan. "Harus secara benar mendata jumlah orang miskin yang ada di Indonesia, dimana alamatnya dan siapa orangnya, agar betul-betul sampai kepada yang membutuhkan tersebut," tegasnya. Selain itu, lanjutnya, dalam pembagian BLSM nantinya juga harus melibatkan tokoh masyarakat. Hal itu perlu agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. "RT/RW itu harus juga terjun langsung, karena mereka yang tahu mana masyarakat miskin yang membutuhkan mana masyarakat yang tidak membutuhkan dana BLSM itu," tuturnya. Sehingga lanjut Achmad, pihaknya berencana mengadakan pertemuan dengan warga Kampung Pondok Ungu, Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi, agar masyarakat miskin dikawasan itu dapat mengetahui proses pemberian BLSM dan ikut mengawasi pemberiannya, sehingga mereka yang dinilai sebagai masyarakat kurang mampu tersebut bisa mendapatkan haknya.