Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyayangkan adanya kepala daerah setingkat bupati, wali kota, hingga gubernur yang berseberangan dengan pemerintah pusat.https://news.okezone.com/read/2012/04/01/337/603484/mahfud-md-benci-kepala-daerah-yang-membangkang-pusatidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/01/337/603484/mahfud-md-benci-kepala-daerah-yang-membangkang-pusathttps://news.okezone.com/read/2012/04/01/337/603484/mahfud-md-benci-kepala-daerah-yang-membangkang-pusatMinggu 01 April 2012 12:01 WIBPrabowohttps://img.okezone.com/content/2012/04/01/337/603484/Bmq9VBYOKy.jpgYOGYAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyayangkan adanya kepala daerah setingkat bupati, wali kota, hingga gubernur yang berseberangan dengan pemerintah pusat.   Demikian disampaikan Mahfud dalam diskusi publik dengan tema 'Menuju Indonesia Bermartabat Melalui Kepemimpinan Transformasional' di Ruang Seminar Fisip Universitas Atmajaya Yogyakarta, Minggu (1/4/2012).   "Saya tidak setuju harga BBM dinaikkan, tapi saya lebih tidak setuju kalau pemerintah daerah justru melawan pemerintah pusat," kritik Mahfud terhadap beberapa kepala daerah yang berseberangan dengan pemerintah pusat.   Jangan sampai, lanjut dia, ada disintegrasi dan perpecahan terhadap bangsa ini. Pembangkangan yang dilakukan kepala daerah terhadap pemerintah pusat dinilai Mahfud justru menghambat pembangunan di daerah tersebut.   "Boleh bupati, wali kota, gubernur tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Tetapi yang menjadi masalah, persoalan itu harus diselesaikan tanpa harus dengan perlawanan yang mengatasnamakan rakyat," jelasnya.   Mahfud menilai, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah. Daerah seharusnya mengimplementasikan kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat.  YOGYAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyayangkan adanya kepala daerah setingkat bupati, wali kota, hingga gubernur yang berseberangan dengan pemerintah pusat.   Demikian disampaikan Mahfud dalam diskusi publik dengan tema 'Menuju Indonesia Bermartabat Melalui Kepemimpinan Transformasional' di Ruang Seminar Fisip Universitas Atmajaya Yogyakarta, Minggu (1/4/2012).   "Saya tidak setuju harga BBM dinaikkan, tapi saya lebih tidak setuju kalau pemerintah daerah justru melawan pemerintah pusat," kritik Mahfud terhadap beberapa kepala daerah yang berseberangan dengan pemerintah pusat.   Jangan sampai, lanjut dia, ada disintegrasi dan perpecahan terhadap bangsa ini. Pembangkangan yang dilakukan kepala daerah terhadap pemerintah pusat dinilai Mahfud justru menghambat pembangunan di daerah tersebut.   "Boleh bupati, wali kota, gubernur tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Tetapi yang menjadi masalah, persoalan itu harus diselesaikan tanpa harus dengan perlawanan yang mengatasnamakan rakyat," jelasnya.   Mahfud menilai, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah. Daerah seharusnya mengimplementasikan kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat.