Partai Golkar geram dengan tudingan yang menyebut pasal 7 ayat 6a sebagai ayat siluman. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa menegaskan, pasal tersebut dibuat sesuai mekanisme yang ada.https://news.okezone.com/read/2012/04/04/339/605738/pasal-7-ayat-6-a-disebut-pasal-siluman-golkar-geramidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/04/339/605738/pasal-7-ayat-6-a-disebut-pasal-siluman-golkar-geramhttps://news.okezone.com/read/2012/04/04/339/605738/pasal-7-ayat-6-a-disebut-pasal-siluman-golkar-geramRabu 04 April 2012 17:05 WIBTegar Arief FadlyPriyo Budi Santosa (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/04/339/605738/Xqw6MF9dD4.jpgJAKARTA - Partai Golkar geram dengan tudingan yang menyebut pasal 7 ayat 6a sebagai ayat siluman. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa menegaskan, pasal tersebut dibuat sesuai mekanisme yang ada."Pastinya pasal 7 ayat 6 (a) itu bukan pasal siluman karena lewat mekanisme yang sah dan telah mengalami sebuah masa yang sulit, mencurahkan energi," katanya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2012).Isu bahwa pasal 7 ayat (6)a sebagai pasal siluman, yang merupakan kompromi antara Partai Golkar dengan parta-partai koalisi untuk meloloskan Pasal 18 UU APBN-P 2012, digulirkan oleh Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.Menurut Yusril, Demokrat dan Golkar sama-sama diuntungkan dalam komromi tersebut. Hal ini berkaitan dengan penanganan penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang tercantum dalam pasal 18 UU APBN-P 2012.Terkait hal itu, Priyo pun meminta agar Yusril mengurungkan gugatan Pasal 7 Ayat (6)a UU APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Saya tidak menganjurkan anda (Yusril) meneruskan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena reputasi Anda selama ini menang," imbuhnya.JAKARTA - Partai Golkar geram dengan tudingan yang menyebut pasal 7 ayat 6a sebagai ayat siluman. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa menegaskan, pasal tersebut dibuat sesuai mekanisme yang ada."Pastinya pasal 7 ayat 6 (a) itu bukan pasal siluman karena lewat mekanisme yang sah dan telah mengalami sebuah masa yang sulit, mencurahkan energi," katanya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2012).Isu bahwa pasal 7 ayat (6)a sebagai pasal siluman, yang merupakan kompromi antara Partai Golkar dengan parta-partai koalisi untuk meloloskan Pasal 18 UU APBN-P 2012, digulirkan oleh Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.Menurut Yusril, Demokrat dan Golkar sama-sama diuntungkan dalam komromi tersebut. Hal ini berkaitan dengan penanganan penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang tercantum dalam pasal 18 UU APBN-P 2012.Terkait hal itu, Priyo pun meminta agar Yusril mengurungkan gugatan Pasal 7 Ayat (6)a UU APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Saya tidak menganjurkan anda (Yusril) meneruskan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena reputasi Anda selama ini menang," imbuhnya.