Pemerintah Myanmar hingga detik ini terus memberikan jaminan bahwa proses reformasi akan terus berlangsung. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak yakin dengan jaminan dari Myanmar ini.https://news.okezone.com/read/2012/03/29/411/602040/malaysia-yakin-myanmar-berhasil-jalani-reformasiidhttps://news.okezone.com/read/2012/03/29/411/602040/malaysia-yakin-myanmar-berhasil-jalani-reformasihttps://news.okezone.com/read/2012/03/29/411/602040/malaysia-yakin-myanmar-berhasil-jalani-reformasiKamis 29 Maret 2012 18:03 WIBFajar NugrahaPM Malaysia Najib Rajak (Foto: AFP)https://img.okezone.com/content/2012/03/29/411/602040/kEEAmdlBTI.jpgNAYPYITAW - Pemerintah Myanmar hingga detik ini terus memberikan jaminan bahwa proses reformasi akan terus berlangsung. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak yakin dengan jaminan dari Myanmar ini. Pihak Myanmar sendiri menegaskan, reformasi tidak bisa ditarik kembali. PM Najib yang tengah mengunjungi Myanmar mengatakan, dirinya mendapatkan jaminan langsung dari Presiden Myanmar Thein Sein mengenai proses pemilu adil di negara yang dahulu dikuasai oleh junta militer. "Kunjungan saya ke Myanmar merupakan bentuk dukungan, dan Malaysia amat yakin dengan reformasi yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukan transisi menuju ke Myanmar yang lebih terbuka, dan demokratisasi memang terus berjalan," ucap PM Najib seperti dikutip The Star, Kamis (29/3/2012). "Ini adalah proses yang memerlukan dukungan dari kami. Saya berbicara dengan Presiden, bahwa Malaysia akan mencoba meyakinkan negara lain untuk mengkaji ulang sanksi yang diterapkan ke Myanmar," tegasnya. Menurut putra Mantan Perdana Menteri Tun Abdul Razak tersebut, bila pengurangan sanksi tidak bisa dilakukan secepatnya maka bisa saja hal itu dilakukan secara bertahap. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintahan sipil Myanmar memang mengejutkan banyak pihak. Mereka berpindah dari kekuasan junta militer menuju demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi untuk turun kembali ke dalam politik Myanmar. Namun menjadi ironi sendiri melihat kondisi Malaysia sendiri saat ini. Negeri Jiran itu dianggap bertindak represif terhadap tokoh oposisi Anwar Ibrahim yang menuntut reformasi di Malaysia. Anwar justru dihantam dengan berbagai kasus, mulai dari kasus sodomi dan korupsi yang diarahkan kepadanya dari pemerintah. Anwar sendiri menuduh PM Najib terlibat dalam beberapa kasus yang dituduhkannya kepadanya, agar pihak tidak bisa ikut serta dalam pemilu mendatang.  NAYPYITAW - Pemerintah Myanmar hingga detik ini terus memberikan jaminan bahwa proses reformasi akan terus berlangsung. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak yakin dengan jaminan dari Myanmar ini. Pihak Myanmar sendiri menegaskan, reformasi tidak bisa ditarik kembali. PM Najib yang tengah mengunjungi Myanmar mengatakan, dirinya mendapatkan jaminan langsung dari Presiden Myanmar Thein Sein mengenai proses pemilu adil di negara yang dahulu dikuasai oleh junta militer. "Kunjungan saya ke Myanmar merupakan bentuk dukungan, dan Malaysia amat yakin dengan reformasi yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukan transisi menuju ke Myanmar yang lebih terbuka, dan demokratisasi memang terus berjalan," ucap PM Najib seperti dikutip The Star, Kamis (29/3/2012). "Ini adalah proses yang memerlukan dukungan dari kami. Saya berbicara dengan Presiden, bahwa Malaysia akan mencoba meyakinkan negara lain untuk mengkaji ulang sanksi yang diterapkan ke Myanmar," tegasnya. Menurut putra Mantan Perdana Menteri Tun Abdul Razak tersebut, bila pengurangan sanksi tidak bisa dilakukan secepatnya maka bisa saja hal itu dilakukan secara bertahap. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintahan sipil Myanmar memang mengejutkan banyak pihak. Mereka berpindah dari kekuasan junta militer menuju demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi untuk turun kembali ke dalam politik Myanmar. Namun menjadi ironi sendiri melihat kondisi Malaysia sendiri saat ini. Negeri Jiran itu dianggap bertindak represif terhadap tokoh oposisi Anwar Ibrahim yang menuntut reformasi di Malaysia. Anwar justru dihantam dengan berbagai kasus, mulai dari kasus sodomi dan korupsi yang diarahkan kepadanya dari pemerintah. Anwar sendiri menuduh PM Najib terlibat dalam beberapa kasus yang dituduhkannya kepadanya, agar pihak tidak bisa ikut serta dalam pemilu mendatang.