“Eksekutif dalam perumusan anggaran harus mengevaluasi diri sendiri dan harus sesuai dengan amanat konstitusi (anggaran) ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,”https://news.okezone.com/read/2012/04/18/339/613550/hamburkan-anggaran-sby-harus-evaluasi-diriidhttps://news.okezone.com/read/2012/04/18/339/613550/hamburkan-anggaran-sby-harus-evaluasi-dirihttps://news.okezone.com/read/2012/04/18/339/613550/hamburkan-anggaran-sby-harus-evaluasi-diriRabu 18 April 2012 08:32 WIBFiddy Anggriawan Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/04/18/339/613550/3raLV9eUCk.jpgJAKARTA - Direktur Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengevaluasi diri terkait bengkaknya anggaran untuk rapat kabinet Rp29,4 miliar. “Eksekutif dalam perumusan anggaran harus mengevaluasi diri sendiri dan harus sesuai dengan amanat konstitusi (anggaran) ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Ridwan saat dihubungi okezone, Rabu (18/4/2012). Diakuinya, setiap pengajuan proposal anggaran proyek memang selalu ada lobi-lobi untuk memuluskan jalannya sebuah proyek. Dia mencontohkan, pada Diklat Kehutanan Kementrian Kehutanan, 70 persen anggarannya dihabiskan untuk keperluan aparatur pegawai seperti gaji dan tunjangan. Sementara hanya 30 persen yang digunakan untuk rakyat, itu pun belum dikurangi dengan berbagai potongan atau praktik korupsi. “Bayangkan kalau hal ini terjadi di semua lembaga negara, jelas kerugian yang ditanggung negara ini sangat besar,” terangnya. Pemborosan anggaran, tambahnya, membuat rakyat semakin tidak percaya terhadap pemerintah. Selain itu, visi dan misi SBY memberantas Korupsi dinilainya hanya dijadikan bualan politik saja.JAKARTA - Direktur Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengevaluasi diri terkait bengkaknya anggaran untuk rapat kabinet Rp29,4 miliar. “Eksekutif dalam perumusan anggaran harus mengevaluasi diri sendiri dan harus sesuai dengan amanat konstitusi (anggaran) ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Ridwan saat dihubungi okezone, Rabu (18/4/2012). Diakuinya, setiap pengajuan proposal anggaran proyek memang selalu ada lobi-lobi untuk memuluskan jalannya sebuah proyek. Dia mencontohkan, pada Diklat Kehutanan Kementrian Kehutanan, 70 persen anggarannya dihabiskan untuk keperluan aparatur pegawai seperti gaji dan tunjangan. Sementara hanya 30 persen yang digunakan untuk rakyat, itu pun belum dikurangi dengan berbagai potongan atau praktik korupsi. “Bayangkan kalau hal ini terjadi di semua lembaga negara, jelas kerugian yang ditanggung negara ini sangat besar,” terangnya. Pemborosan anggaran, tambahnya, membuat rakyat semakin tidak percaya terhadap pemerintah. Selain itu, visi dan misi SBY memberantas Korupsi dinilainya hanya dijadikan bualan politik saja.