Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengakui bahwa Pasal 7 Ayat 6 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, merupakan usulan partainya.https://news.okezone.com/read/2012/04/02/337/604191/ical-golkar-yang-usulkan-penundaan-kenaikan-bbmidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/02/337/604191/ical-golkar-yang-usulkan-penundaan-kenaikan-bbmhttps://news.okezone.com/read/2012/04/02/337/604191/ical-golkar-yang-usulkan-penundaan-kenaikan-bbmSenin 02 April 2012 16:25 WIBSusi FatimahKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Koran SI)https://img.okezone.com/content/2012/04/02/337/604191/cLaYS8Mo6o.jpgJAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengakui bahwa Pasal 7 Ayat 6 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, merupakan usulan partainya. Usul itu kemudian disetujui oleh pemerintah dan seluruh partai politik anggota koalisi.   “Itu usulan kita yang diikuti pemerintah. Dan berarti itu tanda kesatuan pendapat dalam koalisi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/4/2012).   Ical menjelaskan, Partai Golkar mengusulkan pasal itu agar pemerintah tidak terbelenggu untuk menaikkan harga minyak jika harga di pasar internasional terus meningkat. “Kalau harga BBM naik terus ya harus naik, tapi kan sekarang belum waktunya. Tapi kan kalau harga minyak naik terus, kita tidak boleh belenggu pemerintah," katanya.   Meski kebijakan menaikkan harga minyak selalu menimbulkan gejolak sosial politik, Ical optimistis hal itu tidak akan menjadi beban bagi presiden di masa yang akan datang. JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengakui bahwa Pasal 7 Ayat 6 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, merupakan usulan partainya. Usul itu kemudian disetujui oleh pemerintah dan seluruh partai politik anggota koalisi.   “Itu usulan kita yang diikuti pemerintah. Dan berarti itu tanda kesatuan pendapat dalam koalisi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/4/2012).   Ical menjelaskan, Partai Golkar mengusulkan pasal itu agar pemerintah tidak terbelenggu untuk menaikkan harga minyak jika harga di pasar internasional terus meningkat. “Kalau harga BBM naik terus ya harus naik, tapi kan sekarang belum waktunya. Tapi kan kalau harga minyak naik terus, kita tidak boleh belenggu pemerintah," katanya.   Meski kebijakan menaikkan harga minyak selalu menimbulkan gejolak sosial politik, Ical optimistis hal itu tidak akan menjadi beban bagi presiden di masa yang akan datang.