Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) melakukan kendali mutu setiap lembar kerja siswa (LKS).https://news.okezone.com/read/2012/04/16/526/612517/gubernur-jabar-minta-disdik-lakukan-kendali-mutu-lksidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/16/526/612517/gubernur-jabar-minta-disdik-lakukan-kendali-mutu-lkshttps://news.okezone.com/read/2012/04/16/526/612517/gubernur-jabar-minta-disdik-lakukan-kendali-mutu-lksSenin 16 April 2012 16:16 WIBIman HerdianaLKS "Bang Maman dari Kali Pasir" yang menimbulkan polemik (Foto: Kemas I/okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/16/526/612517/jBlOAja2hn.jpgBANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) melakukan kendali mutu setiap lembar kerja siswa (LKS)."Apa pun yang dibuat harus ada standard kualitas. Tentu Disdik Jabar untuk meneliti LKS tersebut, termasuk peredarannya. Kita harus berlakukan standard mutu," kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (16/4/2012).Penerapan standard mutu tersebut diinstruksikan kepada Disdik untuk diteruskan kepada disdik kabupaten/kota, dan diteruskan kepada kepala sekolah masing-masing.Dia mengaku, tidak bisa menginstruksikan jajarannya untuk menindak penerbit. Pasalnya, saat ini penerbit bebas melakukan penerbitan."Zaman sekarang kan penerbit-penerbit tidak bisa dikendalikan," ujarnya. Supaya penerbitan terkendali, sambungnya, pihak berwenang seperti disdik dan guru harus melakukan seleksi mutu. Harus dipilah mana yang layak buat siswa dan tidak. "Jika (isinya) membingungkan jangan diambil. Jangan mentang-mentang LKS-nya murah," ungkapnya.Menurutnya, LKS murah jangan dijadikan ukuran namun standard kualitas harus diutamakan. "Jika belum ada standar kualitas, para guru harus menyeleksi," katanya.Seperti diberitakan, ditemukan LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di salah satu SMA di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebutkan bahwa Indonesia berideologi komunis.BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) melakukan kendali mutu setiap lembar kerja siswa (LKS)."Apa pun yang dibuat harus ada standard kualitas. Tentu Disdik Jabar untuk meneliti LKS tersebut, termasuk peredarannya. Kita harus berlakukan standard mutu," kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (16/4/2012).Penerapan standard mutu tersebut diinstruksikan kepada Disdik untuk diteruskan kepada disdik kabupaten/kota, dan diteruskan kepada kepala sekolah masing-masing.Dia mengaku, tidak bisa menginstruksikan jajarannya untuk menindak penerbit. Pasalnya, saat ini penerbit bebas melakukan penerbitan."Zaman sekarang kan penerbit-penerbit tidak bisa dikendalikan," ujarnya. Supaya penerbitan terkendali, sambungnya, pihak berwenang seperti disdik dan guru harus melakukan seleksi mutu. Harus dipilah mana yang layak buat siswa dan tidak. "Jika (isinya) membingungkan jangan diambil. Jangan mentang-mentang LKS-nya murah," ungkapnya.Menurutnya, LKS murah jangan dijadikan ukuran namun standard kualitas harus diutamakan. "Jika belum ada standar kualitas, para guru harus menyeleksi," katanya.Seperti diberitakan, ditemukan LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di salah satu SMA di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebutkan bahwa Indonesia berideologi komunis.