Nasib PKS yang seakan-akan di gantung dalam Sekertariat Gabungan (Setgab) terlihat saat tidak diikutsertakan PKS pada rapat di Puri Cikeas pada Selasa 3 April 2012 dan kediaman Sekretaris Setgab Syarief Hasan pada Selasa 10 April 2012.https://news.okezone.com/read/2012/04/17/339/612801/pks-di-setgab-ibarat-istri-yang-ingin-dicerai-tetapi-digantungidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/17/339/612801/pks-di-setgab-ibarat-istri-yang-ingin-dicerai-tetapi-digantunghttps://news.okezone.com/read/2012/04/17/339/612801/pks-di-setgab-ibarat-istri-yang-ingin-dicerai-tetapi-digantungSelasa 17 April 2012 08:00 WIBCatur Nugroho SaputraPartai Keadilan Sejahtera (PKS) (dok:okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/17/339/612801/y8kTc2KQIj.jpgJAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di partai pendukung pemerintah (partai koalisi) seperti di gantung atau tidak ada kepastian."PKS sama seperti istri yang ingin diceraikan suaminya namun urung dilaksanakan atau di gantung," ujar Iberamsjah, saat berbincang dengan Okezone, Senin (16//4/2012).Nasib PKS yang seakan-akan di gantung dalam Sekertariat Gabungan (Setgab) terlihat saat tidak diikutsertakan PKS pada rapat di Puri Cikeas pada Selasa 3 April 2012 dan kediaman Sekretaris Setgab Syarief Hasan pada Selasa 10 April 2012.Bahkan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengikutsertakan Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, yang berasal dari PKS dalam rapat terbatas membahas penanganan gempa Aceh di Istana Bogor, Jawa Barat. Padahal semestinya Mensos dilibatkan dalam penanganan gempa.Menurut Iberamsjah bila benar itu kesengajaan dengan tidak memanggil Mensos, itu menunjukkan sikap yang tidak baik dalam berpolitik. "Itu sikap tidak baik, dan akan menjadi contoh yang jelek sebagai kepala negara," tuturnya.Iberamsjah menjelaskan seharusnya SBY yang juga sebagai Ketua Setgab, harus memberikan tindakan tegas dengan mengeluarkan PKS dari Setgab bukan menggantungnya. "Harus tegas, bukan dengan cara menggantung seperti ini," ungkapnya.Tindakan menggantung ini, lanjut Iberamsjah, sama saja menyiksa PKS, yang masih terdaftar dalam Setgab, namun tidak pernah diikutsertakan dalam rapat Setgab maupun pemerintahan. "Ini menyiksa dalam istilah perwakilan," tegasnya.Perlu diketahui, rapat terbatas yang diadakan di Istana Bogor, Senin 16 April 2012, dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BNPB Syamsul Maarif dan Kepala BMKG Sri Woro Buadiati Harijono.JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di partai pendukung pemerintah (partai koalisi) seperti di gantung atau tidak ada kepastian."PKS sama seperti istri yang ingin diceraikan suaminya namun urung dilaksanakan atau di gantung," ujar Iberamsjah, saat berbincang dengan Okezone, Senin (16//4/2012).Nasib PKS yang seakan-akan di gantung dalam Sekertariat Gabungan (Setgab) terlihat saat tidak diikutsertakan PKS pada rapat di Puri Cikeas pada Selasa 3 April 2012 dan kediaman Sekretaris Setgab Syarief Hasan pada Selasa 10 April 2012.Bahkan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengikutsertakan Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, yang berasal dari PKS dalam rapat terbatas membahas penanganan gempa Aceh di Istana Bogor, Jawa Barat. Padahal semestinya Mensos dilibatkan dalam penanganan gempa.Menurut Iberamsjah bila benar itu kesengajaan dengan tidak memanggil Mensos, itu menunjukkan sikap yang tidak baik dalam berpolitik. "Itu sikap tidak baik, dan akan menjadi contoh yang jelek sebagai kepala negara," tuturnya.Iberamsjah menjelaskan seharusnya SBY yang juga sebagai Ketua Setgab, harus memberikan tindakan tegas dengan mengeluarkan PKS dari Setgab bukan menggantungnya. "Harus tegas, bukan dengan cara menggantung seperti ini," ungkapnya.Tindakan menggantung ini, lanjut Iberamsjah, sama saja menyiksa PKS, yang masih terdaftar dalam Setgab, namun tidak pernah diikutsertakan dalam rapat Setgab maupun pemerintahan. "Ini menyiksa dalam istilah perwakilan," tegasnya.Perlu diketahui, rapat terbatas yang diadakan di Istana Bogor, Senin 16 April 2012, dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BNPB Syamsul Maarif dan Kepala BMKG Sri Woro Buadiati Harijono.