Partai Demokrat menganggap opsi penolakan yang dilayangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai langkah yang tidak etis di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah.https://news.okezone.com/read/2012/03/26/339/599473/mubarok-banyak-yang-menginginkan-pks-keluar-dari-setgabidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/26/339/599473/mubarok-banyak-yang-menginginkan-pks-keluar-dari-setgabhttps://news.okezone.com/read/2012/03/26/339/599473/mubarok-banyak-yang-menginginkan-pks-keluar-dari-setgabSenin 26 Maret 2012 07:02 WIBBagus Santosailustrasi (Foto:okezone)https://img.okezone.com/content/2012/03/26/339/599473/L6paT8sfbz.jpgJAKARTA- Partai Demokrat menganggap opsi penolakan yang dilayangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai langkah yang tidak etis di dalam Sekretariat GabunganMenurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok,langkah PKS mengirimkan surat ke SBY seharusnya tidak diumbar ke media. "Itu tidak etis kalau diumumkan ke pers, kalau opsi itu disebutkan bisa didebatkan di dalam, kalau ke pers itu namanya mereka melakukan manuver politik, seakan-akan hanya PKS  yang pro rakyat," kata Mubarok saat dihubungi okezone, Minggu (25/3/2012) malam.PKS diketahui bukan kali pertamanya bertingkah tak sejalan dengan Setgab. Bahkan PKS sendiri mengklaim Setgab bukanlah untuk menyeragamkan pendapat soal kebijakan. Karena itu jika ada yang tidak dirasakan tepat, PKS bisa menolak kebijakan tersebut.Kendati demikian, Mubarok sendiri tidak bisa menghakimi PKS dengan tingkahnya tersebut. Menurutnya, PKS bisa saja dikeluarkan dari Setgab namun hal itu harus berdasarkan keputusan Presiden. "Banyak yang menginginkan PKS dikeluarkan, tapi itu adalah hak prerogatif presiden," jelasnya.Seperti diketahui, PKS berbeda pendapat dengan setgab. PKS mengirimkan surat kepada Presiden SBY soal sikap partai terhadap rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Surat ini merupakan sikap penolakan rencana kenaikan harga BBM.JAKARTA- Partai Demokrat menganggap opsi penolakan yang dilayangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai langkah yang tidak etis di dalam Sekretariat GabunganMenurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok,langkah PKS mengirimkan surat ke SBY seharusnya tidak diumbar ke media. "Itu tidak etis kalau diumumkan ke pers, kalau opsi itu disebutkan bisa didebatkan di dalam, kalau ke pers itu namanya mereka melakukan manuver politik, seakan-akan hanya PKS  yang pro rakyat," kata Mubarok saat dihubungi okezone, Minggu (25/3/2012) malam.PKS diketahui bukan kali pertamanya bertingkah tak sejalan dengan Setgab. Bahkan PKS sendiri mengklaim Setgab bukanlah untuk menyeragamkan pendapat soal kebijakan. Karena itu jika ada yang tidak dirasakan tepat, PKS bisa menolak kebijakan tersebut.Kendati demikian, Mubarok sendiri tidak bisa menghakimi PKS dengan tingkahnya tersebut. Menurutnya, PKS bisa saja dikeluarkan dari Setgab namun hal itu harus berdasarkan keputusan Presiden. "Banyak yang menginginkan PKS dikeluarkan, tapi itu adalah hak prerogatif presiden," jelasnya.Seperti diketahui, PKS berbeda pendapat dengan setgab. PKS mengirimkan surat kepada Presiden SBY soal sikap partai terhadap rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Surat ini merupakan sikap penolakan rencana kenaikan harga BBM.