Anggota Komisi IV DPR Hardi Soesilo mengusulkan pembentukan lembaga independen yang konsern dalam memerangi kejahatan hutan.https://news.okezone.com/read/2012/04/02/337/604335/diusulkan-lembaga-independen-untuk-perangi-kejahatan-hutanidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/02/337/604335/diusulkan-lembaga-independen-untuk-perangi-kejahatan-hutanhttps://news.okezone.com/read/2012/04/02/337/604335/diusulkan-lembaga-independen-untuk-perangi-kejahatan-hutanSenin 02 April 2012 18:54 WIBK. Yudha WirakusumaIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/02/337/604335/WuP4A60q10.jpgJAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Hardi Soesilo mengusulkan pembentukan lembaga independen yang konsern dalam memerangi kejahatan hutan.Menurut Hardi, lembaga ini bisa berbentuk ad hoc atau sifatnya hanya sementara, meski kejahatan kehutanan ini bukan termasuk dalam kejahatan luar biasa."Penerapan moratorium hutan yang sampai saat ini belum maksimal. Apalagi, dana hibah dari Norwegia sampai sekarang belum jelas digunakan untuk apa. Namun, moratorium juga bukan berarti hutan tidak bisa dikelola,” kata dia dalam keterangan persnya, Senin (2/4/2012). Yang terpenting, lanjut Hardi, pengelolaan hutan harus sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan.Lembaga ini juga diharapkan dapat mengupayakan pencegahan dan pemberantasan perusakan sumber daya hutan secara komprehensif. Lebih dari itu dapat memformulasikan bentuk kelembagaan yang tepat dengan kewenangan yang jelas dan tegas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan sumber daya hutan secara nasional.“Pemerintah dan DPR termasuk masyarakat Indonesia diminta untuk bersama-sama menjaga dan memelihara hutan Indonesia. Kendati demikian, kesejahteraan masyarakat terutama yang bermukim di sekitar hutan, juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” jelasnya.Dengan adanya lembaga ini, dia berharap, kelestarian hutan Indonesia bisa terus dijaga tanpa merugikan masyarakat Indonesia secara luas.JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Hardi Soesilo mengusulkan pembentukan lembaga independen yang konsern dalam memerangi kejahatan hutan.Menurut Hardi, lembaga ini bisa berbentuk ad hoc atau sifatnya hanya sementara, meski kejahatan kehutanan ini bukan termasuk dalam kejahatan luar biasa."Penerapan moratorium hutan yang sampai saat ini belum maksimal. Apalagi, dana hibah dari Norwegia sampai sekarang belum jelas digunakan untuk apa. Namun, moratorium juga bukan berarti hutan tidak bisa dikelola,” kata dia dalam keterangan persnya, Senin (2/4/2012). Yang terpenting, lanjut Hardi, pengelolaan hutan harus sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan.Lembaga ini juga diharapkan dapat mengupayakan pencegahan dan pemberantasan perusakan sumber daya hutan secara komprehensif. Lebih dari itu dapat memformulasikan bentuk kelembagaan yang tepat dengan kewenangan yang jelas dan tegas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan sumber daya hutan secara nasional.“Pemerintah dan DPR termasuk masyarakat Indonesia diminta untuk bersama-sama menjaga dan memelihara hutan Indonesia. Kendati demikian, kesejahteraan masyarakat terutama yang bermukim di sekitar hutan, juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” jelasnya.Dengan adanya lembaga ini, dia berharap, kelestarian hutan Indonesia bisa terus dijaga tanpa merugikan masyarakat Indonesia secara luas.