Amerika Serikat (AS) mengatakan, akan memperlonggar larangan investasi di Myanmar dan menunjuk duta besar guna mendorong para tokoh reformis melanjutkan proses reformasi di negaranya.https://news.okezone.com/read/2012/04/05/411/606025/hargai-reformasi-myanmar-as-perlonggar-sanksiidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/05/411/606025/hargai-reformasi-myanmar-as-perlonggar-sanksihttps://news.okezone.com/read/2012/04/05/411/606025/hargai-reformasi-myanmar-as-perlonggar-sanksiKamis 05 April 2012 08:44 WIBFajar NugrahaHillary Clinton (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2012/04/05/411/606025/nlWhngSHcK.jpgWASHINGTON  - Amerika Serikat (AS) mengatakan, akan memperlonggar larangan investasi di Myanmar dan menunjuk duta besar guna mendorong para tokoh reformis melanjutkan proses reformasi di negaranya. Pemerintah AS juga akan memberikan bantuan dan memperlonggar sanksi, menyusul upaya dari Presiden Myanmar Thein Sein yang sungguh-sungguh melakukan reformasi di negaranya. Selain itu, menangnya Aung San Suu Kyi makin menumbuhkan keyakinan akan masa depan politik Myanmar. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memuji kepemimpinan Presiden Thein Sein dalam memandu pemilihan umum di negaranya.  "AS akan berdiri bersama para reformis dan tokoh demokrat di dalam pemerintahan (Myanmar), serta seluruh lapisan masyarakat sipil guna menjamin masa depan Myanmar," ucap Clinton seperti dikutip Associated Press, Kamis (5/4/2012). "AS akan mulai untuk memperlonggar larangan kepada perusahaan AS melakukan investasi dan memberikan layanan finansial di Myanmar," lanjutnya. Hal ini tentunya amat membantu Myanmar, karena dapat membantu perekonomian negara yang sebelumnya disebut Burma itu. Sementara pejabat AS mengatakan, masih belum memutuskan prioritas utama penggunaan kartu kredit di Myanmar, mengingat Mastercard, Visa dan American Express tidak pernah diterima di Myanmar. Clinton juga menyebutkan AS akan merampungkan formalitas penunjukan duta besar untuk Myanmar. Ini merupakan pemenuhan janji untuk meningkatkan hubungan kedua negara, setelah dua dekade lebih terisolir. "USAID akan membangun misi di dalam Myanmar dan AS akan mendukung normaliasi tugas dari UNDP," imbuh Clinton. Namun Myanmar akan tetap didera sanksi yang diatur oleh Kongres AS, termasuk pelarangan ekspor dari batu giok yang menjadi ekspor utama mereka. "Sanksi dan pelarangan akan tetap diterapkan terhadap individu dan institusi yang tetap mendukung pihak yang menolak upaya reformasi," tegas Clinton.WASHINGTON  - Amerika Serikat (AS) mengatakan, akan memperlonggar larangan investasi di Myanmar dan menunjuk duta besar guna mendorong para tokoh reformis melanjutkan proses reformasi di negaranya. Pemerintah AS juga akan memberikan bantuan dan memperlonggar sanksi, menyusul upaya dari Presiden Myanmar Thein Sein yang sungguh-sungguh melakukan reformasi di negaranya. Selain itu, menangnya Aung San Suu Kyi makin menumbuhkan keyakinan akan masa depan politik Myanmar. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memuji kepemimpinan Presiden Thein Sein dalam memandu pemilihan umum di negaranya.  "AS akan berdiri bersama para reformis dan tokoh demokrat di dalam pemerintahan (Myanmar), serta seluruh lapisan masyarakat sipil guna menjamin masa depan Myanmar," ucap Clinton seperti dikutip Associated Press, Kamis (5/4/2012). "AS akan mulai untuk memperlonggar larangan kepada perusahaan AS melakukan investasi dan memberikan layanan finansial di Myanmar," lanjutnya. Hal ini tentunya amat membantu Myanmar, karena dapat membantu perekonomian negara yang sebelumnya disebut Burma itu. Sementara pejabat AS mengatakan, masih belum memutuskan prioritas utama penggunaan kartu kredit di Myanmar, mengingat Mastercard, Visa dan American Express tidak pernah diterima di Myanmar. Clinton juga menyebutkan AS akan merampungkan formalitas penunjukan duta besar untuk Myanmar. Ini merupakan pemenuhan janji untuk meningkatkan hubungan kedua negara, setelah dua dekade lebih terisolir. "USAID akan membangun misi di dalam Myanmar dan AS akan mendukung normaliasi tugas dari UNDP," imbuh Clinton. Namun Myanmar akan tetap didera sanksi yang diatur oleh Kongres AS, termasuk pelarangan ekspor dari batu giok yang menjadi ekspor utama mereka. "Sanksi dan pelarangan akan tetap diterapkan terhadap individu dan institusi yang tetap mendukung pihak yang menolak upaya reformasi," tegas Clinton.